Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Journal of Constitutional Law Society (JCLS)
Adhe Ismail Ananda
Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum Juhardin Juhardin; Adhe Ismail Ananda
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 5 No. 1 (2023): Februari 2023, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v5i1.908

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif denganmenelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturanperundang-undangan serta bahan hukum sekunder (bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi, dokumen, buku, majalah, jurnal-jurnal hukum dan laporan penelitian yang terkait dengan penelitian ini). Kesimpulan penelitian ini telah diperoleh hasil bahwa Pertama, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu melakukan fungsi pencegahan pelanggaran. Kedua, Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Bawaslu merupakan kewenangan atributif  berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 94 ayat (3) poin d dan Anggota Bawaslu telah memenuhi kriteria sebagai hakim pada sidang Adjudikasi Bawaslu karena telah melewati jalur seleksi yang begitu ketat sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah mereka laksanakan dan Tim Seleksi telah melakukanpenilaian berdasarkan kriteria yang telah termuat dalam pasal 117 UU Pemilu. Ketiga, Pasal 469 yang menyatakan bahwa Putusan Bawaslu adalah final dan mengikat merupakan kalimat yang memberikan kedudukan atau kekuatan kepada putusan adjudikasi Bawaslu bersifat final. Tetapi, kekuatan tersebut langsung di hapus pada frase selanjutnya yang memberikan pengecualian kepada perihal-perihal tertentu.  
THE INFLUENCE OF POLITICAL DYNASTY ON THE DEMOCRACY CLIMATE: PENGARUH DINASTI POLITIK TERHADAP IKLIM DEMOKRASI Adhe Ismail Ananda
Constitutional Law Society Vol. 2 No. 1 (2023): March
Publisher : Center for Constitutional and Legislative Studies University of Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.485 KB) | DOI: 10.36448/cls.v2i2.37

Abstract

Indonesia's political culture does have its own characteristics, where regions with a variety of local cultural values also always give different political nuances. However, if we pay close attention, almost no region is free from the legacy of feudalism values, patrimonial practices, patronage and the characteristics of a communal society which tend to be very permissive. This condition then gave birth to political dynasties, one thing that is also a problem for democracy in our country. This research is a doctrinal research or normative legal research. Political dynasties are primitive reproductive systems of power because they rely on the blood and lineage of only a few people. Political dynasty can also be interpreted as a strategy to maintain power in order to remain in the family circle. Political dynasties tend to give rise to multiplication of actors (actors that appear only within dynasties), not pluralism of actors (actors that appear tend to vary from various backgrounds). The presence of political dynasties that encompasses power struggles at regional to national levels makes it difficult to realize the substance of democracy itself. The growth of political dynasties, especially in the regions, cannot be separated from the role of political parties and regulations regarding regional elections. The oligarchy within political parties causes the candidacy and nomination mechanisms to not work as they should. So far, there has been a tendency for political parties to nominate candidates based on the wishes of party elites, not through democratic mechanisms that take into account the abilities and integrity of the candidates.
Co-Authors Juhardin Juhardin