Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Piona Okta Piana
Universitas Negeri Medan
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

 1 
PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA PENERIMA BLT DI SEI KERA HILIR 1 MEDAN Junaidi Naibaho; Dhiva Dalna Yuzar; Piona Okta Piana; Julia Ivanna
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1186-1196

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengurai terkait Peran Pemerintahan Desa Sei Kera Hilir 1 dalam Pemenuhan Hak Politik Warga Desa Penerima BLT dalam Pilkada 2020. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data diperoleh melalui dokumetasi, wawancara, dan observasi dengan analisis data berupa pengurangan data, display data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yaitu Dalam Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Sei Kera Hilir I, penyalurannya sudah tepat dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Peran Pemerintah Desa Sei Kera Hilir I dalam memenuhi hak politik warga desa dan terkhusus warga desa yang menerima BLT dilakukan secara baik dengan memberikan kebebasan bagi warga desa untuk memilih sesuai hati Nurani.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA (Studi Kasus Putusan No.356/Pid.B/2020/PN.Bks) Dhiva Dalna Yuzar; Piona Okta Piana; Kahirunnisyah Nasution; Parlaungan Gabriel Siahaan; Dewi Fika Lumban Batu
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4357-4366

Abstract

Hukum administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang dimana keberadaanya setua dengan konsepsi Negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.  Artikel ini bertujuan untuk menguraikan terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data. Metode penelitian digunakan metode deskriptif dan penelitian kepustakaan. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, administrasi kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa  pelaku/terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan, tidak berhak mencetak, mengumumkan dan/atau mengedarkan surat kependudukan”; Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan dalam UU Tata Kependudukan. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Co-Authors Dewi Fika Lumban Batu Dhiva Dalna Yuzar Julia Ivanna Junaidi Junaidi Kahirunnisyah Nasution Parlaungan Gabriel Siahaan