Garuda - Garba Rujukan Digital

ALIH FUNGSI TANAH RESAPAN AIR MENJADI KAWASAN PEMUKIMAN DARI PRESPEKTIF TATA GUNA TANAH (Studi Kasus di Kecamatan Mijen Kota Semarang) Ana Silviana, FC Susila Adiyanta, Dione Arthamesia*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.026 KB)

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang tidak seimbang dengan ketersediaan tanah menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan alih fungsi tanah. Alih fungsi tanah terjadi juga pada tanah resapan air. Pelaksanaan alih fungsi tanah resapan air dapat berjalan lancar apabila sesuai dengan peraturan yang ada dan memperhatikan kemampuan tanah. Apabila tidak sesuai maka mengakibatkan dampak negatif yaitu banjir di wilayah dataran yang lebih rendah. Namun alih fungsi di Mijen dilihat dari penatagunaan tanah yaitu aspek daya dukung tanahnya kurang sesuai, mengingat tanah yang digunakan dahulunya berfungsi sebagai tanah resapan air. Namun apabila pembangunan pemukiman adalah upaya pengembangan wilayah kota yang telah ditetapkan oleh Perda RTRW Kota Semarang, maka pelaksanaan pembangunan pemukiman menyesuaikan dengan perda tersebut. Dampak positif terjadinya alih fungsi tanah tersebut yaitu berkembang pesatnya perekonomian di wilayah Kecamatan Mijen sedangkan dampak negatifnya berkurangnya lahan resapan air yang menyebabkan banjir di wilayah Semarang bagian bawah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menanggulangi terjadinya alih fungsi tanah dengan dibuatnya UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Perda No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Kesimpulan dari penelitian alih fungsi tanah resapan air menjadi kawasan pemukiman di Mijen sebagai upaya pengembangan wilayah kota, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan tanah guna meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan terhadap kawasan di bawahnya.

Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19 FC. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang pengalaman Indonesia sebagai negara yang telah mampu mengatasi dan melampaui krisis finansial dengan menggunakan strategi kebijakan fiskal yang baik dan kebijakan pembaruan perpajakan nasional melalui reformasi regulasi dan administrasi perpajakan modern. Pengalaman mengatasi krisis finansial tersebut menjadi bahan pembelajaran yang menarik bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan antisipatif untuk menghadapi dampak ekonomi finansial dan moneter akibat pandemi Covid-19. Metode pendekatan sosiolegal digunakan untuk dapat mendeskripsikan secara mendalam penggunaan pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam praksis perpajakan nasional. Hasil penelitian ini adalah: a) fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi mengatur (regulerend) dan stabilitasi ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional, mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara (budgetair) yang berkelanjutan (sustainable budged income; b) fungsi alokasi anggaran belanja negara untuk biaya pemerintah dan kepentingan umum yang seimbang, distribusi untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga stabilitasi pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kebijaksanaan fiskal dalam meningkatkan daya saing investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global; Kata kunci: Pajak, Kebijaksanaan Fiskal, Daya Saing Investasi, Satbilitas Ekonomi Nasional Abstract This research aims to examine the experience of Indonesia as a country that has been able to overcome and surpass the financial crisis by using a good fiscal policy strategy and national tax reform policy through modern taxation and regulatory reform. The sociolegal approach method is used to be able to describe deeply the use of tax as one of the instruments of fiscal policy in the practice of national taxation.The conclusions of the results of this study are: a) the function of tax as an instrument of fiscal policy, with a combination of the function of regulating (regularend) and economic stabilization to maintain the conditions of contraction and relaxation of the national economy, having flexibility for sustainable state budget (sustainable budget); b) the function of the allocation of the state budget for government costs and balanced public interests, distribution for the welfare of the community while maintaining the stabilization of economic growth that supports national development is one of the determining factors for the success of fiscal policy in increasing investment competitiveness and anticipating the weakening of the global economy; Keywords: Tax, Fiscal Policy, Investment Competitiveness, National Economy Stability

Konsep dan Doktrin Hukum tentang Hukum Properti (Contract and Property Law), Tort Law, Kejahatan dan Hukuman: Perspektif Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum FC Susila Adiyanta; CS Widyastuti Widyastuti
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i1.99 - 116

