Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN ARSIP DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Wulan Sulistia Anjany; Aldira Lindawati; Fatina Ardelia; Abdul Rahman; Izzatusholekha; Nida Handayani
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.31

Abstract

Pemerintah Kota merupakan penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan birokrasi. Pemerintah juga bertindak sebagai pengelola dokumentasi , arsip maupun data kependudukan. Maka pentingnya dilakukan pengelolaan arsip dengan baik agar mudah diakses dan dipergunakan oleh yang berhak menggunakannya. Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dibutuhkan sebuah administrasi yang baik untuk menjalankan roda organisasi tersebut. Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di Kota Tangerang Selatan belum berjalan dengan baik. Namun langkah Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melakukan Rapat Koordinasi mengenai pengelolaan arsip merupakan langkah yang tepat.
PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SIADEK DI SUBBAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Fatina Ardelia; Wulan Sulistia Anjany; Aldira Lindawati; Abdul Rahman
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v2i1.32

Abstract

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan telah mempraktikkan E-Government dalam pendataan sarana peribadatan melalui Sistem Administrasi Data Sektoral Keagamaan (SIADEK) yang berupa aplikasi berbasis web. SIADEK diresmikan pada tahun 2022 oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengelola data sektoral keagamaan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan e-government melalui SIADEK di Subbagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. Tujuan pada penelitian dalam rangka mengetahui penerapan e-government melalui SIADEK di Subbagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. Metode pada penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa dokumentasi dalam buku, jurnal, atau arsip serta perundang-undangan yang behubungan dengan topik penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui Sistem Administrasi Data Sektoral Keagamaan (SIADEK) telah baik diterapkan. Hal ini ditunjukkan pada stabilnya server SIADEK serta kesiapan SDM di Subbagian Bina Mental Spiritual dalam menggunakan SIADEK. Akan tetapi masih terdapat kendala pada kesiapan pemerintah dalam menerapkan e-government, yang ditandai oleh belum tersedianya dana dan anggaran untuk pengembangan aplikasi SIADEK serta masih terdapat pegawai kelurahan yang kurang memahami teknologi informasi.
PERBANDINGAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN Citra Andita; Fatina Ardelia; Dita Rahmaditiani Junaidi; Muhammad Fatur Rahman; mawar mawar
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v4i2.250

Abstract

Perkembangan teknologi sebagai bagian dari globalisasi telah membawa dunia pada kemudahan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya bagi instansi pemerintahan. Korea Selatan dan Jepang merupakan dua di antara banyaknya negara di dunia yang telah menerapkan e-government dengan baik. Perbandingan antara kedua negara tersebut menjadi fokus yang diteliti dengan metode analisis literatur secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ­e-government di Jepang dan Korea Selatan berjalan cukup baik pada berbagai sektor seperti pendidikan, perpajakan, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Pencanangan e-government di Korea Selatan dimulai lebih awal, yakni pada tahun 1995, sedangkan di Jepang dimulai pada tahun 2001, namun perkembangan e-government di Jepang justru cenderung lebih cepat dan pesat sedangkan di Korea Selatan mengalami penurunan setelah adanya fragmentasi di kementerian dan lembaga. Walaupun setelah fragmentasi muncul upaya perbaikan dan percepatan yang dipimpin Perdana Menteri, namun proses ini tetap menemui kendala dan penurunan dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, layanan yang diberikan pemerintah melalui system e-government di Jepang lebih banyak dan lengkap yang meliputi lebih banyak aspek yang tidak ada dalam system e-government di Korea Selatan, misalnya pelayanan untuk kelistrikan, informasi kelengkapan buku di perpustakaan, pemesanan fasilitas umum, beasiswa, dan lain-lain. Pada dasarnya kedua negara sudah melaksanakan sistem e-government dan menyediakan bentuk layanan publik yang hampir sama pada beberapa sektor utama yang mendukung hajat hidup masyarakat secara baik. Kedua negara ini juga berhasil menjadi dua di antara banyaknya negara di dunia yang telah menerapkan digitalisasi dalam proses pemerintahan termasuk dalam hal pelayanan publik sekaligus bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam melaksanakan e-goverment.