Garuda - Garba Rujukan Digital

Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG) Alyani Mahfuzh; Kholis Roisah; Adya Paramita Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43720

Default is a situation when someone do not fulfil their obligation to the agreement or break the promise by accident or negligence. The purpose of this thesis is to determine the form of the default in the case registered in Kupang District Court with the verdict Number 18/PDT.G/2016/PN.KPG and legal consequences for the party who have defaulted of the agreement. This research is using normative approach with descriptive-analytical specification. The results of this research have showed the conclusion: 1) The forms of the default in this case is the defendant has done the agreement but not as promised; 2) The legal consequences for the party that defaulted are to pay the amount left of kiosk purchase Rp 80.500.000,- (eighty million five hundred thousand rupiah) and paid a court fee of Rp. 571.000, (five hundred and seventy one thousand rupiah).Keywords: agreement; default; lawAbstrakWanprestasi merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji yang disebabkan karena kesengajaan ataupun lalai. Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui jenis wanprestasi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG dan akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (penelitian normatif) dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: 1) Bentuk wanprestasi dalam kasus ini yaitu Tergugat melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; 2) Akibat hukum bagi pihak yang telah wanprestasi yaitu membayar sisa uang pembelian kios sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Kata kunci: perjanjian; wanprestasi; hukum

Urgensi Hukum Akta Notaris Terhadap Keabsahan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Arika Ulyanisa; Kholis Roisah
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46048

Education plays very important role in life whether nation or state. Education aims to educate nation’s life and give influence to children growth. This research aims to determine Notary’s role in establisment Informal Early Childhood School. This research’s method uses normative legal research. The result of this research shows that The Early Childhood Education unit is part of the foundation and in establishing a foundation, a Notary Deed is required. Therefore the Notary Deed can be a perfect evidence if there will be a dispute because it has physical, formal and material evidentiary power, if the notary deed is made according to applicable provisions, then the deed will bind the parties as an authentic deed and include court who must receive a notary deed as perfect evidence.Keywords: Authentic Deed; Notarial Deed; Non Formal EducationAbstrakPendidikan berperan penting dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa bernegara. Tujuan pendidikan ialah untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dan menuntun anak Indonesia memiliki karakter yang baik dan tumbuh kembangnya. Penelitian ini adalah penelitian yang menggabungkan ilmu ekonomi dalam dunia pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui peran notaris dalam pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia merupakan bagian dari yayasan dan dalam pendirian sebuah yayasan tersebut dibutuhkan adanya Akta Notaris. Oleh sebab itu Akta Notaris dapat menjadi alat bukti yang sempurna jika nantinya terdapat sengketa. Hal ini dikarenakan Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal maupun materiil, apabila akta notaris tersebut dibuat secara sah menurut ketentuan yang berlaku. Akta Notaris yang sah akan menimbulkan akibat hukum dan mengikat para pihak terkait sebagai sebuah akta otentik. Oleh karena itu di dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.Kata Kunci : Akta Autentik; Akta Notaris; Pendidikan Non Formal

Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Permasalahan Yang Terjadi Di Pelaksanaan Praktik Notaris Riva Raditya; Kholis Roisah
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46060

Notaries in carrying out their profession must be based on law Number 2 of 2014 and the Notary Code of Ethics. The purpose of writing this journal is to find out the problems that often occur regarding violations of the Notary Code of Ethics and the implementation of the Notary's Code of Ethics in Notary practice. The research method used is Normative. The results of the discussion of this journal are problems that usually occur in violations of the Notary Code of Ethics, namely the installation of a nameplate outside the scope of the office, promotions by sending condolences or congratulations, and determining honoraria that are not in accordance with the association agreement or the Notary's Code of Ethics, the second application of the Code. Notary ethics is not maximal due to lack of firmness and monitoring from the Honorary Council and the Supervisory Board in carrying out their duties. The conclusion from this journal is that the problems that often occur in the Notary Code of Ethics, namely the installation of name boards, congratulations and sorrows and determination of honoraria, the application of the Notary Code of Ethics is considered less than optimal and less effective.Keywords: notary; practice; notary code of ethicsAbstrakNotaris dalam melaksanakan profesinya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20l4 dan Kode Etik Notaris. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi terkait pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelaksanaan penerapan Kode Etik Notaris dalam praktik Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif. Hasil pembahasan jurnal ini adalah permasalahan yang biasa terjadi dalam pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu pemasangan papan nama di luar lingkup kantor, promosi dengan mengirimkan ucapan duka cita atau ucapan selamat, serta penetapan honorarium yang tidak sesuai dengan kesepakatan perkumpulan atau Kode Etik Notaris, kedua penerapan Kode Etik Notaris kurang maksimal karena kurang tegasnya dan pemantauan dari Dewan Kehormatan serta Majelis Pengawas dalam menjalankan tugasnya. Simpulan dari jurnal ini yaitu permasalahan yang sering terjadi dalam Kode Etik Notaris yaitu pemasangan papan nama, ucapan selamat dan duka serta penetapan honorarium, penerapan Kode Etik Notaris dinilai kurang maksimal dan kurang efektif.Kata kunci: notaris; penerapan; kode etik notaris

