Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar Cikita Fatika Sari Hidayat; Mulyati Pawennei; Salmawati Salmawati
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makasssar. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder dengan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan mengambil bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar kurang efektiv atau belum terlaksana dengan baik, disebabkan karena kasus tindak pidana narkotika secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar yaitu, substansi hukum, sruktur hukum, sarana/prasarana, dan masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into narcotics abuse at the Makassar Polrestabes. This research is a type used in empirical legal research. The research method used is descriptive, using primary and secondary data using binding legal materials consisting of laws and regulations and taking materials closely related to primary legal materials. The results of the study show that 1) the effectiveness of investigations into narcotics abuse at the Makassar Polrestabes is less effective or has not been carried out properly, because narcotics crime cases have significantly increased the number of cases each year and 2) factors that influence the effectiveness of investigations into narcotics abuse in Polrestabes Makassar namely, legal substance, legal structure, facilities/infrastructure, and society.

Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan No.1826/Pid.B/2017/PN.Mks) Suci Adhawati S. P.; Nasrullah Arsyad; Salmawati Salmawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the application of material criminal law against traffic negligence charges that resulted in other people death and to find out the factors of consideration of the panel of judges in imposing criminal cases in the case of the Decision Case Study Decision No.1826/Pid.B/2017/PN.Mks This research method uses data collection techniques by means of empirical research. The research was conducted in Makassar, namely at the Makassar District Court. The results of this study indicate that the panel of judges examining, adjudicating and deciding this case has applied the applicable legal rules in accordance with the applicable criminal provisions or positive law. This can also be shown by seeing that the panel of judges in deciding that the defendant actions have met the elements of traffic negligence in accordance with Article 310 paragraph (4) of Law No. 22/2009 concerning Traffic and Road Transportation is based on material truths obtained or can be seen from the indictment, witness statements, facts, and evidence revealed in the trial process. The legal considerations of the panel of judges in applying material law in this case are in accordance with the applicable criminal law in Indonesia. In decision No.1826/Pid.B/2017/PN.Mks, the decision-making process carried out by the Panel of Judges according to the author opinion is in accordance with the applicable legal rules, namely based on at least two valid evidence, namely information. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap delik kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengetahui faktor-faktor pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus putusan Studi Kasus Putusan No. 1826/Pid.B/2017/PN.Mks Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian empiris. Penelitian dilaksanakan di Makassar, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku atau hukum positif. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim dalam memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas kebenaran materiil yang diperoleh atau dapat dilihat dari surat dakwaan, keterangan- keterangan saksi, fakta-fakta, dan bukti-bukti yang terungkap dalam proses persidangan. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan No. 1826/Pid.B/2017/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Syaharuddin Syaharuddin; Zainuddin Zainuddin; Salmawati Salmawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Marriage is one of the phases of life that is commonly practiced by every adult human (puberty, baligh), ready physically and mentally, and has a sense of responsibility in building a household. The main problems discussed in this thesis are the factors that. cause cancellation marriage To answer the main problem, a research with empirical law was carried out, the nature of the research used was analyzed qualitatively and then described in a descriptive manner, which was intended to obtain a clear and directed picture in order to answer the problem under study. The conclusion from the analysis is that the factors causing the cancellation of a marriage based on a court decision are due to falsification of identity and mistrust. Abstrak:Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa (akil, baligh), siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tipe hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan dianalisis secara kualitatif selanjutnya di uraikan secara deskriptif hal yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari analisis bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan ialah karena adanya pemalsuan identitas dan salah sangka.