AbstractThe purpose of this study is to find out and explain the economic perspective on various triggering factors that can be the basis for the operation of a legal concept and doctrine – which includes matters of legal incompetence, the existence of elements of coercion, background and factors such as the needs of legal subjects. , the impossibility of legal subjects to act, failure to achieve goals, mutual mistakes about facts and identities, unilateral errors, the existence of an obligation to disclose an event/legal act. The conclusion of this research is basically the economic analysis of law is intended to predict the effect of legal sanctions on the behavior of legal subjects. For economists, sanctions are seen as prices and it can be assumed that people will respond to these sanctions as they respond to prices. The discipline of economics provides a normative standard for evaluating law and policy. Law is not only a technical argument, but an instrument for achieving social ends. Keywords: Economic Analysis, Concepts, Legal Doctrine, Property, Negligence, Crime, PunishmentAbstrak Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif ekonomi tentang berbagai faktor pemicu yang dapat menjadi pijakan bagi bekerjanya suatu konsep dan doktrin hukum –yang meliputi hal-hal tentang ketidakcakapan hukum, adanya unsur paksaan, latar belakang dan faktor-faktor berupa keperluan subyek hukum, ketidakmungkinan subyek hukum dalam bertindak, kegagalan dalam pencapaian tujuan, kesalahan mutual tentang fakta dan indentitas, kesalahan unilateral, adanya kewajiban untuk pengungkapan suatu peristiwa/ perbuatan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya analisis ekonomi tentang hukum dimaksudkan untuk memprediksi efek dari sanksi hukum terhadap perilaku subyek hukum. Bagi ekonom, sanksi dipandang seperti harga dan dapat diasumsikan bahwa orang akan merespon sanksi ini seperti mereka merespon harga. Disiplin ilmu ekonomi memberikan standar normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan. Hukum bukan hanya sebagai suatu argumen teknis, tetapi merupakan instrumen untuk mencapai tujuan sosial. Kata Kunci: Analisis Ekonomi, Konsep, Doktrin Hukum, Properti, Kelalaian, Kejahatan, Hukuman

Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen FC. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i3.441-458

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan doktrin hukum kodrat yang selama ini menjadi pondasi hubungan/relasi antar negara dan kedudukan hukum antar negara dalam relasi kerjasama dan pergaulan internasional antar Negara. Penelitian ini mengunakan pendekatan hukum doktrinal. Simpulan penelitian ini adalah: 1) gagasan tentang adanya hak dan kewajiban fundamental negara dalam suatu hubungan antar negara, didasarkan pada penerapan doktrin hukum kodrat, yaitu bahwa dalam setiap tata hukum perlu membedakan antara hak-hak yang ditetapkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang dipostulasikan berdasarkan tata hukumnya; 2) prinsip persamaan hukum pada dasarnya adalah prinsip legalitas yang sesuai dengan fakta akan adanya ketidaksamaan. Negara-negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum internasional karena mereka tunduk pada hukum internasional yang dapat diterapkan pada negara-negara tersebut. Rekomendasi penelitian ini adalah: a) hukum kodrat merupakan pondasi bagi adanya kehendak baik dalam merealisasikan kerja sama antar negara bagi nilai-nilai kemanusiaan; dan b) berdasarkan hukum kodrat, hak-hak fundamental negara merupakan landasan bagi kesetaraan relasi antar negara untuk memperoleh akses bagi jaminan kesejahteraan. Kata kunci: hak, kewajiban negara, hukum kodrat, Han Kelsen Abstract The purpose of this study is to explain the application of the natural law doctrine which has been the basis of relations between countries and the legal position between countries in cooperative relations and international relations between countries. This study uses a doctrinal legal approach.The conclusions of this research are: 1) the idea of the existence of fundamental rights and obligations of the state in a relationship between countries, based on the application of the natural law doctrine, namely that in every legal system it is necessary to distinguish between the rights that it stipulates and the legal principles that are postulated based on its legal system. ; 2) the principle of legal equality is basically the principle of legality in accordance with the fact that there is inequality. Countries have an equal standing before international law because they are subject to international law that can be applied to these countries. The recommendations of this research are: a) nature is the foundation for the existence of good will in carrying out cooperation between countries for human values; and b) based on natural law, the fundamental rights of the state are the basis for relations between countries to gain access to welfare guarantees. Keywords: rights, state obligations, natural law, Han Kelsen

Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 FC. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan relevansi kebijakan Pemerintah dalam memperbaiki ekosistem penyelenggaraan kesehatan masyarakat dengan penguatan JKN sebagai skema asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib sebagai akibat adanya kesejangan antara iuran dengan manfaat yang komprehensif di masa wabah pandemi global Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan skema Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage, UHC) dalam SJSN-KIS mempunyai urgensi sebagai pemenuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata sesuai amanat konstitusi; 2) Skema sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage, UHC) Sistem UHC telah dimodifikasi oleh Pemerintah untuk diselaraskan dengan kondisi dan tujuan penyelenggaraaan kesehatan nasional yang profesional, efisien dan efektif, dan menjangkai seluruh lapisan masyarakat;3) Skema Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage, UHC) yang terintegrasi antara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sangat relevan bagi penyelenggaraan kesehatan masyarakat berdasarkan kerjasama, solidaritas dan empati semua warga di masa pandemi global Covid-19. Kata kunci: Universal Health Coverage, penyelenggaraan kesehatan masyarakatAbstract The purpose of this study is to study the urgency and relevance of Government policies in improving the public health ecosystem by strengthening JKN as a health insurance needed to improve the compatibility between contributions and useful benefits in the future of the global pandemic outbreak Covid-19. The results of the study show that: 1) the policy on universal health insurance requirements (Universal Health Coverage, UHC) in the SJSN-KIS has urgency as fulfilling the implementation of health insurance that is affordable to the whole community and in accordance with the mandate of the constitution; 2) Scheme of the Universal Health Insurance System (Universal Health Coverage, UHC) The UHC system is supported by the Government to be aligned with the requirements and objectives of national health care that are professional, efficient and effective, and reaches all communities; 3) The Universal Health Coverage Scheme (Universal Health Coverage, UHC) which is integrated between the National Social Security System (SJSN) and the National Health System (SKN) is very relevant for the implementation of public health through cooperation, solidarity, and empathy for all citizens in the global pandemic -19. Keywords: universal health coverage, public health administration

Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi [Theories of Adjudication] FC Susila Adiyanta; CS Widyastuti
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i2.252 - 264

Abstract This study aims to understand the development of various views and thoughts on legal theories and philosophies, by looking at the decision-making process by judges as an instrument for law formation and about what things are considered by judges in making decisions and influencing the enactment of the law , The conclusion of this research is, Adjudication in theories of adjudication has the meaning as a decision-making process by judges in adjudicating or resolving a problem from the disputing parties with considerations that can be legally accounted for. . In the concept of adjudication, judges are subject to a legal order, judges are bound to the applicable legislation. It is further stated that there is no legal form outside the applicable regulations. Even in resolving very serious cases, legal provisions must still be a reference that must be followed by judges.Keywords: Judge's Decision, Discourse, Adjudication Theory Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan atas berbagai pandangan dan pemikiran tentang teori-teori dan filsafat hukum, dengan melihat bahwa proses pengambilan keputusan oleh hakim sebagai instrument bagi pembentukan hukum serta tentang hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan dan mempengaruhi berlakunya hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Adjudikasi (adjudication) dalam teori-teori tentang adjudikasi (theories of adjudication) mempunyai pengertian sebagai suatu proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam mengadili atau menyelesaikan suatu permasalahan dari para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konsep adjudikasi (adjudication), hakim tunduk pada suatu tatanan hukum, hakim terikat pada perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut disebutkan bahwa tidak ada suatu bentuk hukum di luar peraturan yang berlaku. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sangat berat sekalipun, ketentuan-ketentuan hukum harus tetap merupakan acuan yang harus diikuti oleh hakim. Kata kunci: Putusan Hakim, Diskursus, Teori Adjudikasi

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional) FC Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Elemination of tax administration sanction is the government's efforts to expand the number of taxpayers to increase state revenues. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakanis the removal of sanctions facility income tax an individual or entity. The abolition of interest on underpaid tax that can be enjoyed by the people who do not have a Taxpayer Identification Number (TIN) or who already have a TIN on January 1, 2008. With the kebijakan kebijakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan, the subject of taxes that do not have TIN are encouraged to register as taxpayers. However, government policy as a form of a taxpayer's facility is limited implementation until the end of 2008. Can occur, the program will be constrained if there is still a poor perception and assessment of public service officers who carried out the tax. Keywords: tax administration sanction, tax revenues