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ramadhani S. Mohamad Yusuf; Kholis Roisah
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46061

The practice of working agreements for a specified period in Indonesia still faces many problems and obstacles in the field. This raises the question of whether the implementation of PKWT is in accordance with statutory regulations or vice versa. The purpose of writing this journal is to determine the implementation of the work agreement for a certain period of time made by the employer whether it is in accordance with statutory regulations or not. This research uses empirical normative research method. The results of this study, the researcher found that the practice of fixed-time working agreements in the field still contradicts existing laws and regulations. This is because the Manpower Law is still unable to accommodate the risk if one of the parties to the agreement ends the working relationship unilaterally before the agreed period ends. This has led to confusion in the claim for compensation against the party who canceled the agreement. This condition is not conducive to creating jobs that are conducive to protecting the rights of workers and employers themselves.Keywords: Employment agreement; Worker Rights; Contracting Principle AbstrakPraktik Perjanjiannkerja untukkwaktu tertentui(PKWT) di Indonesia masih menemui banyak permasalahan dan hambatan di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan PKWT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya. Tujuanidari penulisanijurnal inimyaitu untukmmengetahui penerapan perjanjiannkerja waktuntertentu yanggdibuat pihak pemberi kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian ini, Peneliti menemukan bahwa praktik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di lapangan masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dikarenakan UU Ketenagarkerjaan masih belum mampu mengakomodir mengenai resiko apabila salah satu pihak dalam perjanjian mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini menimbulkan carut marut dalam penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang membatalkan perjanjian tersebut yang. Kondisi ini tidaklah kondusif dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang kondusif terhadap perlindungan hak-hak pekerja maupun terhadap pemberi kerja sendiri.Kata Kunci: Perjanjian Kerja; Hak Pekerja; Asas Berkontrak

Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut) Rizky Anggita; Kholis Roisah; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43799

Dual Certificates according to Article 107 of the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 are categorized as administrative law defects for a service product of the National Land Agency (BPN), other errors of an administrative law nature. The purpose of this study was to examine and analyze the procedure for issuing land certificates at the Garut Regency Land Office associated with UUPA Number 5 of 1960 in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration and To review and analyze the legal efforts carried out by the Garut Regency Land Office in dealing with overlapping certificates. The legal materials studied and analyzed in normative legal research consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the Procedure for Issuing Land Certificates according to UUPA Number 5 of 1960 in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration is by way of conversion of land rights, into land rights according to the provisions contained in the LoGA, and Legal Efforts of the Garut Regency Land Office in dealing with Overlapping Certificates.Keywords : Procedure for Issuing Land Certificates; Research; Legal EffortAbstrakSertipikat Ganda menurut Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dikategorikan sebagai cacad hukum administrasi atas suatu produk pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. Terjadinya sertifikat cacad hukum seperti sertifikat palsu dan sertifikat ganda dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis prosedur penerbitan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dihubungkan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam menangani sertifikat ganda (overllaping). Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normative terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ialah dengan cara konversi hak atas tanah, menjadi hak atas tanah menurut ketentuan yang tercantum dalam UUPA, dan Upaya Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam menangani Sertfikat Overlapping.Kata Kunci : Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah; Penelitian; Upaya Hukum

Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Destiara Meisita Fafitrasari; Kholis Roisah; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43748

