<![CDATA[ABSTRAKKedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara pada ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milk Negara dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat pertentangan. Demi tercapainya kepastian hukum maka perlu peran pelaku kekusaan kehakiman untuk mengukuhkan kedudukan tersebut. Namun pada Praktiknya Mahkamah Agung dengan Fatwa Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 dan Mahkamah Konstitusi dengan kedua Putusannya dengan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 juga masih terdapat pertentangan. Artikel ini membahas kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara menurut pelaku kekuasaan kehakiman dan implikasi terhadap direksi Persero apabila melakukan keputusan bisnis yang dapat merugikan perseroan dalam kaitannya dengan doktrin Business Judgement Rule. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dengan simpulan pertama, Pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara oleh pelaku kekuasaan kehakiman adalah bertentangan. Secara formil dengan melihat sifat fatwa Mahkamah Agung yang tidak mengikat dan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat “erga omnes”, maka yang harus diterapkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Kedua, Implikasi pengukuhan tersebut terhadap direksi Persero khususnya dalam hal melakukan pengambilan keputusan bisnis yang merugikan Persero maka direksi dianggap pula merugikan negara, namun dengan adanya doktrin Business Judgement Rule, Direksi dalam menjalankan segala tindakan dan kebijakan yang diambil tetap mendapat perlindungan hukum sepanjang direksi dapat membuktikan bahwa kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.Kata kunci: bussines judgement rule keuangan negara, pelaku kekuasaan kehakiman, uji materil. ABSTRACTThere are discrepancies between the position of separated state assets in the State Owned Enterprise within the provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise and within the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2003 concerning State Finances. The role of judiciary authority is needed in order to attain legal certainty in such position. Nonetheless, the practice has shown that there are still discrepancies between the Supreme Court Opinion Number WKMA/Yud/20/VII/2006 and the Constitutional Court Decision Number 48/PUU-XI/2013 and Number 62/PUU-XI/2013. The purpose of this research is to find and obtain solution from the problem in relation to the discrepancies between the position of separated state assets in the State Owned Enterprises and its implication to the Company directors in case he made errors in business decisions, that might cause damages to the Company in relation with the ‘Business Judgment Rule’ doctrine. This research use descriptive-analytical method with juridical-normative approach based on the legal principle and the result is there are discrepancies throughout Confirmation on the position of the separated state assets in the State Owned Enterprises by the juridical authority. Seeing that the Supreme Court Opinion is naturally not binding, while the Constitutional Court Decision has a final and binding “erga omnes” character, then against the discrepancies, the latter shall formally be prevailed, which in principle affirms that the separated state assets in State Owned Enterprises shall be included within scope of state finances. Second, the said confirmation has an implication to the directors particularly in case of damages to the Companies occurred due to the error in taking business decision, in such case, then the directors shall also be deemed as putting damages to the state. Hence, all regulations related to the state finances gives layered supervision and regulation to the directors. However, the existence of ‘Business Judgment Rule’ doctrine that is universally applied in management of a company, has also give legal protection to the directors of the State Owned Enterprises in performing all of their acts and policies.Keywords: business judgment rule. judiciary authority, material examination, state finances.]]>
