Articles
<![CDATA[ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN BARANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK LESSOR ]]>
<![CDATA[Khalisah Hayatuddin]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>;
<![CDATA[Rosalina Rosalina]]>
<![CDATA[ Jurnal Darma Agung Vol 30 No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.2968
<![CDATA[Penarikan kendaraan bermotor yang masih berada dalam penguasaan debitur (Lesee) yang dilakukan oleh Kreditur (Lessor) mestilah dilakukan secara hati-hati. Hak mengeksekusi sendiri itu (melakukan penarikan kendaraan bermotor), sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, yang menjadi dasar hukum bagi pihak kreditur sebagai perusahaan pembayaan leasing dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor, ternyata setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 hanya dapat diterapkan secara limitative. Artinya penarikan itu hanya dapat dibenarkan sepanjang ada kesepakatan antara kreditur (Lessor) dengan debitur (Lesee) terkait dengan ketentuan cidera janji (wanprestasi) dan debitur menyatakan secara sukarela menyerahkan kendaraan dimaksud. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka kreditur haruslah mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu mengenai cidera janji atau wanprestasi tersebut. Jika ketentuan ini dilanggar, maka penarikan tersebut itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika kemudian penarikan kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan tidak mengindahkan ketentuan limitative dimaksud, maka perbuatan itu, otomatis telah menimbulkan kerugian bagi pihak debitur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka hukum memberi hak kepada debitur (Lesee), sebagai pihak yang dirugikan itu untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, yang implementasinya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS JUAL BELI BAYI YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG PADA STUDI KASUS PERKARA NOMOR: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021) ]]>
<![CDATA[Putri Alda Feramarta]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>;
<![CDATA[Romli SA]]>;
<![CDATA[Saefuddin Zahri]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.3113
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kasus Jual Beli Bayi Yang Dilakukan Ibu Kandung Pada Studi Kasus Perkara Nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)? dan 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung pada studi kasus perkara nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di Kota Palembang dilakukan dengan penal yaitu Tindakan pre-emtif, Tindakan preventif, Tindakan Represif dapat dikenakan sesuai ketentuan Pasal 77B UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di Kota Palembang yaitu Pertama, aparat penegak hukum dimana kurangnya pengawasan dan minimnya pencegahan Pembuatan dokumen Palsu menjadi faktor perdagangan anak karena para pelaku perdagangan anak dengan ini akan mudah memperdagangkan anak-anak secara ilegal. Kedua, sarana dan prasarana seperti kurangnya dana anggaran dan pasilitas yang ada untuk mengungkap perdaganagn bayi. Ketiga, faktor masyarakat itu sendiri dimana faktor Ekonomi membuat masyarakat terdesak sehingga masalah kemiskinan membuat keluarga masyarakat tidak sedikit yang kurangnya Pendidikan dan Informasi memberikan sumbangan pada teijadinya perdagangan. Keempat, faktor kebudayaan masyarakat. Budaya masyarakat yang sering memionjam uang yang dianggap hal yang lumrah atau biasa sehingga tidak sedikit masyarakat yang terjerat Utang dan melakukan perbuatan melanggarn hukum menjual bayi sendiri.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg) ]]>
<![CDATA[Agum Marenra]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>;
<![CDATA[Muhammad Yahya Selma]]>;
<![CDATA[Erli Salia]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3036
<![CDATA[Kasus pembunuhan berencana merupakan kasus yang sangat serius yang seharusnya pelaku dihukum seberat-beratnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)? dan 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg) dilakukan secara penal yaitu dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar pentujuk-pentujuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan selnjutnya di pengadilan, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun. dan 2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plg) penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah Pertama, Faktor Aparat Penegak Hukum, secara kuantitas masih kurangnya personil penyidik kepolisian. Kedua, Faktor sarana atau fasilitas, kurang memadai sarana yaitu minimnya alat bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara), sehingga para penyidik harus lebih bekerja ekstra untuk menemukan alat bukti. Ketiga, masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika terjadi tindak pidana pembunuhan dan ketidakmauan masyarakat yang mengetahui kejadian untuk menjadi sanksi dalam kasus tersebut]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas PHK Sepihak Pekerja Yang Bekerja Di Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021) ]]>
<![CDATA[Mursyid Mursyid]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>;
<![CDATA[Khalisah Hayatuddin]]>;
<![CDATA[Hambali Yusuf]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.608
