Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Henny Juliani, Henny
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TENGAH Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra; Juliani, Henny; Sa'adah, Nabitatus
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.198 KB)

Abstract

Pemberian pelayanan perizinan yang cepat kepada pelaku usaha atau masyarakat (Public Services) dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi negara. Pelayanan perizinan yang cepat, tidak berbelit-belit, berbiaya ringan menjadi keinginan setiap pelaku usaha dan investor.Perizinan menjadi legalitas utama bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dan perizinan memiliki sifat controlling bagi pemerintah. Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Ketatnya penerapan prosedur perizinan tidak berarti harus berbelit-belit, akan tetapi sesuai dengan fungsinya yaitu untuk pengaturan. Pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah melalui sistem baru yaitu Online Single Submission (OSS) menjadi solusi atas kendala yang umum dihadapi bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusahanya. Sistem perizinan berbasis elektronik menjadi solusi bagi segala hambatan yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi fasilitator lancarnya pelaksanaan sistem OSS. Adapun hambatan yang dihadapi DPMPTSP yaitu kurang pahamnya pelaku usaha pada sistem, pelaku usaha tidak melakukan pemenuhan komitmen dan sulitnya akses internet di Indonesia Bagian Timur.Upaya sementara yang dilakukan DPMPTSP yaitu dengan melakukan pendampingan dan koordinasi penyelesaian hambatan dengan lembaga terkait
KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 53 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SERTA IMPLIKASI DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang) Linawati, Angela Nadia; Sa’adah, Nabitatus; Juliani, Henny
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.413 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi, implikasi dari Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang terkait dengan Keputusan Fiktif Positif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan hambatan pelaksanaannya serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.Dari hasil penelitian yang ditemukan, Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang telah mengetahui dan memahami ketentuan fiktif positif, namun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena ada ketentuan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP)dalam instansi yang juga harus ditaati. Implementasi ketentuan fiktif positif dalam prakteknya masih kurang efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implikasi dari ketentuan fiktif positif dirasa  menyudutkan posisi pejabat administrasi pemerintahan karena berbenturan dengan SOP dalam instansi. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan ini antara lain, baik badan dan/atau pejabat adminsitrasi pemerintahan maupun masyarakat belum memahami dengan baik dan benar ketentuan ini dan putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pada prakteknya akan mentah kembali karena proses penerbitan keputusan akan berbenturan lagi dengan SOP di setiap instansi. Solusi dari adanya beberapa hambatan tersebut adalah perlu dilakukannya pendalaman pemahaman mengenai ketentuan fiktif positif baik untuk pejabat pemerintahan dan untuk masyarakat dan perlu dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih spesifik petunjuk pelaksanaan yang lebih implementatif.
DALAM PERUBAHAN PENETAPAN OBJEK PAJAK RESTORAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Anindita, Amoghasiddi Dewi; Ispriyarso, Budi; Juliani, Henny
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.197 KB)

Abstract

Setiap daerah diberikan kewenangan yang berlandaskan desentralisasi. Desentralisasi di dalamnya termasuk desentralisasi fiskal yaitu kebijakan di bidang perpajakan, dalam hal ini adalah Pajak Restoran. Di Kota Magelang, Pajak Restoran termasuk penetapan objek pajaknya diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang yang pada tahun 2017 mengalami perubahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan dan bagaimana pengaruh dari perubahan Objek Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang. Digunakan metode pendekatan yuridis empiris di dalam penelitian ini. Perubahan pada penetapan Objek Pajak Restoran di Kota Magelang, didasarkan pada pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Magelang serta sudah tidak ada lagi restoran dengan omzet di bawah Rp 5.000.000,00 per tahun. Perubahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang besar  bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang.
Co-Authors Anindita, Amoghasiddi Dewi Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra Budi Ispriyarso Linawati, Angela Nadia Nabitatus Sa’adah Sa'adah, Nabitatus