Andika Dwi Amrianto
Universitas Gadjah Mada

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMULIHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN Andika Dwi Amrianto
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.6419

Abstract

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam penegakannya menggunakan pendekatan due process of law yang memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Namun melihat kenyataannya banyak penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum seadil adilnya ternyata malah menciderai hukum itu sendiri dengan maraknya kejadian korban salah tangkap. Pemulihan hak korban salah tangkap atas suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan seseorang yang tidak bersalah terpaksa mengakui kesalahannya akibat dari adanya paksaan atau serangkaian tindakan yang tidak diinginkan merupakan suatu peristiwa yang harus dihindari. Dimana hal ini telah dijamin dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan dalam suatu tindak pidana yang terjadi tentu harus bisa mencapai kepastian hukum dan mencapai keadilan yang substantif kepada semua pihak yang terlibat. Sehingga menetapkan tersangka yang bukan sebagai pelaku sebenarnya akan melanggar prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan analisis bahan hukum primer seperti hukum primer dan dilengkapi dengan bahan hukum sekunder yang mendukung. Peraturan yang terkait dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. kemudian bahan hukum sekunder sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana proses pemulihan hak terhadap korban salah tangkap dan bagaimana analisis terkait pemulihan hak korban salah tangkap berdasarkan perspektif teori keadilan.
Diskriminasi Terhadap Kelompok Waria di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta Andika Dwi Amrianto; Inggrit Prischa Maharany Kereh; Risma Fauzia; Rizka Masturah; Nikmatul Fajrin
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.185

Abstract

Pondok Pesantren Waria Al-Fatah didirikan dengan tujuan sebagai wadah untuk para santri waria dapat memperbaiki diri dan memberikan pemahaman tentang agama. Meskipun pembangunan pesantren ini bertujuan baik, pada dasarnya kelompok waria adalah kelompok yang rentan diskriminasi. Sehingga beberapa oknum masyarakat menganggap pondok pesantren waria ini sebagai bentuk penyelewengan terhadap kegiatan beribadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui viktimisasi terhadap waria korban diskriminasi serta bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap waria di pondok pesantren tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan teori viktimologi dan transgender serta konsep diskriminasi dan labeling sebagai kerangka konseptual. Hasil penelitian menunjukkan beberapa jenis viktimisasi yang terjadi kepada waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah seperti persekusi pembubaran pondok pesantren, diskriminasi persoalan ibadah, kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan diskriminasi pekerjaan. Viktimisasi sekunder juga terjadi kepada waria dikarenakan adanya homophobia dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap kaum minoritas dalam hal ini waria telah diupayakan oleh berbagai macam organisasi masyarakat pro-waria seperti IWAYA dan KEBAYA.