<![CDATA[Pekerja atau buruh merupakan salah satu aset penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hubungan industrial terdapat adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan. PT Musi Hutan Persada (PT MHP) menemukan pekerja atau buruh yang bernama Ir. Chandralika, telah melakukan tindakan sebagai Manager HRD pada PT Koperasi Wana Lestari (PT KWL) tanpa sepengetahuan atau ijin dari pimpinan perusahaan. Sehingga yang bersangkutan diberikan sanksi SP III sampai dengan proses PHK, karena dianggap telah bekerja di dua perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka dan berfokus pada semua peraturan perundang-undangan, doktrin dari para pakar hukum, maupun putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menjelaskan perlu adanya dasar pertimbangan hakim kasasi atau legal reasoning terhadap kepastian hukum atas status hukum dan legalitas hubungan kerja antara pekerja atau buruh atas nama Ir. Chandralika dengan PT KWL. Implikasi hukum yang timbul akibat putusan hakim kasasi yaitu proses PHK dan kompensasi PHK, dimana kompensasi PHK yang diberikan kepada pekerja atau buruh telah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan diatas dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI PUTUSAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN KEKUATAN ALAT BUKTI DAN SAKSI PADA PUTUSAN NOMOR 1247/PID.B/2022/PN PLG ]]>
<![CDATA[Dimas Arbianto Ardinur]]>;
<![CDATA[Joni Emirzon]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3476
<![CDATA[Latar Belakang adalah tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Kekuatan Alat Bukti dan Saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg telah ditegakan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;sesuai dengan bunyi Pasal 183 dan 188 Ayat (3) KUHAP walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan hakim dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan; 2) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan kekuatan alat bukti dan saksi pada Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Plg yaitu 1) Kendala faktor penegak hukum yaitu salah satunya Hakim tidak kompak dan Kurangnya pemikiran kritis dalam melihat alat bukti dan saksi tentang putusan yang di tanganinya dan terdapat bukti-bukti yang tidak sah ataupun tidak layak di tampilkan dalam sidang pengadilan; 2) Kendala selanjutnya kurangnya sarana dan prasaran yang optimal, anggaran yang terbatas atau kurangnya daya manusia dan Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan; 3) Kendala selanjutnya dari masyarakat terletak pada masalah kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum dan saksi Yang Tidak Konsisten]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PENYELENGGARAAN APOTIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Iwan Afriansyah]]>;
<![CDATA[Cholidi Zainuddin]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>
<![CDATA[ JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.3506
<![CDATA[Salah satunya adalah masalah perizinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kedudukan hukum penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017?; dan 2) Apa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menangani penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kedudukan hukum penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 kurang sesuai dengan fungsi apotik sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan apotek selaku pelaku usaha terkait dengan persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga bersifat bersifat tidak patuh terhadap hukum, karena apotik yang tidak memiliki izin dianggap tidak sah dimana Perizinan Apotek di Kabupaten Banyuasin dalam proses pelayanan perizinannya belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2017 tentang Apotek, hal ini dikarenakan dalam pengurusan baik penerbitan izin maupun perpanjangan izin tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. dan 2) Upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam menangani penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 meliputi Pertama, Dinas Kesehatan mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Apotek (SIA) , meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Melakukan perbaikan sarana dan prasarana dalam menerbitkan izin apotek dan memberikan informasi terlebih dahulu ketika adanya keterlambatan dalam pengurusan penerbitan izin. Kedua, melakukan pengawasan Dalam Rangka Pemberian Izin. Ketiga, melakukan pengalihan tanggung jawab pengelolaan apotik dan Keempat, Dinas Kesehatan melakukan Pembinaan kesadaran hukum hendaknya didasarkan pada usaha-usaha apotik untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut dengan sosialisasi]]>
<![CDATA[UPAYA DINAS KESEHATAN TERHADAP PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL ILLEGAL DI KABUPATEN BANYUASIN ]]>
<![CDATA[Devi Iriansyah]]>;
<![CDATA[Cholidi Zainuddin]]>;
<![CDATA[Arief Wisnu Wardhana]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>
<![CDATA[ JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.3505
