Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL GOVERNANCE OPINION
Soetarto Soetarto
Universitas Darma Agung
Humanities Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI PERIODE 2015 – 2020 DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Soetarto Soetarto; Serikat Luaha
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 4 No 1 (2019): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbahas dalam pemilihan bupati dan wakil bupati adalah pemberian suara (voting), kampanye, dan berbicara masalah politik. Faktor yang menjadi pendorong partisipasi politik dari masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbahas 2015 adalah terdapat lima unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala daerah di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbahas 2015 adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu, dan larangan dari pihak keluarga. Tingkat partisipasi politik berupa kampanye dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka melakukan kegiatan kampanye karena fakctor hiburan. Sedangkan untuk alasan memperhatikan isu kampanye masih minim. Sedangkan tingkat partisipasi politik dalam berbicara masalah politik ini di lakukan oleh masyarakat biasanya di lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat tentu saja, hal ini di pengaruhi beberapa faktor diantaranya pendidikan, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Disarankan pemilih hendaknya dapat membuka diri untuk dapat menunjukkan kemampuannya dalam dunia politik. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pemilih dalam dunia politik, serta pemberian pendidikan politik sehingga dapat merangsang keinginan pemilih untuk berpartisipasi dalam dunia politik.
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI UNTUK MENINGKATKAN HASIL PANEN PADI Soetarto Soetarto; Besti Rohana Simbolon; Sabali Zebua
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 4 No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the community empowerments that is currently being carried out by the Regional Government at Kelurahan Mabar Hilir is the Rice Farmer Group Program. The research method used is Qualitative method. The Data Collection Techniques used in this study are interviews, documentation and observation. Types and sources of data used in this study are Primary Data and Secondary Data. Based on the results of research that has been described on the Role of Local Government in empowering farming communities to increase rice yields, explains that the government has collaborated with the Department of Agriculture and Maritime Affairs in terms of providing agricultural facilities such as providing plowing machines (Jetor), water pumping machines, subsidized fertilizers, seeds, rice threshing machines by partnering with agricultural field practice (PPL) to provide counseling to farmers. Community empowerment of farmer groups in the village of Mabar Hilir, Medan Deli sub-district has been implemented and has been felt by the farming community well, but in addition there are still obstacles such as agricultural land that is increasingly decreasing, agricultural land ownership and irrigation are not available. The role of the Regional Government in empowering the peasant community is to further strive for the interests of the community in the form of policies so that the community does not experience overwhelmed to work on programs from the Regional Government, namely the farmer group program.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DESA BERTAH KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO Soetarto Soetarto; Oktavianus Buulolo; Mentari Gulo
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitan ini berjudul “Peran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo”.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga lesgislatif pada Desa sekaligus wakil dari masyarakat desa yang diberikan wewenang buat menetapkan budaya demokrasi pada Desa untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang efektif, efesien, transparansi dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dalam pembentukan Peraturan Desa Badan Pemusyawaratan Desa diharapkan menjadi wadah dalam masyarakat Desa untuk menyampaikan gagasan atau ide mereka sesuai dengan kebijakan yang sudah ada. dalam pembentukan Peraturan Desa dan Bentuk penelitian yang dipergunakan ialah penelitian Kualitatif serta Teknik pengumpulan data artinya Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, dengan tujuan untuk melihat peran Badan Permusyawaratan Desa untuk Pembentukan Desa di Desa Bertah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Peranya dalam Pembentukan Peraturan Desa menjadi sebuah acuan terlaksananya Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsinya, dari hasil penelitian mengambil kesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Bertah sudah berjalan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta mengawasi kepentingan masyarakat.
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KABANJAHE KABUPATEN KARO In Elointa Karo-Karo; Soetarto Soetarto
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PKL merupakan komunitas pedagang yang melakukan aktivitas jualan di tempat umum. Masih terdapat pedagang kakilima (PKL) yang sulit diatur yang suka melanggar aturan yang terdapat di peraturan daerah Pemerintah Kabupaten Karo tentang sistematika peraturan pedagang kaki lima.Karena itu maksud penelitian adalah menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Karo di Pusat Pasar Kabanjahe dalam menertibkan PKL. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, dokumentasi dan observasi.Informan untuk penelitian ini adalah PKL di Kabanjahe dan petugas Satpol PP Kabupaten Karo. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Kebijakan pemerintah kota Kabupaten Karo terkait penertiban PKL sesuai perundang-undangan. Satpol PP sudah melakukan sosialisasi terkaitu tugas dan fungsinya agar dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum di pasar Kabanjahe. PKL yang berjualan di tempat-tempat terlarang digusur agar tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan dan ketertiban umum. Pemerintah melalui Satpol PP sudah melakukan sosialisasi dengan melayangkan surat dan juga pemberitahuan agar daerah yang dilarang dikosongkan melalui selebaran yang ada ditempel di pasar. Dalam menerapkan kebijakan pemerintah Kabupaten Karo tentang penerapan penataan kota dari segi kebersihan kota mendapatkan tantangan yang serius, karena petugas jadi kucing-kucingan dengan para PKL karena beberapa dari PKL sulit disadarkan akan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyaman di daerah tersebut. Tantangan lainnya adalah jumlah PKL yang semakin banyak dan lokasi berjualan di pasar Kabnjahe semakin sempit sehingga mereka mengambil kesempatan berjualan di badan jalan dan tempat yang dilarang.
