Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Yandri, Lara Indah
Menara Ilmu Vol 13, No 6 (2019): Vol. XIII No. 6 April 2019
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v13i6.1409

Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kepala Daerah yang bertugas menelaah suatu permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi di daerah untuk kemudian direkomendasikan pemecahannya. Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli sebagai pembantu Kepala Daerah bertugas untuk memberikan masukkan kepada Kepala Daerah sebelum membuat atau memutuskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan bisa maksimal. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman Tugas Pokok Staf Ahli berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 adalah melaksanakan pengkajian, penganalisaan, dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Namun kenyataannya Staf Ahli Kota Pariaman tidak sesuai dengan bidang pendidikannya, serta tidak banyak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Tupoksi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009. Dengan demikian peneliti ingin melihat bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian deskriptif dengan memakai 7 indikator keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dengan indicator kesulitan teknikal, kejelasan dan konsistensi tujuan, integrasi hierarki didalam dan diantara lembaga pelaksana, aturan keputusan dari lembaga pelaksana, rekruitmen dari pejabat pelaksana, jangkauan formal oleh pihak luar dan komitmen dan skill pejabat pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulakan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman hanya 2 indikator yang mulai jalan yaitu kejelasan dan konsistensi tujuan, dan jangkauan formal pihak luar. Sementara itu 5 indikator lainnya kesulitan teknikal, keputusan aturan lembaga pelaksana, integrasi hirarki, rekruitmen dari lembaga pelaksana dan komitmen dan skill belum terlaksana dengan semestinya. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Walikota, Uraian Tugas

STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN Lara Indah yandri; Tesha Dwi Putri
Menara Ilmu Vol 15, No 2 (2021): VOL. XV NO. 2 OKTOBER 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v15i2.2948

Pada masa pandemic Covid-19 pemerintah mengalami kendala dalam melaksanakan aktivitas pelayanan publik, termasuk juga yang dirasakan oleh Pemerintah Kota Pariaman. Beberapa hal yang membuat terhambatnya proses pelayanan secara maksimal yaitu diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar dan bekerja dari rumah. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengakses pelayanan publik dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara maksimal. Adapun, OPD yang merasakan hambatan dalam proses pelayanan publik salah satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman. Dinas Dukcakpil sudah mengambil kebijakan untuk melakukan pelayanan secara manual dan online, namun masyarakat Kota Pariaman masih saja mengeluh belum maksimalnya pelayanan yang di berikan, yaitu masyarakat masih mendapati adanya calo dan pungli (pungutan liar), masih lambatnya pencetakan E-KTP, kurang responsifnya petugas dalam pengurusan online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif jenis data yang digunakan yaitu, data primer dan data skunder. Kedua data tersebut didapatkan dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data di Analis dengan teknis Analisa data Model Milles dan Huberman. Hasil penelitian ini, Strategi peningkatan pelayanan publik di Dukcapil Kota Pariaman yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia, Sinergitas antara Dukcapil kecamatan dan perangkat desa dalam pelayanan administrasi kependudukan, Peningkatan perangkat Teknologi Informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan, Pemanfaatan sarana informasi teknologi untuk sosialisasi serta Dukcapil Weekend Service. Kata Kunci : OPD, E-KTP, Good Governance, Kebijakan, Optimal

IMPLEMENTASI PKPU NO 23, 28, 33 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE Lara Indah Yandri; Akmal Arianto; Roby Hadi Putra
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 16, No 2 (2022): VOL. XVI NO. 2 APRIL 2022
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v16i2.3293