The case of infringement of music copyrights uploaded through the Youtube website platform between Nagaswara Music Publisherindo resulted in a lawsuit filed by Nagaswara for alleged copyright infringement on the song with the title "Lagi Syantik" Nagaswara filed a claim for compensation of Rp. 9.5 billion. The problem in this article is to discuss the legal protection of the original composer of the song that has been rearranged and uploaded to Youtube media and the dispute resolution mechanism between Nagaswara and Halilintar Anofial Asmid and Lenggogeni “Faruk based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that song arrangement for a copyrighted work is an act of renewal which includes the use of a copyrighted work. In terms of Article 95 paragraph (1) of the Copyright Law, disputes that arise can be resolved through alternative dispute resolution, arbitration, or courts. Copyright holders can file a cassation if they are not satisfied with the decision issued by the commercial court.Keywords: Copyright; Arrangement; Legal ProtectionAbstrakKasus pelanggaran karya cipta musik yang diunggah melalui Platform website Youtube antara Nagaswara Music Publisherindo berujung pada gugatan yang diajukan oleh Nagaswara atas dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu dengan judul “Lagi Syantik” Nagaswara melayangkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 9,5 miliar. Permasalahan dalam artikel ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta asli lagu yang mengalami aransemen ulang dan diunggah di media Youtube dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Nagaswara melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni“Faruk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Aransemen lagu terhadap suatu karya cipta merupakan tindakan pembaruan yang termasuk pada pemanfaatan sebuah karya cipta. Ditinjau dari Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pemegang hak cipta dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila merasa belum puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga.Kata Kunci: Hak Cipta; Aransemen; Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jati Restuningsih; Kholis Roisah; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43787

One form of art that requires copyright protection, namely digital illustration. This is important because copyright infringement is still common in digital illustration works in Indonesia, which is not only detrimental to the economy but also to the morale of the creator. This article discusses issues related to digital illustrations including protected objects, and the digital illustration copyright protection system in Copyright Act. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that to get copyright protection digital illustrations must be Original, Creative, Fixation or have a tangible form and and because Indonesia uses a declarative system, the creator must publish his work. The digital illustration copyright protection system contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in addition to regulating what rights are obtained by the creator, the method of transfer also poses a threat to copyright violators, as well as ways that can be taken by the creator to obtain compensation.Keywords: Legal Protection; Copyright; Digital IllustrationAbstrakSalah satu bentuk seni rupa yang memerlukan perlindungan hak cipta yaitu ilustrasi digital. Hal tersebut penting karena masih sering ditemuinya pelanggaran hak cipta pada karya ilustrasi digital di Indonesia, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi juga moral pencipta. Artikel ini membahas permasalahan terkait Ilustrasi digital termasuk obyek yang dilindungi, dan sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital dalam Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan hak cipta ilustrasi digital harus bersifat Orisinal, Kreatif, Fiksasi atau memiliki wujud nyata dan dan karena Indonesia menggunakan sistem dekaratif maka pencipta harus mengumumkan hasil karyanya. Sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital yang dikandung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selain mengatur tentang Hak apa saja yang didapat oleh pencipta, cara pengalihannya juga memberikan ancaman bagi pelanggar hak cipta, serta cara yang dapat ditempuh oleh pencipta untuk mendapat ganti rugi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Ilustrasi Digital

Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Ada Persamaan Pada Pokoknya Ardlini Eta Pithaloka; Kholis Roisah
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.41566

Efektifitas Penerapan “Notifikasi Pra Merger” Berdasarkan Sudut Hukum Persaingan Usaha Amadea Muljanto; Kholis Roisah
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.44707

AbstractThe actions of business actors in implementing the merger have legal consequences for many parties, both for the business actors themselves and for the general public. One of the stages in implementing a merger is the merger notification stage. Writing this article, aims to study examines the effectiveness of pre-merger notifications compared to post-merger notifications based on the perspective of business competition law. The writing method is done by normative juridical, namely reviewing the relevant laws and regulations and the implications of each existing regulation. The results of the study show that the regulation regarding post-notification of mergers has proven to be ineffective in achieving the existing goals, so it is necessary to apply an obligation for companies to carry out pre-notifications because it is the most appropriate effort where KPPU is no longer placed in the position of reviewer but actually carries out Efforts to prevent the worst possible occurrence from the merger through initial selection before the merger is legally active.Keywords: merger; notification; business; actor.AbstrakTindakan pelaku usaha dalam pelaksanaan merger menimbulkan akibat hukum bagi banyak pihak, baik bagi pelaku usaha itu sendiri, maupun bagi masyarakat umum. Salah satu tahapan dalam pelaksanaan merger adalah tahapan notifikasi merger. Penulisan artikel ini, bertujuan untuk mengkaji mengenai efektifitas notifikasi pra merger dibanding notifikasi post merger berdasarkan kacamata hukum persaingan usaha. Metode penulisan dilakukan dengan yuridis normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta implikasi dari setiap peraturan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai post notifikasi merger telah terbukti kurang efektif untuk mencapai tujuan yang ada, sehingga perlu diterapkannya kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pra notifikasi karena merupakan upaya yang paling tepat dimana KPPU tidak lagi ditempatkan dalam posisi pe-review melainkan benar-benar menjalankan upaya pencegahan kemungkinan terburuk dari yang dapat terjadi dari merger melalui penyeleksian pada awal sebelum merger aktif secara yuridisKata kunci: merger; notifikasi; pelaku; usaha.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search