Pemutusan Hubungan Kerja dalam perusahaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi perusahaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak apakah menurut undang-undang sudah tepat atau belum, bagaimana penerapan hukum dalam pertimbangan hakim atas perkara dalam Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan sifat penelitiannya kepustakaan (Library Research). Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan komprehensif. Berdasarkan penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pelaksanaan pada Putusan No: 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang dilakukan perusahaan banyak mengalami kegagalan usaha yang baik, baik itu dari eksternal maupun internal karena restrukturisasi yang dilaksanakan tidak sesuai apa yang dilakukan pengusaha kepada pekerja. Hal ini didukung dengan hasil penelitian pada Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Bahwa Asas –asas dalam keadilan tidak dilaksanakan dengan baik, serta perlindungan terhadap pekerja yang diputus hubungan kerjanya dengan pengusaha kurang responden apa yang mereka terima kurang baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan di perusahaan tersebut.