Melihat banyaknya pelanggaran terkait alat peraga kampanye pada Pemilu serentak 2019 tentu perlu dilakukan penelitian ilmiah yang komprehensif. Ini dilatarbelakangi dari beberapa kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan telah menimbulkan kerusuhan diantara sesama pendukung pasangan calon, selain itu peneliti juga memprediksi masalah ini juga akan berpotensi menjadi akar masalah pada penyelenggaraan Pilkada 2020 karena masih banyak regulasi sebagai dasar hukum yang tidak sesuai dengan dasar penyelenggaraan. Penelitian ini mencoba menganalisis aturan yang diatur di dalam PKPU No 33 tahun 2018 pasal 1 huruf A ayat 28-30, Di dalam ayat 28 tentang alat peraga kampanye, lebih lanjut pada pasal 29 dijelaskan bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu. Penertiban alat peraga kampanye dalam pelaksaannya masih menemui banyak kendala seperti pada saat eksekusi yang dilakukan oleh TNI, POLRI dan Satpol PP KPU masih memiliki anggaran kampanye yang terbatas sehingga banyak calon ataupun partai nakal yang tetap melanggar aturan terkait alat peraga kampanye. Di Tanah Datar pada Pileg tahun 2019 terjadi 3 kali pencopotan yang dilakukan oleh TNI, POLRI,dan SATPOL PP. Ini terjadi karna terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah melalui KESBANGPOL. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Yang dimaksud dengan statute approach adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Peraturan hukum tersebut yang menjadi bahan hukum primer di dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual akan memberikan pemahaman dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berupa pendapat para ahli hukum. Dalam PKPU No 33 tahun 2018 terutama pada point sanksi yang diatur pada pasal 79 masih bersifat umum seperti peringatan tertulis, penurunan dan pembersihan serta penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran. Sanksi ini tentu belum bias membuat efek jera terhadap bakal calon atau partai nakal sebagai peserta Pemilu. Hendaknya aturan tentang kampenye berkaitan dengan sanksi pelanggaran alat peraga kampanye diperkuat sehingga prinsip keadilan dalam pemilu lebih dirasakan, sehingga pada pelaksaaan Pemilukada tahun 2020 kasus-kasus terkait pelanggaran alat-alat peraga kampanye tidak lagi kita temukan. Kata Kunci: Alat Peraga, Kampanye, Pemilu

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK: PERSIAPAN PILKADA 2020 DI KABUPATEM PASAMAN BARAT Riko Riyanda; Lara indah Yandri; Tesha Dwi Putri; Khairiyah Khairiyah; Didi Rahmadi
Menara Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2021): Vol. 1 No. 1 Juni 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Pendidikan dan sosialisasi politik kepada pemilih sangat penting dilakukan oleh KPUD Pasaman Barat terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat terkhusus di wilayahnya. Sebab, masyarakat yang mempunyak hak pilih perlu mengetahui dan memahami berbagai hak terkait dengan pilkada, misalnya untuk apa pemilihan diselenggarakan, apa saja tahapan-tahapan pilkada, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pilkada, dan bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu serta mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran dalam pilkada. Para pemilih perlu mendapatkan pendidikan politik karena kehidupan politik di Indonesia saat ini masih menempatkan mereka sebagai obyek semata, termasuk target praktek politik uang. Mereka memerlukan pengetahuan mendalam mengenai hak mereka sebagai warga negara serta perlu dibantu memahami dan mencermati situasi serta kondisi politik pada level lokal maupun nasional. Salah satu pendidikan dan sosialisasi yang perlu dipahami oleh pemilih adalah bagaimana proses pemungutan suara itu dalam pemilu berjalan sehingga apa yang dipilih tidak sia-sia (golput). Metode pengabdian dilakukan dengan FGD (Focus Group Disscusion) antara tim pengabdi yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik dengan seluluh pimpinan Kominioner KPUD Pasaman Barat. Tujuan pengbadian ini adalah: memberikan pemahaman kepada mahasiswa ilmu politik tentahg pilkada yang lansgung didapat dari KPUD Pamasan Barat sebagai penyelenggara, yang kedua tujuan kegiatan ini adalah terjalin kerja sama berupa (MOU) antara Prodi Ilmu Politik Dengan KPUD Pasaman Barat. Adapun hasil dari FGD ini adalah: Mahasiswa mendapatkan pencerahan seputar pendidikan dan sosialisasi politik seputar pentingnya menggunakan hak pilih. Dengan begitu, diharapkan setelah adanya sosialisasi dapat mendorong mahasiswa terlibat sebagai penyelenggara pilkada. Bisa sebagai PPK, PPS, KPPS, Pengawas TPS, saksi, dan relawan demokrasi di pilkada serentak Tahun 2020. Kata kunci: sosialisasi, pendidikan politik, FGD, kerja sama (MOU)

