<![CDATA[AbstractThe research entitled Public Relations Issue Management Strategy of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Headquarters in Handling Issues of Negative Reporting of Sexual Harassment on Trains in the Mass Media aims to determine the issue management activities of public relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Headquarters in handling the issue of negative news coverage of sexual harassment on trains. The research method used is a qualitative research method with a type of case study approach and looking for the necessary data by means of interviews and direct observation at the station and KAI head office. sexual harassment on trains is conducting campaigns, outreach, and producing press releases. Uniquely, in its implementation, KAI cooperates with the train lover community and uses agenda setting or a special term used by state-owned companies to monitor news coverage issues in the mass media and social media, which has provided a safe space for new actors to take actionAbstrakPenelitian dengan judul Strategi Manajemen Isu Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat dalam Menangani Isu Pemberitaan Negatif Pelecehan Seksual di Kereta pada Media Massa ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas manajemen isu dari Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat dalam penanganan isu pemberitaan negatif pelecehan seksual di kereta . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus dan mencari data-data yang diperlukan dengan cara wawancara dan observasi langsung di stasiun dan KAI kantor pusat Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diperoleh beberapa aktivitas manajemen isu yang dilakukan public relations KAI terkait isu pelecehan seksual di kereta adalah melakukan kampanye, sosialisasi, dan memproduksi siaran pers. Uniknya pada pelaksanaannya, KAI menggandeng komunitas pecinta kereta api dan menggunakan agenda setting atau istilah khusus yang digunakan perusahaan BUMN untuk memonitor isu pemberitaan pada media massa dan media sosial. bahwa telah membeirkan ruang gerak aman baru pelaku untuk melapor.]]>
