Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analysis of Lobster Seed Export Policy on the National Economy in a Positive Legal System Priska Khairunnisa; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra Putra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.529

Abstract

Indonesia is rich in diversity of marine biota because it is one of the countries that has a wider sea area than its land. Lobster is one of Indonesia's wealth, which is abundantly available and is the most sought-after commodity, even the seeds are exported to foreign countries. The existence of this writing is that the author wants to know how the government regulates the policy of exporting lobster seeds, in fact it is permissible or not since or before the corruption case of the former Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and also wants the public to know how influential the export of lobster seeds is for the country's economy. By using descriptive research methods, the authors can compile the article based on existing data and regulations. Policies for lobster seed export activities have different opinions based on their interests. There are contras with the reason that it can harm the country because the selling value is lower than the sale value of lobsters that are already large, it is detrimental to fishermen because if the seeds are exported it results in the availability of large lobsters being small or even threatened to be non-existent, it is profitable for importing countries because the supply of lobsters will be more in imported countries , damage the marine ecosystem, rampant etc. Then, some people who are pro with the lobster seed export policy reasoned that if the export of seeds is prohibited or caught it can harm fishermen who used to export lobster seeds as a livelihood, lobster seeds can be eaten by other predators if left at sea, etc. Besides that, the government with its latest regulation prohibits the export of seeds and allows more if the seeds are bred according to the terms and conditions that have been regulated. Therefore, the government must be wise in making decisions, prioritizing the welfare of the community in the future and the welfare of natural resources.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH DI STASIUN DURI Priska Khairunnisa; Martin Izha Mahendra; Michael Michael
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.2896-2900

Abstract

Kawasan Stasiun Duri, Jakarta Barat yang menjadi wilayah yang nyaman dan bersih bagi para masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut, maupun orang-orang yang menggunakan fasilitas kereta api, malah menjadi kawasan kumuh bagi kawanan tumpukan kotoran berserakan. Kotoran tersebut diletakkan pada pembuangan sampah sementara yang berada di kawasan stasiun duri. Kerap kali, warga mengeluhkan ketidaknyamanan akibat penumpukkan sampah yang terus menerus ada. Semaksimal mungkin petugas kebersihan, memilih dan membersikan agar warga di sana tidak terganggu aktivitasnya. Kawanan sampah tersebut nantinya akan diangkut ke tempat pembungan akhir yang ada di Bantargebang. Tujuan adanya penulisan ini agar pembaca dan juga penulis sama-sama mengetahui apakah pemerintah setempat sudah menjalankan tugasnya secara maksimal dan sesuai peraturan. Metode yang digunakan adalah dengan mewawancarai salah satu petugas kebersihan di sana dengan memadukan peraturan yang masih berlaku. Melihat hasil wawancara yang telah terjadi terdapat adanya ketimpangan atau ketidakserasian antara peraturan dengan yang seharusnya.. Dengan demikian, penulis berharap pemerintah lebih bertanggungj jawab dan juga mendukung dengan memberikan fasilitas penyediaan lahan sampah agar daerahnya bersih, nyaman, dan rapih.