Eva Nuriyah, Eva
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH Putra, Fikriryandi; Hasanah, Dessy; Nuriyah, Eva
Share : Social Work Journal Vol 5, No 1 (2015): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.226 KB) | DOI: 10.24198/share.v5i1.13118

Abstract

Tulisan ini akan menggambarkan pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah. Untuk memperoleh data tersebut tulisan ini menggunakan studi literatur yang berupa kajian konseptual. Hasil tulisan ini melihatkan bahwa program penanganan anak jalanan telah dilakukan yang salah satunya adalah dengan menggunakan, pendekatan Rumah Singgah. Rumah Singgah menggunakan pendekatan centre based program dengan fungsi intervensi rehabilitatif. Meskipun demikian Rumah Singgah juga menggunakan pendekatan community based dan street based yang tercermin dalam beberapa program dan kegiatannya yaitu dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan mencakup sasaran yang diharapkan untuk mengatasi permasalahan sosial anak jalanan dengan meningkatkan kemampuan dirinya melalui pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendidikan moral. Hal ini diupayakan untuk bisa mendorong dan menstimulasi supaya anak jalanan tersebut bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, perlindungan, dan bisa menampilkan perilaku positif sesuai dengan norma dan etika yang ada di lingkungan masyarakat. Adapun tahapan pelayanan atau kegiatan tersebut adalah penjangkauan, identifikasi, resosialisasi, pemberdayaan dan terminasi. Program pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak jalanan sehingga mempunyai pengetahuan yang meningkat, dapat mandiri sehingga anak jalanan tidak beraktivitas di jalan lagi.
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENCEGAHAN RETRAFFICKING BAGI ANAK DI PROVINSI JAWA BARAT Rusyidi, Binahayati; Nuriyah, Eva; Meilani, Lenny
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.622 KB) | DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14223

Abstract

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi asal terbesar dari mana anak menjadi korban perdagangan orang. Kebijakan perlindungan anak yang bertujuan mencegah, menangani korban serta mencegah terjadinya pengulangan (retrafficking) menjadi suatu keniscayaan. Penelitian kualitatif ini menganalisa kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam perlindungan sosial trafficking anak. Informan adalah perwakilan dari kelembagaan pemerintah yang memiliki tugas untuk merancang dan melaksanakan program perlindungan anak yaitu Dinas Sosial, BPPAKB, UPPA Polda Jabar, dan Dinas Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data analisis dilakukan secra kualitatif berdasarkan kerangka analisa kebijakan sosial dari Gilbert & Terrel yang memfokuskan pada: basis of allocation, nature of provision, delivery system, and finance methods.Penelitian menemukan bahwa Jawa Barat telah memiliki peraturan daerah yang memayungi perlindungan sosial anak. Program-program pencegahan bersifat universal sedangkan program bersifat selektif ditemukan mendominasi arah perlindungan sosial berupa penanganan, rehabilitasi korban anak, serta pemberdayaan keluarga umumnya yang didistribusikan meliputi protective regulations, layanan profesional dan in-kind. Pelaksanaan kebijakan dilakukan secara mandiri maupun koordinatif lintas lembaga namun belum memberikan perhatian memadai pada aspek monitoring dan evaluasi. Sumber pendanaan umumnya berasal dari APBN dan APBD masih dianggap kurang memadai. Sementara itu pendanaan yang melibatkan keikutsertaan lembaga non-pemerintah, khususnya duania usaha masih terbatas.Pengembangan kebijakan yang berorientasi pencegahan, penguatan kapasitas dan ketahanan keluarga, diversifikasi pendanaan serta penerapan monitoring dan evaluasi yang optimal agar dapat dilaksanakan untuk efektivitas perlindungan sosial terkait perdagangan anak.
Community Willingness to Participate in A Mosquito Breeding Site Eradication Program: A Study in Bandung, West Java, Indonesia Faridah, Lia; Nuriyah, Eva; Ekawardhani, Savira; Fauzah, Nisa; Sukandar, Hadyana; Agoes, Ridad
Jurnal Endurance Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.584 KB) | DOI: 10.22216/jen.v4i1.3917

Abstract

Despite many efforts to prevent dengue, vector control still promising specially through integrated vector management. This effort requires community participation. Therefore, it is crucial to understand the factors that are associated with the willingness of communities in high prevalence areas to participate in mosquito breeding eradication program. This study explored factors associated with the willingness of community members in Bandung to participate in the mosquito breeding eradication program initiated by Indonesian's government, called One House One Larvae Monitor. A community-based cross-sectional study was carried randomly at sub-district level in Bandung from January-November 2018. Interviews using a set of validated questionnaires were conducted to collect data on demography, socioeconomic status, knowledge, attitude and practice regarding implementation of the program. Among 210 participants, the proportion of low-to-middle knowledge, attitude, and practice (KAP) index is more prevalent. Yet, for attaining high-score on KAP, there are three main predictors observed; by being female, at least had attend undergraduate level of education, and being an entrepreneur. A good score in the attitude section does not necessarily translate to good score in the practice section. The results reflect the need for better tools for changing the behavior of society, and it should not be limited to enhancement of society’s knowledge.