Kholilur Rahman
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN AKTA YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS YANG SEDANG DALAM MASA TAHANAN Samuel Dharma Putra Nainggolan; Kholilur Rahman; Abraham Sridjaja; Jamalum Sinambela
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2573

Abstract

The notary in carrying out his position must remember that the deed made by or before him is an authentic deed that becomes a document/state archive, and the agreement stated therein becomes a law for those who make it. The important role of a Notary in making a deed is inseparable from the possibility of actions that are contrary to the propriety prevailing in the society in carrying out the duties and functions of a Notary. A notary who is currently in detention as long as he has not been dismissed as a notary is still capable of making an authentic deed, but in terms of propriety, this is not justified. UUJN contains sanctions against Notaries who are proven to have committed violations, during this period the Deeds made downgraded from Authentic Deeds to Underhanded Deeds. This legal research uses a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. In this context, it is concluded that the Notary is temporarily dismissed from his position because he is currently undergoing a detention period. After the temporary dismissal period ends due to the detention period, the Notary will be rehabilitated after the temporary dismissal period ends. The rehabilitation in question implies that the notary concerned is activated and returned to his original position. Therefore, if the notary is returned to his original position, the deed made by the notary is authentic. In this case, if the detention period is more than 6 months, while the temporary dismissal period has ended, the notary has authority according to his functions and duties.
Kriminologi Bukan Bagian Dalam Ilmu Hukum Pidana Samuel Dharma Putra Nainggolan; Kholilur Rahman
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.13956

Abstract

Ilmu hukum dogmatik selalu berbicara mengenai hukum dan selalu berpikiran untuk mencari dan menemukan penyelesaian-penyelesaian konkret atas problematik hukum. Oleh karena itu maka tugas ilmu hukum dogmatik adalah memberi/mengadakan preskriptif, analisis, mensistematisasikan, menafsirkan, dan menilai hukum yang berlaku (terapan). Ilmu hukum (jurisprudence) merupakan suatu ilmu yang bersifat sui generis, maka fokus perhatian seharusnya berada pada hukum itu sendiri. Akan tetapi berbeda halnya menurut penganut mahzab ilmu empiris dalam hukum, mereka menganggap bahwa mempelajari ilmu hukum harus juga mempelajari cabang-cabang ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu hukum. Kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Termasuk didalamnya pembahasan proses pembuat undang-undangnya, pelanggaran terhadap undang-undang serta reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Sebenarnya kejahatan menurut hukum pidana dan kejahatan menurut kriminologi sebagian besar terjadi overlapping, mereka merupakan 2 (dua) lingkaran yang titik singgungnya tidak terletak satu sama lain dalam satu titik yang sama, akan tetapi juga tidak berjauhan. Kajian hukum pidana memiliki dimensi unsur kesalahan dan unsur melawan hukum, sedangkan kriminologi memiliki dimensi motif pelaku dan faktor sosial yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk melakukan kejahatan. KataKunci :Kriminologi,IlmuHukum,HukumPidana.