Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PENETAPAN SURAT PENGKAPAN OLEH ICC MENJADIKAN RUANG SEMPIT BAGI PUTIN MENGINJAKAN KAKI DI 123 NEGARA Mass Achmad Rifqy; Adie Natanegara Hawadi, Moh Miftah ilmi polapa, Muhamad Rafli; Herli Antoni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15197

Abstract

Metode penelitian ini berfokus pada penerbitan surat dari ICC yang menyebabkan kesulitan bagi Putin untuk menginjakkan kaki di 123 negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan orang lain menemukan informasi tentang surat pernyataan ICC untuk Putin dan juga sebagai media pembelajaran bersama. Metode artikel ini disusun menggunakan metode resrarch hukum dengan pendekatan normatif yuridis yang mengacu pada peraturan hukum internasional. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data secon dary adalah studi literatur atau data literatur seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan surat dari ICC menyebabkan Putin kesulitan untuk pergi ke 123 negara. Penerapan undang-undang Statuta Roma 1998 terhadap dugaan pelanggaran hukum Putin, norma hukum yang berlaku untuk semua karena itu adalah prinsip kemanusiaan.
ANALISIS YURIDIKSI INTERNASIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM KASUS SURAT PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN Fahri Fadilah; Prince Hadipati, Anthonius Arlen Sihotang, Muhamad Satrio Wibisono; Herli Antoni
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15202

Abstract

Penelitian jurnal ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis Yuridiksi terhadap Surat yang di terbitkan oleh Mahkamah International Criminal Court (ICC) dalam kasus Vladimir Putin yang bertujuan untuk mencari tau alasan Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) dalam Surat perintah yang di keluarkan untuk menangkap Vladimir Putin. Jenis Penelitian yang digunakan terkait dengan permasalahan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan dan studi pustaka yang ada atau aturan-aturan yang berlaku kepada hukum internasional serta pendekatan kasus dan dalam penelitian kali ini menggunakan teknik deksripsi analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Yuridiksi dari Mahkamah pidana internasional serta surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin yang tidak termasuk kedalam yuridiksi Mahkamah pidana internsional jika ditinjau dari alasan di keluarkannya surat perintah penangkapan. Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Yuridiksi ICC, Vladimir Putin
Dampak Terorisme terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Terorisme oleh Mahkamah Pidana Internasional Marthin Susanto; Nuradilla Maharani Rosyaputri; Ikhsan Sugiri; Adinda Putri Maharani; Herli Antoni
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2023): Desember : Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora (JISPENDIORA)
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v2i3.973

Abstract

International terrorism is a crime that must fulfill an international element, involving more than one country as perpetrator, victim and funding. The main aim of this crime is to attack world peace and security. To deal with international terrorism crimes, regulations are needed at both the national and international levels. The International Criminal Court (ICC) has an important role in handling terrorism crimes. The aim of this research is to evaluate the effectiveness and challenges faced by the ICC in handling criminal acts of terrorism. To overcome these challenges, stronger international cooperation is needed in exchanging information and extradition of terrorist perpetrators. Apart from that, it is also necessary to increase the capacity and resources of the ICC to increase its effectiveness in handling terrorism cases.
KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM KASUS RICHARD ELIEZER PADA KETENTUAN PASAL 5 AYAT 1 UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Asqia Azahra Kalina; Devinka Aria Pramesti; Herli Antoni; Syahrul Bahar; Tegar Yudha Permana
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16651

Abstract

Pembuktian Ini membuktikan bahwa ia memainkan peran penting dalam hukum pidana, karena pada dasarnya dimulai pada saat insiden hukum yang diketahui. Menurut hukum, bukti dibatasi melalui prinsip bukti. Dalam pengembangan sistem bukti dan bukti, salah satunya adalah teman pengadilan. Amicus curiae adalah pihak ketiga yang tertarik dengan kasus ini. Kasus ini hanya mengungkapkan pendapat kepada pengadilan, tidak berlawanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum standar menggunakan peraturan dan metode (peraturan dan metode). Gunakan penelitian hukum yang ditentukan ini untuk menemukan kebenaran yang Anda cari atau perspektif hukum yang ditulis dari buku hukum. Posisi Amicus curiae di Richard Eliezer adalah pihak eksternal, tertarik pada kasus inidengan adil dan tepat. Pendapat Amicus curiae dapat membahas berbagai aspek hukum dan fakta yang relevan dengan kasus. Richard Eliezer menerima perlindungan dari Asosiasi Perlindungan Saksi dan Korban. Dan ada 122 Akademisi yang tergabung dalam Persatuan Akademisi Indonesia yang juga telah melakukan hal yang sama, yang telah menyampaikan komentar tertulis sebagai Amicus curiae, pada uji materi Permendikbud 30/2021 untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, presentasi Amicus curiae dibuat sebagai bentuk upaya pembelaan terhadap Richard Eliezer, Orang yang ditunjuk sebagai Justice Collabolator. Kata Kunci : Amicus curiae, Richard Eliezer
KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM KASUS RICHARD ELIEZER PADA KETENTUAN PASAL 5 AYAT 1 UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Asqia Azahra Kalina; Devinka Aria Pramesti; Herli Antoni; Syahrul Bahar; Tegar Yudha Permana
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16651

Abstract

Pembuktian Ini membuktikan bahwa ia memainkan peran penting dalam hukum pidana, karena pada dasarnya dimulai pada saat insiden hukum yang diketahui. Menurut hukum, bukti dibatasi melalui prinsip bukti. Dalam pengembangan sistem bukti dan bukti, salah satunya adalah teman pengadilan. Amicus curiae adalah pihak ketiga yang tertarik dengan kasus ini. Kasus ini hanya mengungkapkan pendapat kepada pengadilan, tidak berlawanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum standar menggunakan peraturan dan metode (peraturan dan metode). Gunakan penelitian hukum yang ditentukan ini untuk menemukan kebenaran yang Anda cari atau perspektif hukum yang ditulis dari buku hukum. Posisi Amicus curiae di Richard Eliezer adalah pihak eksternal, tertarik pada kasus inidengan adil dan tepat. Pendapat Amicus curiae dapat membahas berbagai aspek hukum dan fakta yang relevan dengan kasus. Richard Eliezer menerima perlindungan dari Asosiasi Perlindungan Saksi dan Korban. Dan ada 122 Akademisi yang tergabung dalam Persatuan Akademisi Indonesia yang juga telah melakukan hal yang sama, yang telah menyampaikan komentar tertulis sebagai Amicus curiae, pada uji materi Permendikbud 30/2021 untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, presentasi Amicus curiae dibuat sebagai bentuk upaya pembelaan terhadap Richard Eliezer, Orang yang ditunjuk sebagai Justice Collabolator. Kata Kunci : Amicus curiae, Richard Eliezer