Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial Sonia Candra Dewi; Moh. Ali; Bhim Prakoso
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 1 No 1: May 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.08 KB) | DOI: 10.19184/jik.v1i1.18236

Abstract

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang biasa dikenal dengan TJSL merupakan suatu kewajiban yang berbentuk program bagi perusahaan dengan maksud agar memiliki daya guna bagi masyarakat disekitarnya. Namun, kerapkali dalam implementasinya TJSL tidak dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. TJSL seringkali digunakan hanya sebagai alat pelengkap dari pemerintah agar perusahaan terhindar dari sanksi. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang TJSL dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun tampaknya banyak kelemahan yang masih dimiliki oleh peraturan tersebut. Terbukti dengan implementasi TJSL yang belum berjalan dengan maksimal. Maka oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi peraturan TJSL di indonesia untuk memperbaiki implementasi program TJSL di indonesia.
Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian Khafid Setiawan; Bhim Prakoso; Moh. Ali
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 2 No 2: November 2021
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.337 KB) | DOI: 10.19184/jik.v2i2.20919

Abstract

The development of the business world is always increasing to support development. The position of a notary as a functionary in society is considered an official place where advice can be obtained. Everything that is written and determined is correct and official producer officials are legally binding documents, especially documents related to contracts that occur in the community. The number of transactions carried out by business actors requires legal certainty in contracts or agreements made by the parties business-related. Thus, contracts play an important role in doing business in Indonesia. This condition is the background of this research in order to determine the position of the notary in making contract deeds.
Proporsionalitas Hak Kepemilikan Barang dan Peralatan Dalam Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi Bhim Prakoso; Misbahul Ilham
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 1 No 1: May 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.645 KB) | DOI: 10.19184/jik.v1i1.18228

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang kedudukan hak yang tidak seimbang atas pengaturan kepemilikan barang dan peralatan dalam kontrak kerjasama migas. Mengingat bahwa pengusahaan hasil bumi berupa migas merupakan cabang produksi vital bagi negara karena memiliki ketergantungan bagi hajat hidup orang banyak. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Migas salah satunya untuk merespon adanya perkembangan pengelolaan migas berupa kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan penanam modal (kontraktor). Hubungan negara dan penanam modal diperkuat secara hukum dengan kontrak kerjasama bagi hasil produksi yang juga mengatur kedudukan hak kepemilikan barang dan peralatan dalam operasi migas, kedudukan penanam modal dalam kontrak tersebut cenderung tidak berimbang karena negara secara absolut mengatur bahwa kedudukan atas barang tersebut menjadi barang milik negara tanpa adanya ganti rugi atau kompensasi. Disamping itu, kedudukan kontrak kerjasama juga merugikan penanam modal dengan intervensi berbagai peraturan yang dapat merubah ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu, penting untuk diketahui secara mendalam dengan mendasarkan pada landasan asas hukum kontrak untuk melihat daya kerja asas-asas dalam Undang-Undang Migas telah sesuai dengan asas keseimbangan dan proporsionalitas.
Peran Hukum Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Prespektif Neo-Classical Economy Theory Vica Putri Ayuningtyas; Nabilah Ayu Puspita; Bhim Prakoso
Journal of Economic and Business Law Review Vol 3 No 2 (2023): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v3i2.43956

Abstract

Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi pada era modern memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat suatu negara. Kemajuan ini tidak hanya terkait dengan peraturan, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan lainnya. Untuk mencapai kemajuan, diperlukan modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kedua jenis modal ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan tingkat pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan perspektif yang berbeda untuk memahami bagaimana regulasi, khususnya dalam investasi, memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, aspek hukum saat ini menjadi jalur bagi para penyedia modal untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Metode penelitian dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum konseptual dan pendekaan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam karya ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. perspektif hukum investasi dalam teori ekonomi neoklasik menegaskan pentingnya peraturan yang mendukung investasi, melindungi hak-hak investor, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hukum investasi menjadi salah satu faktor kunci dalam membentuk kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Kata Kunci: Investasi; Perkembangan; Pertumbuhan; Ekonomi; Neo-Classical Economic Theory Abstract: Economic growth and progress in the modern era has a significant impact on the lives of the people of a country. This progress is not only related to regulations, but also affects various other aspects of life. To achieve progress, capital is needed, both from within the country and abroad. These two types of capital can be a solution to increasing the level of national development. Therefore, a different perspective is needed to understand how regulations, especially in investment, influence national economic growth and development. With the enactment of Law no. 25 of 2007 concerning Capital Investment, legal aspects are currently a pathway for capital providers to contribute to the growth and development of the national economy. The research method in this paper uses normative legal research methods and in this research uses a conceptual legal approach and a statutory approach. The legal materials used in this work use primary, secondary and non-legal legal materials. The investment legal perspective in neoclassical economic theory emphasizes the importance of regulations that support investment, protect investor rights, and create an environment that supports economic growth. Investment law is one of the key factors in shaping economic conditions that support national economic growth and development. keywords: Investment; Development; Growth; Economy; Neo-Classical Economic