Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Muhammad Romli
Hukum Keluarga Islam, Syari’ah, Universitas KH Abdul Chalim, Mojoekerto
Humanities Education Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL SEBAGAI SUB SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA Muhammad Romli
Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah, Prodi Ahwal As Syakhsiyah (AS) Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali (UNUGHA) Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.136 KB) | DOI: 10.52802/wst.v6i2.330

Abstract

In the globalization era and technology advancement now where technology, social and cultural development has caused unlimited international intercommunication. As a result, national state territorial boundaries barely become a barrier that may create civil problems due to the convergence of legal systems of countries in the world having their unique characteristics. International civil law becomes crucial and unavoidable in order to establish Indonesian national law to respond to legal challenges in the globalization era. This study used legal research method with conceptual approach and international civil law theories as the analysis tool. The legal materials used in this study were normative primary, secondary and tertiary legal materials executed by searching, collecting and literature study to documents conventionally. The result implicitly showed that foreign element in international civil legal cases can be reviewed from two factors. First is personal factor that is a foreign element aimed to the legal subject committing legal action or subject having different nationality. Second, it is territorial factor referring to the place where legal relationship or incident (legal act) is performed abroad and has the same nationality.
Islamic Law Analysis of Chemical Castration Punishments Post The Decision of Mojokerto State Court No. 69/PID.SUS/2019/PN MJK Mgs M Hanief Fathurrahman; Muhammad Romli
Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Vol 6 No 3 (2023): Islam and Local Culture
Publisher : LPPM Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/almada.v6i3.2779

Abstract

This research aims to determine the judges' views and basis for deciding the castration chemical sentence in the Mojokerto District Court and to know the review of Islamic Law on the castration chemical decision in the Mojokerto District Court. The research is included in the category of qualitative research based on library research using secondary data sources and descriptive-analytical approaches. The data sources of this study were classified into three parts, namely, primary, secondary, and tertiary legal materials. In comparison, the data analysis in this study uses the deductive method. The conclusions of this research result explain that First, the Panel of judges gave a legal assessment of the Defendant that he had admitted his actions included the Act against the Law, "intentionally committing violence forcing the child to have intercourse with him or with others" as evidenced by the testimony of witnesses under oath, the results of the post mortem and evidence and did the same thing nine times so that the castration chemical punished it. Second, Islamic Law considers that chemical castration is included in the jarimah ta'zir. Because jarimah ta'zir does not yet have provisions from syara' and there is no minimum or maximum limit, the determination of the sentence is the right of the ruler (leader or Judge). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim dan dasar dalam memutuskan hukuman kebiri kimia di Pengadilan Negeri Mojokerto dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap putusan kebiri kimia di Pengadilan Negeri Mojokerto. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder dan pendekatan deskriptif-analitik. Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa; Pertama, Majelis Hakim memberikan penilaian hukum terhadap Terdakwa yang mengakui perbuatannya termasuk Perbuatan melawan Hukum, “sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain” dibuktikan dengan keterangan saksi di bawah sumpah, hasil visum dan barang bukti serta melakukan hal yang sama sebanyak sembilan kali sehingga hukuman kebiri kimia itu. Kedua, Hukum Islam memandang bahwa kebiri kimia termasuk dalam jarimah ta'zir. Karena jarimah ta'zir belum ada ketentuan dari syara' dan belum ada batas minimal atau maksimal, maka penentuan hukuman adalah hak penguasa atau Hakim.
TINJAUAN TEORI UTILITARIANISME JOHN SUTART MILL TERHADAP BATASAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN CERAI KARENA MAFQU ̅D DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 116 HURUF B Ardiansa; Muhammad Romli
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS - SEPTEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b menetapkan alasan perceraian sebagai berikut: salah satu pasangan meniggalkan pasangan lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah, atau karena hal itu di luar kemampuan. Dari sudut pandang hak dan kewajiban dalam hubungan suami-isteri, dua tahun tersebut dianggap sangat lama bagi pasangan yang ditinggalkan. Selama dua tahun tersebut, isteri dan anaknya tidak dapat memperoleh uang untuk hal-hal seperti pakaian, makanan, atau biaya pendidikan. Isteri yang berperan sebagai ibu rumah tangga biasanya sangkat membutuhkan dari hal segi nafkah untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Namun, dengan hilangnya pasangan, tidak ada lagi yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya. Inilah titik ketidakadilan yang muncul bagi pihak yang ditinggalkan, bukan hanya karena ketiadaan pasangan mereka, tetapi juga karena ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang makna landasan yuridis terkait batas waktu pengajuan perceraian berdasarkan Mafqd dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta untuk mengeksplorasi pandangan teori utilitarianisme John Sturt Mill terhadap batasan waktu pengajuan perceraian akibat mafqd. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan dukungan data lapangan yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi yang mencerminkan penyelidikan peneliti tentang batas waktu pengajuan perceraian. Dari sudut pandang teori utilitarianisme, metode kualitatif ini akan mengkaji pembatasan waktu pengajuan permohonan cerai sebagai akibat darti mafqd, baik bagi pasangan yang ditinggalkan oleh suami maupun isteri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa percepatan proses perceraian dengan alasan mafqd dapat dilakukan tanpa menunggu selama 2 (dua) tahun untuk memastikan ketiadaan salah satu pihak. Waktu dua tahun tersebut perlu dikurangi karena memiliki dampak yang merugikan bagi pihak yang ditinggalkan. Prinsipnya, waktu yang diterapkan seharusnya memberikan manfaat berupa kebahagiaan, terutama bagi pihak yang ditinggalkan.
Pembagian Harta Bersama Perspektif Maslahah Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti (Putusan Pengadilan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.) Putri Maulida Khasanah; Muhammad Romli
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS - SEPTEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan. Jika suatu saat terjadi perceraian, menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa seorang janda atau duda dari seorang janda yang masih hidup berhak atas seperdua dari harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, pertama, pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan bagian harta bersama di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr. Kedua, perspektif maslahah Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti mengenai pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah Majelis Hakim dalam mengadili perkara tidak menerapkan peraturan perundang-undangan secara tekstual. Majelis hakim menetapkan bagian harta yang diperoleh penggugat sebesar 40% dan tergugat sebesar 60%. Adapun dilihat dari konsep maslahah Buti, maka pembagian harta bersama telah selaras dengan konsep maslahah.
Co-Authors Ardiansa Ita Masithoh Alhumaedah Mgs M Hanief Fathurrahman Putri Maulida Khasanah