<![CDATA[Provinsi Jawa Tengah di proyeksikan memiliki kebutuhan energi listrik yang akan meningkat sekitar 8,0% per tahunnya dalam periode 20 tahun kedepan. Saat ini Jawa Tengah juga memiliki potensi energi surya yang cukup besar dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah juga memiliki target dalam RUED-P pada tahun 2025 harus meningkatkan Peran Energi Baru dan Energi sebesar 21,32%. Pemerintah Jawa Tengah juga pada tahun 2019 menyatakan Jawa Tengah sebagai “Jateng Solar Province”. Akan tetapi, setelah pandemi Jawa Tengah mengalami oversupply listrik lebih dari 30% yang membuat pengembangan pembangunan terkait tenaga surya menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan energi, formulasi kebijakan, paradigma kebijakan, serta teori Politik Lingkungan. Data -data untuk penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data primer. Hasil dari Penelitian ini Pemerintah Indonesia baik di tataran global, nasional, bahkan daerah telah memiliki kebijakan PLTS. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Jawa Tengah yaitu, oversupply listrik, implementasi dari kebijakan dan program-program yang masih belum maksimal, pemahaman masyarakat terkait manfaat PLTS sendiri dan teknologi yang masih impor sehingga membuat biaya PLTS masih mahal. Peneliti menyarankan Keterlibatan masyarakat ataupun sektor industri yang menjadi subjek dari kebijakan diharapkan dapat menjadi landasan dalam penelitian selanjutnya untuk mendapatkan informasi terkait hambatan pemanfaatan PLTS. Studi yang dapat melengkapi penelitian juga diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut terkait pemanfaatan PLTS melalui studi ekonomi yang lebih dalam]]>
