<![CDATA[Saat ini, penggunaan platform dan aplikasi otomatisasi kantor berbasis digital dinilai dapat menghemat waktu pengerjaan suatu pekerjaan, hal ini berdampak pada peningkatan performa pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Manfaat tersebut mendasari banyaknya organisasi mulai mengadaptasi penggunaan teknologi dalam kegiatan operasional mereka, tidak terkecuali pada instansi pemerintahan. Dalam menerapkan sistem yang hendak digunakan, tentunya suatu instansi pemerintahan harus berlandaskan aturan yang berlaku. Terdapat regulasi pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yang telah dikembangkan oleh Kemendagri dan diberi nama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penggunaan SIPD pada instansi pemerintah daerah. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur dengan sumber pustaka bacaan non-cetak. Hasil penelitian mendapati bahwa penggunaan SIPD di tingkat pemerintah daerah masih belum efektif. SIPD masih memiliki beberapa kekurangan yang menjadi penghambat dalam efektivitas kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan. Di luar kekurangan SIPD tersebut, pengetahuan dan keterampilan SDM yang bertugas mengoperasikan sistem di pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan melalui kegiatan bimbingan teknis penggunaan dan pengoperasian sistem. Pengembangan sistem terintegrasi ini tentunya bertujuan untuk mendukung reformasi birokrasi pada instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Penelitian ini berkontribusi pada literatur akademik serta berimplikasi sebagai evaluasi dari penggunaan SIPD pada pemerintah daerah. Nowadays, the use of digital-based office automation platforms and applications is considered to save time on work, which has an impact on improving work performance more effectively and efficiently. These benefits underlie many organizations starting to adapt the use of technology in their operational activities, including government agencies. In implementing the system to be used, of course, a government agency must be based on applicable regulations. There is a regulation in Permendagri Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems which requires local governments to use an integrated web-based application that has been developed by the Ministry of Home Affairs and named the Regional Government Information System (SIPD). This study aims to analyze the effectiveness of using SIPD in local government agencies. The method used in this research is a literature study with non-print literature sources. The results found that the use of SIPD at the local government level is still not effective. SIPD still has several shortcomings that hinder the effectiveness of local government performance, especially in the development planning process. Beyond the shortcomings of SIPD, the knowledge and skills of human resources in charge of operating the system in local governments also need to be improved through technical guidance activities on the use and operation of the system. The development of this integrated system certainly aims to support bureaucratic reform in government agencies both at the central and local levels. This research contributes to the academic literature and has implications for evaluating the use of SIPD in local governments.]]>
