Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Pemerintahan dan Politik JISOS: Jurnal ilmu sosial Journal of Innovation Research and Knowledge Public Service And Governance Journal
Imam Sucahyo
Universitas Panca Marga Probolinggo
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KABUPATEN PROBOLINGGO Imam Sucahyo; Bainah Qodri
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 2 No. 5: Oktober 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kantor pemerintahan yang aktivitasnya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Probolinggo. Layanan yang diberikan contohnya adalah informasi peta potensi dan peluang investasi, kebijakan tata ruang, investasi, infrastruktur pendukung dan penanaman modal, pemrosesan perizinan usaha, informasi persyaratan dan prosedur serta penetapan izin usaha, dan pengendalian serta pengawasan penanaman modal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal di Kabupaten Probolinggo. Penelitian dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Probolinggo dan Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah kita bisa menganalisis dari tanggapan atas kepuasan pelayanan yang diberikan oleh karyawan kepada masyarakat. Titik fokus penelitian tersebut Bagaimana Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Di Kabupaten Probolinggo. Dalam akuntabilitas pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendayagunaan aparatur negara bidang pelayanan publik melaui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi (PERMENPANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Survei kepuasan masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam usaha memperbaiki pelayanan publik. Survei ini dapat mengukur sejauh mana kualitas pelayanan penyelenggara pelayanan publik serta dapat dijadikan referensi dalam melakukan penetapan prioritas perbaikan pelayanan
DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TERHADAP SOSIAL EKONOMI PEDAGANG DI PASAR MARON KABUPATEN PROBOLINGGO Imam Sucahyo; Husni Mubaroq; Muh. Sunil Rizaldi
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 11: Desember 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi covid-19 merupakan puncak perubahan terjadinya tatanan kehidupan masyarakat yang memaksa masyarakat untuk terus melakukan perubahan dalam setiap kegiatan. Banyak masyarakat terdampak dengan adanya kebijakan-kebijakan mengenai pandemi covid-19 salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang memiliki dampak cukup besar terhadap masyarakat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasa Sosial Berskala Besar. Penelitian ini mencoba menganalisis peraturan tersebut dari sudut pandang dampak negatif dan positif terhadap sosial ekonomi pedagang di Pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pedagang pasar. penelitian ini lebih fokus pada jawaban pedaganga mengenai dampak penerapan PSBB terhadap sosial ekonomi pedagang di pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan pedagang yang kebanyakan berfikir positif terhadap penerapan PSBB. Walaupun tidak semua pedagang menerapkan PSBB sesuai yang diputuskan oleh pemerintah. Penerapan tersebut sangat bermanfaat karena mengurangi penularan peyakit covid-19 yang ada dimasyarakat.
Pentahelix Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Gunung Bromo Imam Sucahyo; Moh Mahmud; Jalal Ludin Fr; Isna Wardhatul Khumairoh; Tidar Astono; Nur Adinda Putri
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4784

Abstract

Mount Bromo is a priority destination appointed by the government to become a pilot tour for other tours. Of course it is very feasible to test how good government policies are in the tourism sector. With the application of the pertahelix concept as a theory to create sustainable tourism. This research uses descriptive qualitative meaning research that focuses on objects, subjects, populations and is supported by facts in the field so as to produce data that is descriptive in nature in research. and government participation with its policies. Government policies must be in accordance with the consensus of the people on Mount Bromo, the aim is to facilitate and not cause policy overlap, both policies from the central and regional governments and customary laws that apply in the field. Of course tourism is a series of manifestations carried out by the community to provide or channel their creativity by utilizing natural resources by integrating people's habits, so with that there is tourism. The pertahelix concept and its implementation must all be sustainable; starting from the components of academia, business, community and mass media. even if there is a component that is deemed to have failed, the Pertahelix concept will not produce good tourism
Implementasi Kebijakan PSBB di Kota Probolinggo Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/561/Kpts/013/2021 Tahun 2021 Imam Sucahyo; Siti Nur Fadilah; M. Hasan Akbar3 Hasan Akbar; Ervito Setya Pratama; M. Andrian P E; M. Eko Danianto
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4646

Abstract

Coronavirus disease (covid-19) has hit the whole world, including Indonesia. Therehave been efforts to break the chain of Covid-19 in various ways, one of which iscalled Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The purpose of this study is tomeasure the conformity of regulations with the implementation of these regulations.The results of the study show that the implementation of Large-Scale SocialRestrictions is sufficient to help control the spread of the co-19 chain. The focus ofthis study is related to the field of education where there are still many problemsexperienced during learning.
IMPLEMENTASI PASAR RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo) Imam Sucahyo; Moh. Taufik Khoiril Ikhsan; Ach. Noor Busthomi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2897

Abstract

Pasar Tradisional adalah salah satu sarana perdagangan yang sangat penting bagi masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya. Namun banyaknya masalah seperti tempat yang kumuh, kotor dan tidak tertata rapi  menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum bisa diatasi sepenuhnya. Permasalahan lain dapat dilihat dari pembangunan atau revitalisasi serta pengelolaan Pasar Tradisional yang buruk. Maka dari itu pemerintah mencoba menghilangkan stigma tersebut dengan mengubah Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat. Hal itu dilanjutkan dengan Menteri  Perdagangan dan Industri yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang mana dalam peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sesuai standar yang telah ditentukan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis terkait seberapa baik implementasi Pasar Rakyat ini khususnya di Pasar Rakyat Krucil. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Horn dengan indikator yang meliputi ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa keenam indikator yang telah disebutkan berjalan dengan baik serta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR DESA PATALAN KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF ETIKA DAN PROFESIONALISME Imam Sucahyo; Renny Chandradewi Puspitarini; Maulidatul Rohma
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i1.9945