PERAN DAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARO DALAM PEMBINAAN DAN PENCEGAHAN PELAJAR YANG TERJARING OPERASI KASIH SAYANG Soetarto Soetarto; Mia Pepayosa Br Ginting; Aman Ginting Munte
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 1 (2021): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of this study is how the role and duties of the Civil Service Police unit in the Guidance and Prevention of Students who are entangled in Affection Operations. The form of research is a descriptive qualitative approach. The research subjects are representatives of the Satpol PP (Pamong Praja Police Unit), parents of students who had been caught in the Affection Operation, and students who had been caught in the Affection Operation. Data collection techniques used are in the form of observation, interviews, and documentation. The results of this study are the role and duties of the Civil Service Police Unit in fostering and preventing students having a positive and major impact on eliminating the number of students who are entangled in Operation Compassion. So it can be concluded that the guidance and prevention carried out by the Civil Service Police Unit includes mental training such as lectures, memorizing Pancasila and the 1945 Constitution and physical training such as push-ups, running to clean the yard and bathroom. The obstacles in carrying out this task are the schedule of raids that are not in accordance with the school curriculum, students who are not aware of their actions and lack of parental attention, resistance from students who are arrested and the displeasure of the owner of the place where the arrests occur.
ANALISIS PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN TIGABINANGA KABUPATEN KARO Rita Kristina Br Sembiring; Gedalia Tarisokut; Soetarto Soetarto
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 1 (2023): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui peran camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Dari hasil penelitian diperoleh peran camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengarah, pembinaan, dan pengawasan Camat Tigabinanga sudah cukup baik. faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo yakni sarana dan prasarana masih kurangnya fasilitas yang ada dikantor Camat sehingga menyebabkan pegawai sedikit kesulitan dalam melakukan pekejaannya. Kedua; sumber daya manusia, pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk bisa membantu pegawai dalam melakukan tugasnya.
FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PENETAPAN PERATURAN DAERAH APBD DI KANTOR DPRD SUMUT Soetarto Soetarto; Elisabeth Sitepu
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 1 (2020): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims at examining and finding out the functions of the DPRD in the determination of the APBD Regional Regulation and determining answers and problem solving for obstacles in the DPRD supervision practice, and providing solutions to the functions of the DPRD in terms of overseeing the APBD Regional Regulation. This research uses a perspective method / qualitative approach. Data were collected from documents in the field and the results of interviews written and analyzed. The results of this study are that the DPRD has not been optimal in carrying out its supervisory function which involves the community by obtaining information from community leaders. Parliamentary oversight related to Law No. 32/2004 which states that the DPRD carries out oversight of the implementation of the local regulation because it is not the same condition as DPRD members who do not make recommendations for supervision of policies, projects or specific cases.
KINERJA PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELOMPOK TANI DI DESA GUI GUI KECAMATAN MAZO KABUPATEN NIAS SELATAN Soetarto Soetarto; Julius Laia; Yulius Yanuari Zebua
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana Kinerja Pemerintah Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Tani Melalui Gabungan Kelompok Di Desa Gui Gui Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan atau suatu sistem yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu memenuhi standar standar kehidupan dengan mengembangkan dan memaksimalkan segenap kemampuan sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan Eksistensi dan peran Gapoktan Desa Gui Gui Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkankesejahteraan petani yakni dengan melakukan menyediakan input usahatani seperti pupuk, bibit, obat-obatantanaman. Kinerja Pemerintah Desadalam pembinaan Gabungan Kelompok Tani dapatdilihat dari segi pihak-pihak yang ikut berkecimpung terlibat dalampelaksanaan program Gapoktan adalah Kepala Desa, Perangkat Desa GuiGui,pengurus Gapoktan, dan BPP. Faktor pendukung dan faktor penghambat pembinaan Gapoktan DesaGuiGui. Adapun faktor pendukungnya yakni adanya partisipasi anggotaGapoktan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Sedangkan untuk faktorpenghambatnya yakni rendahnya sumber daya manusia, kurangnya modaldalam berusaha tani.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PEMERINTAHAN TERBUKA Anwar Effendi Laia; Soetarto Soetarto; Arriansyah Laia
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 hadir demi mengokohkan demokrasi serta pertanggungjawaban pemerintah, melalui peningkatan jangkauan informasi yang dapat diakses oleh publik. Abstrak ini menyajikan gambaran implementasi UU KIP dalam upaya meningkatkan open government. Pemerintahan terbuka merupakan prinsip penting dalam sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap pemerintah. UU KIP memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mewujudkan pemerintahan terbuka di Indonesia. Melalui UU KIP, warga negara dan masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi publik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Implementasi UU KIP melibatkan berbagai upaya, antara lain edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-haknya terkait akses informasi publik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa sistem yang efektif tersedia untuk mengelola permintaan informasi dan memberikan tanggapan yang cepat dan tepat waktu. Selain itu, lembaga pemerintah juga diharapkan mengadopsi prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan UU KIP, seperti keterbatasan sumber daya dan sikap beberapa instansi pemerintah yang kurang tanggap, langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat keterbukaan informasi publik telah membawa perubahan positif dalam pemerintahan terbuka di Indonesia. Seiring dengan semakin terikatnya hubungan global, UU KIP menjadi kunci yang berharga dalam merealisasikan sebuah bentuk pemerintahan yang menari dalam sinar sorotan, mengungkapkan kejujuran dengan penuh tanggung jawab, serta merespons dengan kecepatan yang mempesona.
Co-Authors Aman Ginting Munte Anwar Effendi Laia Arriansyah Laia Besti Rohana Simbolon Elisabeth Sitepu Gedalia Tarisokut In Elointa Karo-Karo Julius Laia Mentari Gulo Mia Pepayosa Br Ginting Oktavianus Buulolo Rita Kristina Br Sembiring Sabali Zebua Serikat Luaha Yulius Yanuari Zebua