Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Abnan Pancasilawati
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA TERHADAP PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH Bagas Andida Pradana; Abnan Pancasilawati; Muzayyin Ahyar
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5361

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terkait penempatan menara telekomunikasi dan apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam tinjauan siyasah syar'iyyah berdasarkan teori Al-Mawardi. Penelitian ini bersifat kualitatif dan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) serta menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kegiatan membahas, menguraikan, menafsirkan temuan-temuan penyusunan dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh DPUPR Kota Samarinda dalam penataan menara telekomunikasi yaitu dengan adanya pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor pendukung dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat dalam melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sulitnya mengetahui pemilik menara yang belum memiliki izin membangun menara telekomunikasi, tetapi sudah beroperasional. Dalam siyasah syar’iyyah, penataan menara telekomunikasi bisa dilihat dalam perspektif ihya’ al mawat dengan menggunakan ushul fikih yakni istihsan (qiyas khafi) tentang sewa menyewa lahan (ijarah) serta dalam aspek maslahah mursalah penataan menara telekomunikasi oleh DPUPR Kota Samarinda sudah menjalankan dua prinsip yaitu musyawarah dan keadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat di sekitar titik lokasi pembangunan menara telekomunikasi. Kata Kunci: Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda; Menara Telekomunikasi; Siyasah Syar’iyyah
PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN PERPSEKTIF MAQASHID SYARIAH (YASSER AUDA) DAN HUKUM POSITIF Netti Herawati; Abnan Pancasilawati; Maisyarah Rahmi
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.824

Abstract

This research discusses protecting children's rights in the context of sexual violence in boarding schools, using the perspective of Maqoshid Syariah presented by Yasser Auda and integrating it with positive law. The research aims to analyze the relevance of the concepts of Maqoshid Syariah in protecting the rights of children who are victims of sexual violence, as well as comparing it to positive law. This research uses a phenomenological approach and literature analysis methods by referring to Yasser Auda's works on Maqoshid Syariah and positive legal studies on protecting children's rights and sexual violence in boarding schools. The research results show that; First, The background of the perpetrator, who is the Leader of the Islamic Boarding School, is only due to lust and conscious will by forcing the victim to marry ‘Sirri’ without the knowledge of other people; second, The form of legal protection given to victims of sexual violence is legally processed, providing health protection in the form of mental health through UPT Integrated Service Center for Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Kutai Kartanegara, and offer legal assistance to victims to be accompanied, third, must include the role of religion, protect the victim's soul both physically and non-physically (mentally), provide guarantees for a good education, offspring obtained from marriage based on an agreement, protection in socio-economic terms, protection in the form of clearing the victim's good name.
Co-Authors Bagas Andida Pradana Maisyarah Rahmi Muzayyin Ahyar Netti Herawati