Abstract

Pelayanan administrasi desa merupakan kegiatan yang berpengaruh penting dalam kegiatan penyelenggaraan bagi pemerintahan agar memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik harus terus mengupayakan menjaga kepuasan masyarakat. Jika memuaskan maka pelyanan dapat dikatakan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Kantor Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Etika dan Profesionalisme. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tingkat kepuasaan masyarakat yang dinyatakan dalam IKM  sebagai  tolak ukur efektivitas pelayanan. Cara mengetahui pelayanan baik atau buruknya diukur melalui SKM menggunakan 2 unsur dari etika dan profesionalisme. Etika dan profesionalisme belum pernah dijadikan tolok ukur dalam mengetahui kepuasan. Etika merupakan perilaku manusia yang menyangkut pada baik/buruk. Etika pelayanan terdapat 4 aspek yang dijadikan dasar dalam upaya menumbuhkan etika yaitu equality, equity, loyalty, responsibility. Etika dalam pelayanan menjadi acuan pegawai untuk mengelola pemerintahannya secara profesional. Sedangkan profesionalisme ini merupakan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan dengan mutu tinggi dan berprosedur. Profesionalisme terdiri dari tiga unsur yaitu, skill, knowledge dan integrity. Hasil dari penelitian ini adalah IPK lokasi penelitian yang sebesar 67,5 atau termasuk dalam kategori kurang puas dengan predikat C. Adapun unsur dengan nilai yang tertinggi adalah 2,76 sedangkan nilainya kecil yang mendapat skor 2,625.
Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) Application in Budget Management in Pesawahan Village, Tiris District, Probolinggo Regency Imam Sucahyo; Renny Chandradewi Puspitarini; Juhairiyah Kartika Dewi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5630

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Anggaran Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori dari Merilee S. Grindlee. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diperoleh dari wawancara dengan beberapa responden dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Operator Desa Pesawahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Pesawahan sudah terimplementasi dengan baik.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap Cyber Harresment Imam Sucahyo; mareta syamsa; Risma Nasution; Friyo Dharma; Syarla Fian; Hermawan Nasution
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4297

Abstract

Fenomena cyber harassment merupakan puncak dari masalah pada era digital. Penggunaan medium internet pada era komunikasi digital telah merubah pandangan pola komunikasi manusia yang selama ini berubah-ubah. Sosial media adalah situs yang paling sering digunakan oleh pengguna internet di Indonesia. Cyber harassment saat ini tengah menjamur di kalangan masyarakat khususnya para anak-anak dan perempuan yang dinilai lemah, walaupun sudah ada peraturan yang menjelaskan mengenai IT namun tidak spesifik mengenai Cyber Harresment. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap Cyber Harresment di Kabupaten Probolingo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunalakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut George C. Edwards III (dalam Wahyono, dkk. 2019). Penulisan ini mendeskripsikan uraian, penjelasan obyektif terkait fenomena yang terjadi dari obyek yang diteliti. Haisl dari penelitian menyatakan bahwa pada indikator komunikasi dinilai belum maksimal , hal ini dapat dilihat dari metode komunikasi yakni sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada beberapa sasaran tertentu saja. Indikator sumber daya dinilai telah memadai, indikator sikap atau diposisi dan struktur birokrasi dinilai baik dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap Cyber Harresment.
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN, PENGKAJIAN, PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KOTA PROBOLINGGO Wasilatur Rohima; Imam Sucahyo; Ach. Noor Busthomi
Public Service and Governance Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v4i2.920

Abstract

Indonesian is an agricultural country, so land has a very important meaning for the life of the Indonesian people. So important is the position of land for humans, it often causes disputes about land. Theoretically, dispute resolution can be carried out in 2 (two) ways, namely through formal justice mechanisms in court (litigation) and outside the judicial process (non-litigation). One form of settlement outside the court is Mediation. Mediation is a dispute settlement through negotiation with the help of a neutral third party (mediator) to find a form of settlement that can be agreed upon by the parties. Mediation is basically deliberation and consensus, namely as a method or process other than other methods or processes, whether through arbitration, negotiation, conciliation, and others. If in mediation there is an agreement, and it is stated in a deed of peace, in fact this deed of peace is a legal product and has binding power as is characteristic of the consensual principle according to Article 1338 of the Indonesian Civil Code. Thus, an agreement made legally applies as a law for the parties to the dispute. This article uses a socio legal approach in a descriptive analytical manner through qualitative methods
Co-Authors Ach. Noor Busthomi Bainah Qodri Ervito Setya Pratama Friyo Dharma Hermawan Nasution Husni Mubaroq Isna Wardhatul Khumairoh Jalal Ludin Fr Juhairiyah Kartika Dewi M. Andrian P E M. Eko Danianto M. Hasan Akbar3 Hasan Akbar mareta syamsa Maulidatul Rohma Moh Mahmud Moh. Taufik Khoiril Ikhsan Muh. Sunil Rizaldi Nur Adinda Putri Renny Chandradewi Puspitarini Risma Nasution Siti Nur Fadilah Syarla Fian Tidar Astono Wasilatur Rohima