Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)
Asra'i Maros
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS KINERJA PEGAWAI HONORER TERHADAP PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Studi Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah) Nanang Al Hidayat; Asra'i Maros; Burhanuddin Burhanuddin
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 3, No 1 (2019): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.441 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v3i2.32

Abstract

Berdasarkan pengamatan penyelesaian administrasi perkantoran yang dilakukan oleh pegawai honorer belum optimal, dapat dilihat dari kurangnya pembinaan dilakukan oleh PNS atasannya masing-masing; Terlalu banyaknya pegawai honorer dibandingkan dengan ketersediaan pekerjaan rutinitas; Perekrutan pegawai honorer tidak memiliki keahlian pada bidang administrasi publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai honorer terhadap penyelesaian administrasi perkantoran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Bungo beserta hambatan-hambatan dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Seluruh Karyawan Badan Pengeloaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Bungo. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dan dokumentasi. Sumber data data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan kinerja pegawai honorer terhadap penyelesaian administrasi perkantoran belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kinerja Pegawai Honorer Terhadap Penyelesaian Administrasi Perkantoran yaitu kurang aktifnya Pegawai honorer terhadap penyelesaian administrasi perkantoran, kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan kurangnya pembinaan yang dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo untuk mengatasi hambatan yang dihadapi adalah meningkatkan kesadaran pegawai kerja honorer dalam penerapan tugas pokok dan fungsi, meningkatkkan kesadaran pegawai honorer serta dukungan atasan dan meningkatkan pembinaan kepada pegawai honorer terhadap pemahaman kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai honorer.
Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah Dan Perusahaan Listrik Negara Dalam Pengadaan Jaringan Listrik Daerah Pedesaan Fajar Ifan Dolly; Asra'i Maros; Ade Sofa; Aisyah Aisyah
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 2, No 1 (2018): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.57 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v2i4.46

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan. Selain itu juga untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan. Dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Populasi penelitian adalah manajer dan kepala teknisi PT. PLN, Kepala Bappeda dan Kepala Sarana dan Prasarana, sedangkan sampel diambil sebanyak delapan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi Bappeda dan PT PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan secara teori telah berjalan dengan baik, tetapi dalam praktiknya belum efektif karena masih ada desa yang belum memiliki jaringan listrik dan masih ada masyarakat yang belum listrik. Hambatan yang dihadapi Bappeda adalah tidak memiliki kebijakan langsung untuk membangun jaringan listrik pedesaan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh PT. PLN adalah PLN berharap pemerintah untuk menegaskan kebijakan pembebasan lahan, kurangnya sosialisasi oleh PLN, kepadatan penduduk yang rendah dan faktor geografis yang sulit dijangkau. Upaya yang dilakukan oleh Bappeda dan PLN adalah untuk meningkatkan standar peraturan untuk persiapan, pengelolaan, pengawasan, dan prosedur untuk penyediaan jaringan listrik pedesaan, dana desa, untuk membuat kebijakan khusus yang mengatur pengadaan jaringan listrik pedesaan dan desa yang belum didukung oleh listrik.
Co-Authors Ade Sofa Aisyah Aisyah Burhanuddin Burhanuddin Dolly, Fajar Ifan Nanang Al Hidayat