Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS JUAL BELI BAYI YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG PADA STUDI KASUS PERKARA NOMOR: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021) Putri Alda Feramarta; Abdul Latif Mahfuz; Romli SA; Saefuddin Zahri
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.3113

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kasus Jual Beli Bayi Yang Dilakukan Ibu Kandung Pada Studi Kasus Perkara Nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)? dan 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung pada studi kasus perkara nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di Kota Palembang dilakukan dengan penal yaitu Tindakan pre-emtif, Tindakan preventif, Tindakan Represif dapat dikenakan sesuai ketentuan Pasal 77B UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di Kota Palembang yaitu Pertama, aparat penegak hukum dimana kurangnya pengawasan dan minimnya pencegahan Pembuatan dokumen Palsu menjadi faktor perdagangan anak karena para pelaku perdagangan anak dengan ini akan mudah memperdagangkan anak-anak secara ilegal. Kedua, sarana dan prasarana seperti kurangnya dana anggaran dan pasilitas yang ada untuk mengungkap perdaganagn bayi. Ketiga, faktor masyarakat itu sendiri dimana faktor Ekonomi membuat masyarakat terdesak sehingga masalah kemiskinan membuat keluarga masyarakat tidak sedikit yang kurangnya Pendidikan dan Informasi memberikan sumbangan pada teijadinya perdagangan. Keempat, faktor kebudayaan masyarakat. Budaya masyarakat yang sering memionjam uang yang dianggap hal yang lumrah atau biasa sehingga tidak sedikit masyarakat yang terjerat Utang dan melakukan perbuatan melanggarn hukum menjual bayi sendiri.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan Ruly Apriadi; Romli Sa; Khalisah Hayatuddin; Abdul Latif Mahfuz
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3452

Abstract

The purpose of this paper This research focuses on the implementation of cooperation between Palembang BARI Regional General Hospital (RSUD) and PT. Health Inhealth Insurance in the context of health services and the provision of drugs for insurance participants. Normative legal research methods with e-explanatory approach are used, with a legal approach and a concept approach to investigate how cooperation agreements are implemented and what obstacles are faced. Secondary data are taken as sources of information and analyzed using qualitative data analysis techniques. The results show that the cooperation agreement has fulfilled the provisions in Article 1320 of the Civil Code, but there are several obstacles in its implementation. These obstacles include the difficulty of changing the standard clauses of the agreement, the lack of specific regulations on the implementation of cooperation agreements, and the lack of online integration between the hospital system and PT. Health Inhealth Insurance. This research hopes to help improve the quality of cooperation between health care facilities and insurance companies.