Upaya Pencegahan Korupsi Pada Sektor Pelayanan Publik Lara Indah Yandri, M.IP; Tesha Dwi Putri; khairiyah khairiyah; Yassirli Amri
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 1 (2023): Vol 17 No. 01 JANUARI 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i1.3993

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting terwujudnya good governance, karena visi utama dalam penyelenggaraan pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada publik, untuk itu pemerintah sangat berkepentingan melakukan perbaikan perbaikan atas pelayanan publik selama ini. Pelayanan publik yang masih terkesan sulit dapat mengakibatkan maraknya praktek korupsi, Kasus-kasus korupsi di Indonesia di dominasi oleh korupsi di sektor publik , termasuk pelayanan publik (public service delivery) dimana masyarakat berinteraksi langsung dengan pelaksana pelayanan publik. Fenomena korupsi dalam layanan publik seringkali terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor faktor eksternal dan internal birokrasi. Faktor eksternal muncul karena adanya keinginan masyarkat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena bahwa rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.Kata Kunci : E- Government, Korupsi, Pelayanan Publik

Strategi Dan Kebijakan Dalam Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Lara Indah Yandri; Geraldy Pratama Putra
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 1 (2023): Vol 17 No. 01 APRIL 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i1.4241

Indonesia merupakan salah satu negera pengirim pekerja migran terbesar ke dua untuk daerah Asia Pasifik, secara kuantitas para pekerja migran Indoneisa lebih unggul dari negara lain akan tetapi dari segi kualitas pekerja migran Indonesia masih jauh tertinggal. Selain itu masih banyak permasalahan yang ada dalam penanganan pekerja migran Indoensia, mulai dari pelayanan sebelum keberangkatan, ketika sedang bekerja di luar negeri, hingga kepulangan kembali ke daerah asal. Selama ini pemerintah masih terkesan kurang seirus dalam menyelesaikan permasalahan PMI, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak pernah memberikan solusi yang tepat terhadap para pekerja migran Indonesia. Sementara itu disisi lain ketidak mampuan negara dalam menjalankan amanat Undang Undang Dasar 45 untuk menjamin hak bagi warganegaranya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak membuat negara terkesan lepas tangan terhadap permasalahan PMI yang ada. Banyaknya pekerja migran Indonesia yang bekerja pada sektor informal dan didominasi oleh wanita, menyebabkan para pekerja migran Indonesia menjadi rentan terhadap kekerasan, pelanggaran hak, dan tindakan pidana. Kerentanan para PMI ini ditambah dengan para pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non prosedural dimana jumlahnya bahkan melebihi jumlah PMI yang ditempatkan secara legal. Untuk itu pemerintah perlu menyiapkan sebuah strategi baru dan terobosan kebijakan untuk melindungi serta menjamin hak-hak pekerja migran Indonesia terpenuhi. Kata Kunci : Kebijakan, Globalisasi

DINAMIKA POLITIK LOKAL DALAM PEMILIHAN ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI TALU TAHUN 2020 Riko Riyanda; Lara Indah Yandri; Gusrianto Gusrianto
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 2 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2333

The BAMUS member selection system cannot be separated from the dynamics in local political developments at the Nagari regional level. The election of BAMUS members also creates a struggle for power, which is common in every round of general elections in Indonesia. Prospective BAMUS members use various methods in the election process to win the election and gain power at the root level. The implementation of the election of BAMUS members in Nagari Talu in 2020 is different from the election of BAMUS members in villages/nagari in general, because it was carried out directly for the first time in West Pasaman. The selection of Bamus members is guided by Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 Challenges to Village Consultative Bodies. The election of Bamus members is carried out democratically with regional representatives and women's representatives. The purpose of this research is to understand the implementation of the BAMUS member election in Nagari Talu and to find out the dynamics of local politics in the 2020 BAMUS Nagari Talu member election. This type of research is descriptive qualitative. The informants in this research were 2 prospective members of Bamus, 1 member of the Bamus Election Committee and 2 traditional leaders. The research results show that the dynamics of local politics in the 2020 BAMUS Nagari Talu member election took the form of protests from several community figures. This cons lies in the aspect of determining the electoral system mechanism. This public figure protested because the mechanism for directly selecting Bamus members had eliminated some of the roles of ninik mamak in the nagari.Keywords: local politics, BAMUS, direct election

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search