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa upaya Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin?; 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin yaitu dengan mengadakan program sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pentingnya perizinan bagi praktek pengobatan tradisional dan 2) Faktor yang menjadi kendala Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin yaitu Pertama kedala dari Struktur Hukum. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin hanya melakukan penegakkan hukum administrasi, belum ada penegakkan hukum pidana karena sanksi tidak tegas. Kedua, kendala Substansi Hukum, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional banyak yang mengabaikan aturannya dan banyak yang tidak mengajukan keahliannya atau mendaftarkan keahliannya pada Dinas Kesehatan, meski Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin sudah koordinasi dengan asosiasi terkait melalui ketuanya. Namun, belum ada sanksi pidana. Ketiga, kendala dari adanya budaya hukum masyarakat yaitu rendahnya adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum dimana tingkat pemahaman para penyehat tradisional tentang pentingnya mempunyai izin upaya kesehatan tradisional juga masih rendah.]]>
<![CDATA[Analisis Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Bangka Belitung) ]]>
<![CDATA[Erli Salia]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>;
<![CDATA[Ari Juliansyah]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3025
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung sebagai sarana kedaulatan rakyat dan penghasil pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dibandingkan sistem tidak langsung melalui DPRD, Pemilukada langsung menawarkan manfaat. Namun, studi kasus di Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan dampak politik serius, termasuk terbentuknya klan-klan kekuasaan pasca Pemilukada. Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Empiris, memeriksa hukum berlaku dan realitas di masyarakat. Dalam konteks demokrasi modern, yang ditegaskan oleh William Andrews, kesepakatan mayoritas rakyat adalah fondasi negara, dan organisasi negara dibutuhkan untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan mereka. Dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku, dan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi perubahan signifikan. Pemilukada langsung di Bangka Belitung telah memicu tensi politik, merujuk pada rivalitas antar kekuatan politik. Aspek sosial juga terkena dampak, dengan terjadi intervensi dari pihak tertentu, diskriminasi, dan lainnya. Penelitian ini mencoba untuk memahami dampak-dampak tersebut dalam rangka mengevaluasi kebijakan pemilihan langsung.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI PADA PT TELKOM PROPERTY DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA ]]>
<![CDATA[Dian Yuni Astuti]]>;
<![CDATA[Khalisah Hayatuddin]]>;
<![CDATA[Ismail Pettanase]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>
<![CDATA[ JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3818
<![CDATA[Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya Peraturan Nomor 50 Tahun 2012. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu sistem perlindungan pekerja yang bertujuan untuk meminimalkan risiko hilangnya etika, kerugian materiil, kerugian tenaga kerja. jam kerja, serta keselamatan manusia dan lingkungan sekitar untuk mendukung operasional yang semakin efisien dan produktif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturanperaturan tertulis. Adapun yang diteliti adalah Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada Pt Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja. Hasilnya Perlindungan tenaga kerja wanita yang sedang hamil, sebagai bentuk perlindungan fungsi reproduksinya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-224/Men/2003 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga kerja atau Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Tenaga Kerja Perempuan karena Menikah, Hamil dan Melahirkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kehamilan bukanlah alasan yang sah berdasarkan hukum untuk digunakan sebagai alasan memberhentikan pekerja, meskipun sudah diperjanjikan sebelumnya.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PEMBANGUNAN MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG PADA PUTUSAN NOMOR 44/PID.TPK/2021/PN.PLG ]]>
<![CDATA[Hendri Permana]]>;
<![CDATA[Abdul Latif Mahfuz]]>;
<![CDATA[Hambali Yusuf]]>
<![CDATA[ JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.2743
<![CDATA[Korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data Penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Pada Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg, telah ditegakan secara penal bersifat Repressif (bentuk penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana) yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sanksi penjara pada Terdakwa I MS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II AN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Namum, sanksi pidana ini dirasakan belum optimal karena belum sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan dirasakan kurang tepat dan hukuman yang diberikan tergolong ringan, mengingat jumlah nominal dana yang dikorupsi cukup besar. dan 2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan AparaturSipil Negara (ASN) yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Pada Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgyaitu berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan psikologis. Dimana, dengan Putusan nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.]]>