Menakar Produk Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Kondusif bagi Investasi di Daerah FC Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractThe aim of regional autonomy and decentralization of the authority of the regency and city governments is to shorten the bureaucracy and optimize public services. In reality the products of regional regulations overlap their competencies, contradict the substance and material content with other regional regulations that are parallel, as well as the existing regulations above, which have implications for the emergence of the complexity of licensing bureaucracy, and uncertainty of society and business in carrying out activities business and investment activities, interests of capital owners, and business / trade, regional and national competitiveness. This study highlights the problems related to the relationship between the central and regional governments as determinants of regulations that are codified for investment, product characteristics of regency / city government regulations that are conducive to investment competitiveness in the region, and the competence of district / city governments in setting conducive regulations for investment using an empirical approach. The conclusion of the results of this study is that the synergy between the central and regional governments is needed in designing conducive regulations to encourage the business and investment climate in the region, namely the product of regional regulations that do not conflict with the higher applicable regulations, efficient in tariff setting taxes, regional levies, and do not result in a high cost economy, do not result in double taxation with central taxes or with other regional taxes / levies, are not discriminatory, guarantee legal certainty and are equal in the eyes of the law, there is standard certainty services related to licensing); and regulations that are environmentally friendly, namely local regulations that support the management of natural resources well so that natural resources can be utilized optimally and sustainably. Recommendations in this study are: Central and regional governments must synergize and harmonize regulatory products at the central and municipal district levels, the regency and city governments must take the initiative to revise regulations on taxes and levies whose substance and material content are contrary to the regulations above, district governments and the city in formulating and determining the direction of reform policy and the implementation of governance in the regions must be oriented and refer to hierarchical relations between the central government and regional governments to support national development.Keywords: District /City Government, Regulation, Investment Abstrak Tujuan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan pada pemerintah kabupaten dan kota diantaranya adalah memperpendek birokrasi dan mengoptimalkan pelayanan publik. Pada kenyataannya produk peraturan daerah yang tumpang tindih kompetensinya, bertentangan substansi dan materi muatannya dengan peraturan-peraturan daerah lainnya yang sejajar, maupun dengan peraturan-peraturan yang ada diatasnya, yang berimplikasi pada munculnya kerumitan birokrasi perijinan, dan ketidakpastian masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan kegiatan usaha serta aktivitas investasi, minat pemilik modal, dan daya saing usaha/ perdagangan, perekomian daerah maupun nasional. Penelitian ini menyoroti permasalahan-permasalahan terkait dengan relasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai faktor penentu regulasi yang kodusif bagi investasi, karakteristik produk regulasi pemerintah kabupaten/kota yang kondusif bagi daya saing investasi di daerah, dan kompetensi pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan regulasi yang kondusif bagi investasi dengan menggunakan pendekatan empiris. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam merancang regulasi yang kondusif untuk mendorong iklim usaha dan investasi di daerah, yaitu diperlukan produk peraturan daerah yang sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang berlaku, efisien dalam penetapan tarif pajak, retribusi daerah, dan tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, tidak mengakibatkan pungutan berganda (double taxation) dengan pajak-pajak Pusat atau dengan pajak/retribusi daerah lainnya, tidak diskriminatif, menjamin kepastian hukum dan kedudukan yang sama di mata hukum, adanya kepastian standar pelayanan yang berkaitan dengan perizinan); dan perda yang ramah terhadap lingkungan, yaitu perda yang mendukung pengelelolaan sumber daya alam dengan baik agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu: Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan mensikoronkan produk regulasi di tingkat pusat dan daerah kabupaten kota, pemerintah daerah kabupaten dan kota harus berinisiatif merevisi regulasi pajak dan retribusi yang substansi dan materi muatannya bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya, pemerintah kabupaten dan kota dalam merumuskan dan menetapkan arah kebijakan reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus berorientasi dan mengacu pada hubungan hierarkhi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan nasional. Kata Kunci: Pemerintah Kabupaten/Kota, Regulasi, Investasi

Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional Rachel Octavia Manurung; FC Susila Adiyanta; Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i2.135-152

