Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Hyronimus Buyanaya
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada Maria Lidwina Meme; Hyronimus Buyanaya; Yohanes Tuan
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.777

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislative di tingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa diberikan kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah menampung aspirasi bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuai peran BPD Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dalam pembentukan peraturan Desa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Analisa data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandasan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam menginterprestasikan data tentang variable, bersifat non-kulitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi adalah dengan keterbukaan BPD dengan masyarat setempat.
Problematika Perekrutan Tenaga Kontrak di Lingkungan Kesekretariatan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Lidya Intan Taitoh; Saryono Yohanes; Hyronimus Buyanaya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.785

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya problematika dari perekrutan tenaga kontrak di lingkungan kesekretariatan pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif, yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasih penelitian dan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan teknik kepustakaan. Responden dalam penelitian ini sebanyak 19 orang dan Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada proses perekrutan tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami problematika dalam proses perekrutan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 yang mengatur tentang SOP perekrutan pegawai tidak tetap Kabupaten Timor Tengah Utara, dan tidak ada tranparansi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat atau para pelamar pegawai tidak tetap.
Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Proses Pembentukan Perda Kota Kupang Prihatini Novella Maure; Hyronimus Buyanaya; Agustinus Mahur
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.809

Abstract

Peraturan daerah merupakan suatu peraturan di tingkat daerah yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah daerah yang didalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Kupang yang sudah dimasukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dalam setiap tahun anggaran, namun mengalami kendala pada saat perumusan dan pembahasan, sehingga tertunda pembahasan dan penetapannya maka dibawa ke tahun anggaran berikutnya. Penelitian ini merupakan penelitian jenis hukum empiris suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan cara pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap beberapa narasumber. Hasil penelitian disimpulkan: (1) Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang dikatakan belum berjalan efektif dengan tata tertib dan kewenangan mutlak yang dimiliki setiap lembaga/badan pembentuk Perda Kota Kupang, dimana DPRD Kota Kupang masih belum sepenuhnya menggunakan kewenangannya sebagai lembaga legislatif pembentuk peraturan daerah. Sehingga sebagian besar peraturan daerah yang dihasilkan berasal dari usulan Pemerintah Daerah Kota Kupang; (2) faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang, yaitu faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor anggaran/biaya dan faktor waktu.
Co-Authors Agustinus Mahur Lidya Intan Taitoh Maria Lidwina Meme Prihatini Novella Maure Saryono Yohanes Yohanes Tuan