Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum
Stevri Iskandar
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Helda Rahmasari; Stevri Iskandar; Lidia Br Karo
Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i2.1014

Abstract

Assimilation is the process of fostering prisoners and children carried out by blending prisoners and children in community life, this is regulated in Article 1 number 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 03 of 2018. The focus of this research is on assimilation given to children. To break the chain of spread of Covid-19, the Minister of Law and Human Rights has also issued Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19 which was promulgated in dated March 30, 2020. The research approach uses normative legal research because it is carried out by researching library materials or secondary data in this case researching and analysing Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 through a statutory approach, conceptual approach and philosophical approach by collecting data through document studies and qualitative analysis. The results of the study indicate that assimilation in the Covid-19 pandemic is not an appropriate policy, this is based on unstable social and economic conditions to support the implementation of this. Because as long as prisoners are still state-guided citizens, it should be the state's obligation to fulfilling the prisoners' rights as regulated in Article 14 of Law Number 12 of 1995.
IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM (HANDPHONE) BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM (HANDPHONE) BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU Stevri Iskandar; lidia br karo lidia; Sudirman Sitepu
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.19-39

Abstract

Pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem yang dilakukan dengan meng-integrasikan dan mendinamisasi unsur-unsurnya sehingga terwujud suatu kesatuan berdaya guna serta berhasil guna. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang masih banyak dilakukan oleh pengguna jalan yang mana salah satunya adalah penggunaan handphone bagi pengemudi kendaraan bermotor. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah bentuk pengendalian untuk menciptakan lalu lintas yang lancar, tertib dan aman dengan melakukan tindakan penilangan bagi pelanggar lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam (handphone) bagi pengemudi kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi langsung terhadap polisi lalu lintas dan masyarakat Kota Bengkulu yang merupakan pengemudi kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya, dari implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya belum diterapkan dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum hanya sebatas teguran dan himbauan yang dirasa bahwa masyarakat telah mengerti akan kesalahan dari pelanggaran lalu lintas tersebut. Hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi lalu lintas (aparat penegak hukum) sendiri meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Co-Authors Helda Rahmasari Lidia Br Karo lidia br karo lidia Sudirman SItepu