Ach. Noor Busthomi
Universitas Panca Marga probolinggo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI PASAR RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo) Imam Sucahyo; Moh. Taufik Khoiril Ikhsan; Ach. Noor Busthomi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2897

Abstract

Pasar Tradisional adalah salah satu sarana perdagangan yang sangat penting bagi masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya. Namun banyaknya masalah seperti tempat yang kumuh, kotor dan tidak tertata rapi  menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum bisa diatasi sepenuhnya. Permasalahan lain dapat dilihat dari pembangunan atau revitalisasi serta pengelolaan Pasar Tradisional yang buruk. Maka dari itu pemerintah mencoba menghilangkan stigma tersebut dengan mengubah Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat. Hal itu dilanjutkan dengan Menteri  Perdagangan dan Industri yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang mana dalam peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sesuai standar yang telah ditentukan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis terkait seberapa baik implementasi Pasar Rakyat ini khususnya di Pasar Rakyat Krucil. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Horn dengan indikator yang meliputi ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa keenam indikator yang telah disebutkan berjalan dengan baik serta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN, PENGKAJIAN, PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KOTA PROBOLINGGO Wasilatur Rohima; Imam Sucahyo; Ach. Noor Busthomi
Public Service and Governance Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v4i2.920

Abstract

Indonesian is an agricultural country, so land has a very important meaning for the life of the Indonesian people. So important is the position of land for humans, it often causes disputes about land. Theoretically, dispute resolution can be carried out in 2 (two) ways, namely through formal justice mechanisms in court (litigation) and outside the judicial process (non-litigation). One form of settlement outside the court is Mediation. Mediation is a dispute settlement through negotiation with the help of a neutral third party (mediator) to find a form of settlement that can be agreed upon by the parties. Mediation is basically deliberation and consensus, namely as a method or process other than other methods or processes, whether through arbitration, negotiation, conciliation, and others. If in mediation there is an agreement, and it is stated in a deed of peace, in fact this deed of peace is a legal product and has binding power as is characteristic of the consensual principle according to Article 1338 of the Indonesian Civil Code. Thus, an agreement made legally applies as a law for the parties to the dispute. This article uses a socio legal approach in a descriptive analytical manner through qualitative methods