Articles
<![CDATA[Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Firman Hidayat Pinim]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik pada Direkrorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sampel penelitian ini aparat di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang kurang efektif. Keberhasilan polisi dalam membuat masyarakat tertib berlalu lintas ketika masyarakat sudah tidak lagi melanggar peraturan lalu lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum masyarakat. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of traffic violation law enforcement through electronic ticketing at the Traffic Directorate of the South Sulawesi Regional Police. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is descriptive-analytical. The sample of this research is officials at the Traffic Directorate of the South Sulawesi Police, and the community. The results of this study indicate that law enforcement against traffic violations through E-Tilang is less effective. The success of the police in making the community orderly traffic when the community no longer violates traffic rules. The factors that affect the effectiveness of traffic violation law enforcement through E-Tilang are the legal substance factor, the apparatus' human resource factor, the facility and infrastructure factor, the community's legal awareness factor and the community's legal culture factor.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal Di Daerah Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[M. Yusuf Rahman]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[M. Kamal Hidjaz]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap parkir Ilegal di daerah wisata tanjung bira kabupaten bulukumba. Penelitian ini menggunakan data primer melalui suvei dengan kuesioner sebanyak 50 orang pengunjung wisatawan sebagai sampel dan wawancara dengan istansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Dalam mewujudkan kepastian hukum dengan berkeadilan di masyarakat maka tujuan hukum itu sendiri dahulu mesti terwujud untuk di berlakukan aturan di dalam masyarakat, penulis menemukan pentingnya analisis lingkungan terhadap sarana atau fasilitas untuk terwujudnya efektivitas hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap parkir ilegal di tempat wisata tanjung bira kabupaten bulukumba. (2) Perampingan struktur untuk berjalanya tupoksi suatu perangkat daerah dengan efektif untuk menjadi acuan penerapan aturan yang ada, salah satu bentuk penghambat efektifnya penerapan hukum pidana dikarnakan multi sektor akibat adanya beberapa perangkat daerah yang memiliki otoritas dalam satu hak tugas juga dibuthkan insiatif terhadap penegak hukum dalam memanfaatkan tupoksinya dalam hal ini pengadaan pengelolaan tempat parkir yang efektif. The research objective is to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against illegal parking in the tourist area of Tanjung Bira, Bulukumba Regency. This study uses primary data through a survey with a questionnaire of 50 tourist visitors as a sample and interviews with local government agencies. The results of this study indicate that: (1) In realizing legal certainty with justice in society, the purpose of the law itself must first be realized to enforce rules in society, the authors find the importance of environmental analysis of facilities or facilities for the realization of legal effectiveness in criminal law enforcement against illegal parking at Tanjung Bira tourist attractions, Bulukumba Regency. (2) Streamlining the structure for the effective functioning of the tupoksi of a regional apparatus to serve as a reference for the application of existing rules, one form of inhibiting the effective application of criminal law due to multi-sectoral due to the existence of several regional apparatuses that have authority in one task right also requires initiatives against law enforcement in utilizing its main duties, in this case, the provision of effective parking management.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ]]>
<![CDATA[Fitrah Andriyani]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Andi Risma]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar kurang efektiv disebabkan karena kasus secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Dalam Proses Penyidikan, Dalam Proses Penuntutan, Dalam Proses Persidangan, dan Proses Pelaksanaan Pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan di Kota Makassar.yaitu, Faktor Substansi Hukum, faktor Penegak hukum, Faktor budaya hukum dan Faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence in Makassar City and the influencing factors. This research is a type used in empirical legal research. The results showed that the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence in Makassar City was less effective due to the significant increase in the number of cases each year and in the process of handling children who are in conflict with the law, namely In the Investigation Process, In The Prosecution Process, In the Trial Process, and the Criminal Implementation Process and the factors that influence the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft and violence in Makassar City. namely, Legal Substance Factors, Law Enforcement factors, Legal culture factors and Facility and infrastructure factors.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali ]]>
<![CDATA[Sukria Indah Lestari]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana penjara bagi anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan; dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Polewali tidak efektif, hal ini dikarenkan aparat penegak hukum masih banyak memberikan pidana penjara terhadap anak dan tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan pidana penjara dianggap belum mampu menekan angka kriminalitas di masyarakat yang senantiasa mengalami peningkatan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdiri dari faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dapat terlaksana dengan baik jika hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mendukung kearah tersebut. The research objective is to analyze the application of imprisonment for minors as perpetrators of crimes and analyze the influencing factors. This research is empirical research. The results of the study show that the implementation of imprisonment for children who commit crimes at the Polewali District Court is not effective, this is because law enforcement officials still give imprisonment to children a lot and do not pay attention to the best interests of the child. Imprisonment of imprisonment is considered not able to reduce the crime rate in society which is always increasing. Factors that influence the effectiveness of the implementation of imprisonment for children who commit crimes consist of factors of legal substance, legal structure and legal culture. The effectiveness of applying prison sanctions against children can only be carried out properly if the law is upheld and the morality of law enforcers and the community support this direction.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Nur Aisya Fatma]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Anzar Makkuasa]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pengambilan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan; (2) Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan faktor-faktor yang dapat menghambat pengambilan sidik jari dalam pelaksanaan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Penelitian ini berlokasi di Polrestabes Makassar menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti data primer hasil wawancara dengan 3 orang kepolisian unit INAFIS dan data sekunder dengan mengolah data 5 tahun terakhir Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Efektivitas pelaksanaan pengambilan sidik jari dilakukan oleh pihak kepolisian kurang efektif karena dari 22 kasus hanya 8 kasus sidik jari yang sempurna; (2) Hambatan dalam proses penyidikan terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of fingerprinting as evidence in investigating a crime of murder; (2) Knowing, analysing, and explain the factors that can hinder the taking of fingerprints in carrying out examinations at the crime scene. This research is located at Polrestabes Makassar using empirical research, namely research with field data as the main data source, such as primary data from interviews with 3 INAFIS unit police officers and secondary data by processing data from the last 5 years. The results of this study show that: (1) ) The effectiveness of the implementation of fingerprint taking by the police was less effective because out of 22 cases, only 8 fingerprint cases were perfect; (2) Obstacles in the investigation process consist of 2 factors, namely internal and external factors.]]>
<![CDATA[Efektifvitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang ]]>
<![CDATA[Kurnia Kurnia]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[A. Istiqlal Assaad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas peranan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Efektivitas fungsi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana kurang efektiv atau belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan disebabkan karena kasus pembunuhan berencana secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan ada beberapa perkara yang tidak terproses dikarenakan beberapa faktor kendala sebagaimana digambarkan dalam tabel satu. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana.yaitu, faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana/prasarana, dan masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the role of investigators in uncovering cases of premeditated murder. This research is a type used in empirical legal research. The results of the study show that 1) The effectiveness of the investigator's function in uncovering criminal acts of premeditated murder is less effective or has not been carried out properly. This is due to the fact that cases of premeditated murder have significantly increased the number of cases every year and there are several cases that are not processed due to several constraining factors as described in table one. 2) the factors that affect the effectiveness of the function of investigators in uncovering criminal acts of premeditated murder, namely, legal substance factors, legal structure factors, facilities/infrastructure factors, and society.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar Dan Pengadilan Negeri Makassar ]]>
<![CDATA[Rian Ananda Jultika]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksuaI terhadap anak di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dan Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi kebiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perlu ditinjau kembali pelaksanaannya sanksi kebiri di Indonesia. Aturan ini di dalam pelaksanaannya masih belum jelas dan aturan tersebut dirasa bertentangan dengan aturan lain seperti aturan mengenai Hak Asasi Manusia dan juga dari aturan yang ada di kedokteran, dan peneliti juga menemukan bahwa aturan ini dalam penerapannya terdapat efek samping yang di rasa cukup berbahaya bagi pelaku, (2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebiri yaitu faktor yaitu Faktor Hukumnya sendiri ( Undang- Undang), Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat, dan juga Faktor Kebudayaan / Kultur. The research objective is to analyze the implementation of castration sanctions against perpetrators of sexual violence against children at the Makassar District Attorney and the Makassar District Court and the factors that influence the implementation of castration sanctions. This study uses empirical legal research methods. The research results show that: (1) it is necessary to review the implementation of castration sanctions in Indonesia. The implementation of this rule is unclear and it is felt that this rule is in conflict with other rules such as rules regarding human rights and also from existing rules in medicine, and researchers also found that this rule has side effects that are considered quite dangerous for perpetrators. , (2) factors that influence the implementation of castration, namely factors namely the legal factors themselves (laws), law enforcement factors, factors of facilities and facilities that support law enforcement, community factors, and also cultural/cultural factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Andi Riski Mujahidah Masdi]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Andi Risma]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pendamping terhadap korban pelecehan seksual di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan masih kurang efektif dikarenakan masih sering terjadinya tindakan pelecehan seksual dan kasus tersebut semakin bertambah seiring berjalannya waktu (2) faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual tersebut yakni faktor biologis, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor perkembangan teknologi. The research objective is to analyze the effectiveness of the work of the Women's Empowerment and Child Protection Office as a companion to victims of sexual harassment in Makassar City and the influencing factors. This study uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the duties of the Women's Empowerment and Child Protection Service can be said to be still ineffective because acts of sexual harassment are still frequent and these cases are increasing over time (2) factors that influence the occurrence of sexual harassment are biological factors, environmental factors, educational factors, and technological development factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Cikita Fatika Sari Hidayat]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Salmawati Salmawati]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makasssar. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder dengan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan mengambil bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar kurang efektiv atau belum terlaksana dengan baik, disebabkan karena kasus tindak pidana narkotika secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar yaitu, substansi hukum, sruktur hukum, sarana/prasarana, dan masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into narcotics abuse at the Makassar Polrestabes. This research is a type used in empirical legal research. The research method used is descriptive, using primary and secondary data using binding legal materials consisting of laws and regulations and taking materials closely related to primary legal materials. The results of the study show that 1) the effectiveness of investigations into narcotics abuse at the Makassar Polrestabes is less effective or has not been carried out properly, because narcotics crime cases have significantly increased the number of cases each year and 2) factors that influence the effectiveness of investigations into narcotics abuse in Polrestabes Makassar namely, legal substance, legal structure, facilities/infrastructure, and society.]]>
<![CDATA[Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Muh Iqlal Saifullah]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Salle Salle]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris karena penekanannya adalah menelaah yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan kurang efektif atau kurang berjalan dengan baik karena adanya hambatan seperti sarana dan prasarana. Faktor yang mempengaruhi peranan dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat serta sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the role of the police in overcoming criminal acts of theft with violence and the factors that become obstacles in tackling criminal acts of theft with violence. This research uses the Juridical Empirical type of research because the emphasis is on examining the functions of the police in tackling criminal acts of theft with violence. So the data needed in this study are primary and secondary data. The data collection technique is by conducting interviews to obtain valid data. The results of the study show that: the function of the police in tackling criminal acts of theft with violence is less effective or not running well because of obstacles such as facilities and infrastructure. Factors that influence the role and function of the police in tackling the crime of theft with violence are the legal structure, legal culture, legal awareness of the community and facilities and infrastructure.]]>
