<![CDATA[Indonesia merupakan salah satu negera pengirim pekerja migran terbesar ke dua untuk daerah Asia Pasifik, secara kuantitas para pekerja migran Indoneisa lebih unggul dari negara lain akan tetapi dari segi kualitas pekerja migran Indonesia masih jauh tertinggal. Selain itu masih banyak permasalahan yang ada dalam penanganan pekerja migran Indoensia, mulai dari pelayanan sebelum keberangkatan, ketika sedang bekerja di luar negeri, hingga kepulangan kembali ke daerah asal. Selama ini pemerintah masih terkesan kurang seirus dalam menyelesaikan permasalahan PMI, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak pernah memberikan solusi yang tepat terhadap para pekerja migran Indonesia. Sementara itu disisi lain ketidak mampuan negara dalam menjalankan amanat Undang Undang Dasar 45 untuk menjamin hak bagi warganegaranya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak membuat negara terkesan lepas tangan terhadap permasalahan PMI yang ada. Banyaknya pekerja migran Indonesia yang bekerja pada sektor informal dan didominasi oleh wanita, menyebabkan para pekerja migran Indonesia menjadi rentan terhadap kekerasan, pelanggaran hak, dan tindakan pidana. Kerentanan para PMI ini ditambah dengan para pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non prosedural dimana jumlahnya bahkan melebihi jumlah PMI yang ditempatkan secara legal. Untuk itu pemerintah perlu menyiapkan sebuah strategi baru dan terobosan kebijakan untuk melindungi serta menjamin hak-hak pekerja migran Indonesia terpenuhi. Kata Kunci : Kebijakan, Globalisasi]]>