Abstract: SKK Migas is a government agency that has the authority to carry out upstream oil and gas (oil and gas) business activities. SKK Migas plays an important role in the governance of national energy security in the oil and gas sector. SKK Migas in implementing the governance of upstream oil and gas business activities, there are several obstacles that must be faced and resolved by SKK Migas in the implementation of upstream oil and gas business activities in order to realize national energy security. The study aims to find out first, what is the legal position of the special work unit (SKK Migas) as the executor of upstream oil and gas business activities for the governance of national energy security. Second, what is the role of SKK Migas in national oil and gas governance to be able to encourage national energy security, and third is what are the obstacles and how are SKK Migas solutions in implementing governance for national energy security. This legal writing uses the use of empirical juridical methods and uses qualitative research specifications, namely research that describes, describes or describes the state of the object under study in accordance with the situation and conditions when the research was carried out. The data used are secondary data obtained through literature study by studying literature and legislation related to the problems to be discussed. This data consists of secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that First, the Legal Position of the Oil and Gas Work Unit (SKK) is as an organizer of the management of upstream oil and gas business activities, in the sense that SKK Migas has an important role in carrying out the function of controlling and supervising upstream business activities in the oil and gas sector. Second, the national Oil and Gas Governance Policy has not yet fully led to national energy security. Third, the obstacles of SKK Migas to the Implementation of Governance for National Energy Security based on the examination of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia are policy and regulatory aspects. Keywords: SKK Oil; Energy; Upstream Oil and Gas Business; Oil and Natural Gas Abstrak: SKK Migas merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). SKK Migas berperan penting dalam tata kelola ketahanan energi nasional di sektor migas. SKK Migas dalam melaksanakan tata kelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh SKK Migas dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas demi mewujudkan ketahanan energi nasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertama, Bagaimanakah kedudukan hukum satuan kerja khusus (SKK) Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi tata kelola ketahanan energi nasional. Kedua, Bagaimana peran SKK Migas dalam tata kelola minyak dan gas bumi nasional untuk dapat mendorong ketahanan energi nasional, dan ketiga adalah Apa hambatan serta bagaimana solusi SKK Migas dalam implementasi tata kelola untuk ketahanan energi nasional. Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilaksanakan. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Kedudukan Hukum Satuan Kerja (SKK) Migas adalah sebagai penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan juga gas bumi, dalam artian SKK Migas mempunyai suatu peranan penting dalam hal melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas. Kedua, Kebijakan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi nasional belum sepenuhnya menuju ketahanan energi nasional. Ketiga, Hambatan SKK Migas Guna Implementasi Tata Kelola Untuk Ketahanan Energi Nasional berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah aspek kebijakan dan regulasi. Kata Kunci: SKK Migas; Energi; Usaha Hulu Migas; Minyak dan Gas Bumi

Kewajiban Administrasi Perpajakan Wajib Pajak dalam Sistem Self Assessment FC Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.57-74

Abstract: The purpose of this study is to identify and explain the taxpayer's tax obligations and self-assessment systems in national tax practice. This study uses a doctrinal legal approach.From the research results, it can be concluded: a) in the self-assessment system, taxpayers are required to register themselves; b) perform payment calculations; c) pay taxes owed; and d) report its obligations by filling out an SPT. The recommendations of this research are: a) understanding and awareness of taxpayers/taxpayers on their rights and obligations is a determining factor in complying with tax laws and regulations; b) empowerment of taxpayers to increase knowledge and understanding of taxpayers on tax rights and obligations which are expected to obtain taxpayer compliance (voluntary tax compliance); and c) orderly administration in tax services is the first step in improving efficient and effective administrative services, as well as realizing the application of justice in the treatment of taxpayers. Keywords: Tax administration obligations, taxpayers Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kewajiban administrasi perpajakan wajib pajak dan penggunaan sistem self assessment dalam praksis perpajakan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan: a) di dalam sistem self assessment, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri; b) melakukan sendiri penghitungan pembayaran; c) membayar pajak terutang; dan d) melaporkan kewajiban pajaknya dengan mengisi SPT. Rekomendasi penelitian ini adalah : a) Pemahaman dan kesadaran wajib pajak/ penanggung pajak atas hak-hak dan kewajibannya merupakan faktor penentu dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan; b) p emberdayaan wajib pajak dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas hak dan kewajiban perpajakannya yang diharapkan akan dapat membentuk kepatuhan sukarela wajib pajak (voluntary tax compliance); dan c) Tertib administrasi dalam pelayanan perpajakan merupakan langkah awal dalam meningkatkan pengelolaan pelayanan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, serta mewujudkan aspek keadilan dalam perlakuan pengenaan wajib pajak. Kata kunci: Kewajiban administrasi pajak, wajib pajak

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search