Tinjauan Hukum mengenai Jasa Pengangkutan Barang melalui Layanan Ojek Online ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen Jihan Syahrani Bachrir; Andi Risma; Salmawati Salmawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to find out and understand how are the arrangements for the transportation of goods through online motorcycle taxi services in Indonesia and what is the form of consumer legal protection for users of online ojek goods transportation services if there is damage or loss.This thesis research uses empirical legal research type, which uses primary and secondary legal material sources, the research location is located in Makassar, namely at PT. Go-Jek Indonesia Branch Makassar and PT. Grab Teknologi Indonesia Branch Makassar. The population that the researchers later chose as the research object at PT. Gojek and PT. Grab is the entire staff of both. While the sample is part of the population that can represent the entire population, the sample used by the author is one each PT Gojek and Grab staff and 2 drivers. The data analysis used in legal research uses descriptive analysis (analysis). Descriptiv- Analysis).The results of this study indicate that the provisions regarding the validity of goods delivery services via online ojek are not yet clear. Whether it is in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, to the latest regulations at the level of the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 concerning the Safety Protection of Motorcycle Users used for Public Interest and Forms of Legal Protection offered by Service Providers are the form of compensation for damage or loss of goods after going through several procedures, between the gojek and grab, each on the terms agreed in the Term and Condition amounting to Rp. 10,000,000, -. Research recommendations, namely that the government should immediately provide legitimacy at the level of laws and regulations regarding the validity of the operation of online motorcycle taxis so that customers have a clear legal umbrella regarding the various losses experienced. And in terms of compensation, the service provider should provide compensation in accordance with the nominal value of the lost item. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimanakah Pengaturan mengenai Jasa Pengangkutan Barang melalui Ojek Online di Indonesia dan Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang Ojek online Jika Terjadi Kerusakan atau Kehilangan.Penelitian skripsi ini menggunakan tipe ‎penelitian hukum empiris, yang menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, lokasi penelitian yaitu berlokasi di Makassar, yakni di PT. Go-jek Indonesia Branch Makasasar dan PT. Grab Teknologi Indonesia Branch Makassar. Populasi yang nantinya peneliti pilih sebagai obyek penelitian di PT. Gojek dan PT. Grab ialah seluruh staff dari keduanya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili dari seluruh populasi, maka sampel yang digunakan penulis ialah masing-masing satu orang staf PT.Gojek dan Grab dan 2 orang driver, Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis deskriptif-analisis (Descriptiv- Analysis).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan mengenai keabsahan dari Layanan Pengantaran barang melalui Ojek Online hingga saat ini belum jelas. Baik itu dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hingga peraturan terbaru dalam tataran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dan Bentuk Perlindungan Hukum yang ditawarkan oleh Penyedia Layanan ialah bentuk ganti rugi terhadap kerusakan atau kehilangan barang setelah melalui beberapa prosedur, antara gojek dan grab masing-masing pada persyaratannya yang telah disepakati dalam Term and Condition berjumlah Rp. 10.000.000,-.Rekomendasi Penelitian yaitu Sebaiknya pemerintah segera memberi legitimasi dalam tataran peraturan perundang-undangan terkait keabsahan dari pengoperasian Ojek Online, sehingga para pelanggan memiliki payung hukum yang jelas terkait berbagai kerugian yang dialami. Dan Seharusnya dalam hal ganti rugi, pihak penyedia layanan memberikan ganti rugi sesuai dengan nominal barang yang hilang.

Keabsahan Kawin Sirri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Risna Amelia; Nurjaya Nurjaya; Salmawati Salmawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze the legal status of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and to determine and analyze the legal consequences of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage The research method used in writing this thesis is a normative method, with the coverage of premiere material and secondary material, the research is carried out in the library. The results of this study indicate that the legal status in unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 is not considered valid because there is no recording from the VAT and the competent Office of Religious Affairs. However, if a sirri marriage has fulfilled the pillars and conditions according to religion as stipulated in Article 2 paragraph 1, the marriage is considered religiously valid. The legal consequence of sirri marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is that the child only has a civil relationship with the mother and the mother's family, the child and wife cannot claim a living and inheritance rights to their husband. Recommendations for research on the validity of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974, the authors provide suggestions, namely it is hoped that public awareness of the importance of registering marriages needs to be increased again. authorized to establish a legal marriage bond and have strong legality. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dalam perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, dengan cakupan bahan premier dan bahan sekunder, penelitian dilakukan di Perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Status hukum dalam perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah tidak dianggap sah karena tidak adanya pencatatan dari PPN dan Kantor Urusan Agama yang berwenang. Namun jika nikah sirri yang telah memeuhi rukun dan syarat menurut agama seperti yang ditetapkan pada Pasal 2 ayat 1, perkawinan tersebut dianggap sah secara agama. Akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak dan isteri tidak dapat menuntut nafkah dan hak waris kepada suami. Rekomendasi penelitian keabsahan nikah sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penulis memberikan saran yaitu Diharapkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya untuk melakukan pencatatan perkawinan perlu ditingkatkan lagi.Kepada pemerintah dan para ulama untuk meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh pegawai yang berwenang untuk membangun ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search