Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mendapo: Journal of Administrative Law
Mohammad Buchori Muslim
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANAA KORUPSI DI DAERAH Mohammad Buchori Muslim; Achmad Hariri
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v4i1.23442

Abstract

Korupsi pada tahun-tahun terakhir ini diributkan dengan banyaknya  yang terjerat kasus korupsi. Korupsi ini kemudian berbuah pada kerugian yang diderita publik, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial serta berdampak pada terhambatnya pelayanan publik. Sejak 2004 hingga Februari 2021, total sudah ada 126 kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. Tindak Pidana Korupsi yang yang terjadi di pemerintah, khususnya pemerintah daerah tidak lepas dari lemahnya fungsi pencegahan dari dalam. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi jumlah tindak pidana korupsi dari tahun 2004 sampai dengan 2019 terbanyak yaitu pada instansi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sebanyak 500 kasus dari total 1032 kasus. Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara, namun upaya preventif juga perlu galakkan. Upaya preventif dapat dilakuakan engan meperkuat Lembaga pengawasan yang ada di daerah seperti Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta peran serta masyarakat juga diperlukan daam upaya ini. Selain tu juga diperlukan penanaman nilai-nilai integritas yang baik serta melakukan upaya pencegahan yang di pelopori oleh pemerintah daerah itu sendiri tanpa menunggu aksi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Co-Authors Achmad Hariri