Maranda Sukma Mufatzizah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH Maranda Sukma Mufatzizah
Hukum Islam Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i2.20091

Abstract

Peraturan Daerah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat umum khususnya mengenai peraturan perparkiran, pengelolaan perpakiran dapat dikatakan efektif apabila menjalankan tugas-tugas pokok dalam penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dengan prosedur yang berlaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini mengguanakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif yang fokus terhadap pemaparan serta menemukan fakta-fakta terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan dari beberapa peraturan yang sudah diatur tentu menjadi salah satu solusi dari permasalahan perparkiran di Kota Yogyakarta dan sudah memberikan beberapa kemanfaatan, kemudahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Adapun unsur yang tidak sesuai yaitu ketidak taatan pihak-pihak pengelola parkir dalam menerapan perpakiran, hal ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kemacetan di Kota Yogyakarta. Penerapan Peraturan perkakiran ini masih terdapat kepincangan dalam sisi ketertiban umum yakni kurangnya pengendalian sosial antara petugas parkir dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga perlu adanya kesadaran bagi pengelola parkir agar terciptanya suatu kemaslahatan bagi masyarakat umum. Simpulan yang dapat diambil yaitu penerapan peraturan perpakiran tidak dikatakan sebagai maslahah secara umum karena masih banyak terdapat pelanggaran seperti menggunakan trotoar sebagai lahan parkir dan tempat yang tidak di benarkan oleh PERDA perparkiran masih di gunakan sebagai lahan parkir. Penerapan perparkiran yang salah ini akan terus berlanjut sebelum adanya penindakan tegas oleh dinas terkait
ANALISIS HUKUM CRYTOCURRENCY KAJIAN FIQH DAN FATWA-FATWA DI LUAR NEGERI Maranda Sukma Mufatzizah
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v7i1.18313

Abstract

Cryptocurrency is the first application of blockchain technology, but the potential of this technology is not limited to the monetary system and its widespread adoption is still a worldwide topic causing many countries to hide this cryptocurrency. Here the author tries to assess crypto assets based on studies of fikih and fatwa abroad. In this study the authors used sociological legal research, this research method serves to see the law in a real sense and examine how the law works in society. To analyze existing theories, this study uses a conceptual approach to analyze existing theories so that solutions to legal problems can be found. The results in this study are that there are two thoughts, the first school of thought argues that cryptocurrencies can be used for payments, remittances, and storing assets as long as users know in detail the types of cryptocurrencies, the second opinion is prohibited in the eyes of Sharia because of excessive risks for individuals, countries and no clear laws. conclusions in this study. In the view of fikih scholars who allow it to refer to the understanding that fluctuations in crypto are not classified as gharar, especially for people who have cryptocurrency knowledge. from the results of the fatwa analysis of the permissibility of cryptocurrency, namely in Malaysia, LBM PWNU Yogyakarta Indonesia and in China in accordance with the fatwa and legal provisions, while those that prohibit it are in Middle Eastern countries and LBM PWNU East Java Indonesia.Keywords: Cryptocurrency, Fikih and Fatwa Studies
ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF SUKUK HOLDERS AGAINST THE RISK OF ISSUERS THAT EXPERIENCE DEFAULT POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE Maranda Sukma Mufatzizah; Abdul Mujib; Siti Nurchahyanti
Hukum Islam Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v23i1.20711

Abstract

Sukuk provide opportunities for the public to make long-term investments, issuance of sukuk can benefit in proportion to the profit sharing. Thus, there is a need for risk management and legal protection for sukuk holders. This study aims to find out clearly related to the regulations that cover sukuk holders against PT Berlian Laju Tanker (issuer) which has failed to pay its principal funds or margin/fees. The method in this study is normative juridical which is carried out by examining library materials or secondary materials. This study uses a qualitative data analysis method which is presented descriptively, namely by describing a policy related to the analysis of legal protection for sukuk holders against the risk of issuers failing to pay. Based on the findings of this study, investors holding sukuk can learn more about companies that issue sukuk so that it is possible to better evaluate the value of returns and control the risks associated with their ownership. Availability of information aimed at reducing default by issuers and increasing capital market efficiency. This research concludes that PT Berlian Laju Tanker sukuk holders are given two different types of legal protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection.