Garuda - Garba Rujukan Digital

PRO CONS THE EXISTENCE OF DEATH PENALTY IN CORRUPTION ACT OF 1999 IN INDONESIA Anis Rifai
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia has 71 years building his conduct on the basis of civilization and cultural independence of the nation whose ideology Pancasila and the 1945 Constitution ideals to be realized is the realization of just and prosperous life of a nation that material and spiritual / devoted to God aimed as much as possible for the prosperity of the people. In realizing this, the problem of corruption is the biggest development and welfare of the Indonesian people. The lack of deterrent effect of criminal sanctions for the culprit causing the proliferation of perpetrators of corruption on all fronts. Under penalty of death penalty for perpetrators of corruption is considered to be one of the solutions deterrent for the perpetrators. Rules of the death penalty for perpetrators of corruption still causes a lot of pros and cons on the premises. In connection with this, this paper will outline the pros and cons of the existence of the implementation of the death penalty to cases of corruption in Indonesia.

Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak yang Menggunakan Dokumen Palsu Anis Rifai
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 1 (2022): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i1.12806

Pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Kadangkala seseorang yang menggunakan dokumen palsu tersebut tidak mengetahui keaslian dari dokumen tersebut. Hal inilah yang membuat dilematis aparat penegak hukum untuk menentukan perbuatan tersebut termasuk pidana atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu yang memang mengetahui dokumen tersebut palsu dan pihak yang memang tidak mengetahui dokumen tersebut palsu. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana perlu dipertimbangkan terutama berkaitan dengan aspek mens rea dan actus reus dalam penentuan kesalahan pelaku tindak pidana. Dengan demikian pihak yang menggunakan dokumen palsu dan tidak mengetahui dokumen tersebut palsu seharusnya tidak perlu dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya mens rea dan actus reus dalam perbuatannya.

Stigma Negatif Perkara Kepailitan Di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya Dalam Mewujudkan Kepastian Berusaha Di Indonesia Anis Rifai
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

With the Covid-19 pandemic, every company is trying to avoid the bankruptcy legal process. This reflects the company's lack of readiness to understand bankruptcy. For example, understanding the consequences of declaring bankruptcy of a company is still considered as one way to write off the company's debts, so the decision is not accompanied by an understanding that filing for bankruptcy is a serious step, and will not necessarily erase the company's debts. Thus, there is still a lot of negative stigma that arises in the community, especially business actors. For this reason, an effort must be made to remove the negative stigma of bankruptcy cases in order to create legal certainty in doing business in Indonesia. The research method used is normative juridical, namely by conducting research on library materials, both primary legal materials and secondary legal materials. From the study conducted, it is known that the Negative Stigma of Bankruptcy Cases in Indonesia occurs because the procedures regulated in the provisions of laws and regulations are still considered to be long and long-winded. Due to the negative public perception of the judiciary, the public feels that there is no effective means that creditors can use to protect their interests, especially so that naughty debtors can pay off their obligations, if necessary by legal coercion through the courts. Efforts to Overcome the Negative Stigma of Bankruptcy Cases in Indonesia One of the ways to do this is by organizing socialization activities on the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (SDPO) and increasing publications on bankruptcy and SDPO, strengthening partnerships between professional organizations of curators and administrators, and make it easier for business actors to obtain information about bankruptcy and SDPO. Dengan adanya pandemi Covid-19 setiap perusahaan berusaha untuk menghindari proses hukum kepailitan. Hal tersebut mencerminkan masih kurangnya kesiapan perusahaan dalam memahami kepailitan. Sebagai contoh, pemahaman mengenai akibat dari menyatakan pailit suatu perusahaan masih dianggap sebagai salah satu cara yang akan menghapus hutang perusahaan, sehingga keputusan tersebut tidak disertai dengan pemahaman bahwa mengajukan kepailitan adalah langkah yang serius, dan belum tentu akan langsung menghapus hutang perusahaan. Dengan demikian, masih banyak stigma negatif yang timbul dimasyarakat, khususnya pelaku usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang harus dilakukan untuk menghapus stigma negatif perkara kepailitan tersebut agar tercipta kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dari kajian yang dilakukan diketahui Stigma Negatif Perkara Kepailitan di Indonesia terjadi dikarenakan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan masih dianggap cenderung lama dan bertele-tele. Karena persepsi masyarakat yang negatif terhadap badan peradilan, maka masyarakat merasa tidak ada sarana yang efektif yang dapat digunakan Kreditor untuk dapat melindungi kepentingannya, khususnya agar Debitor yang nakal dapat melunasi kewajibannya, jika perlu dengan melakukan paksaan secara hukum melalui pengadilan. Upaya Untuk Menanggulangi Stigma Negatif Perkara Kepailitan di Indonesia Dapat dilakukan salah satunya dengan cara menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan memperbanyak publikasi tentang kepailitan dan PKPU, mempererat jalinan kemitraan antara organisasi profesi Kurator dan Pengurus, dan mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan infomasi mengenai kepailitan dan PKPU.

Patterns of Corporate Criminalization as Perpetrators of Environmental Crimes in Nickel Mining Anis Rifai; Aurora Jillena Meliala
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v9i2.7171

This study discusses the main issues: first, what is the pattern of punishment for corporations that commit environmental crimes. Related to laws and regulations, in general, laws related to this issue are administrative law and criminal law. First, administrative law related to the concept of pollution and environmental damage by corporations and administrative sanctions. Second, criminal law related to the environment, including corporate criminal acts in the environmental field as stipulated in the criminal provisions of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The urgency of criminal responsibility for corporations as perpetrators of environmental crimes is because corporate criminal acts in the environmental sector have widespread and complex negative impacts so that they not only cause direct harm to society and the environment but also disrupt the country's financial and economic stability, given the The environmental crimes are committed with economic motives. The pattern of sentencing against corporations that commit environmental crimes in the PPLH Law should contain provisions related to sentencing patterns based on environmental conservation which include aggravation of criminal fines, regulation of the implementation of criminal fines, and sanctions for remedial action due to criminal acts.

Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Yeni Lin Sururoh; Sadino Sadino; Anis Rifai
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4923

Currently, investigations into criminal acts of corruption in Indonesia are carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK), the Police and the Attorney General's Office. The three institutions have the authority to investigate corruption. This is regulated in Article 3 paragraph (1) Memorandum of Understanding Between the Corruption Eradication Commission, the Attorney General's Office, and the Police Number: SPS-97/01-55/03/2017, Number: KEP-087/A/JA/03/2017, Number : B/27/III/2017 dated 29 March 2017 However, in practice, these provisions do not work as they should, such as overlapping duties and authorities. There are 3 discussions of issues that are focused on in this study, namely how is the system for eradicating corruption in Indonesia's current positive law? what is the concept of a synergy system carried out by law enforcement officials (KPK, Police and Prosecutors' Office) in eradicating criminal acts of corruption in Indonesia? And what is the strategy of the Indonesian government in eradicating criminal acts of corruption in the future? The conclusion in this study is that the government together with the legislature has created a legal instrument that is used to eradicate criminal acts of corruption which is embodied by Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Laws -Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Several integration systems that can be carried out by the Attorney, Police and Corruption Eradication Commission in eradicating corruption include establishing an inter-institutional interaction system, establishing an operational work system and mechanism as well as establishing a monitoring and development system. The Indonesian government's strategy to prevent corruption in the future can be carried out through the integrity system within the scope of the KPK, the Police and the Attorney General's Office. Besides that, the KPK also has a special strategy in Corruption Eradication for the vision of Indonesia free from corruption, this strategy is known as the Trisula strategy, namely law of enforcement, law of prevention and law of education.

OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN DARI SURAT EDARAN MENTERI ATR BPN NO.5/SE-400.HK.02/II/2022 Muhammad Rhobiul Akhir; Fokky Fuad; Anis Rifai
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.705

The transition process in the process of buying and selling land requires the active participation of land buyers in the JKN-KIS program, so the buying and selling process will take quite a long time and seem complicated. The purpose of this study is to find out the legal consequences and obstacles encountered in implementing Circular Letter Number 5/SE-400.HK.02/II/2022 Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in transferring land rights. This study uses empirical research using two research approaches, namely Sociology of Law and Legislation. The results of this study indicate that the implementation of the implicit law of Circular Number 5/SE-400.HK.02/II/2022 Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in the transfer of land rights is a delay in the completion and ownership of documents. Certificates, lack of legal certainty, emergence of disputes between PPAT and BPN, violation of legal standards regarding the implementation of BPJS requirements and the effect of ineffective service processes and no relevant rights between BPJS ownership and registration of land ownership. . The obstacles faced were complaints from PPAT that not all customers were registered as active BPJS participants and there was an exception for land certificates of 25% because the buyer did not meet the requirements as an active BPJS participant.

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF COURT DECISIONS ON CUSTOMARY LAND DISPUTES IN INDONESIA Nur Rijal; Fokky Fuad; Anis Rifai
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.708

Customary land is one of the sources of agrarian conflicts that often occur in Indonesia. The government has attempted to resolve land disputes by involving the judiciary. However, the implementation of court decisions often does not meet the expectations of indigenous peoples, so the conflict continues. This study aims to analyze the implementation of court decisions on customary land claims in Indonesia. The method used is normative legal research with a case approach. This study uses secondary data from court decisions and related documents. The results of the research show that the implementation of court decisions on customary land disputes in Indonesia still faces various obstacles. Some of these obstacles include the ignorance of indigenous peoples about court decisions, the slow execution of decisions, and the lack of support from the government in enforcing court decisions. This study recommends the need for efforts to increase awareness of indigenous peoples regarding court decisions, accelerate the execution of decisions, and increase support from the government in enforcing court decisions. In addition, there is a need to formulate clear and firm regulations regarding the implementation of court decisions on customary land disputes in Indonesia.

Lack of law that accommodates project bundling as an effort to increase the feasibility of road procurement through a cooperation scheme between the government and small-scale business entities (KPBU) Andi Fachriyanto; Sadino Sadino; Anis Rifai
Gema Wiralodra Vol. 14 No. 3 (2023): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v14i3.531

Provision of road infrastructure at local and regional level is still having a problem in financing and public private partnership (PPP) still cannot solve the problem. Project bundling for PPP is a great option to improve the financial feasibility of smaller value projects. It may be appropriate for the PPP legal framework to provide and support bundling, to make project bundling run smoothly, in order, and achieve its original purpose. This paper is trying to see if the laws and regulations for PPP can provide and support project bundling. The methods used are normative juridical by legislation approach and conceptual approach. This paper concludes that the law providing PPP cannot yet support project bundling properly, caused by the lack of law and inconsistencies in Indonesian Ministerial Regulations that regulates PPP. This calls for a law revision or at least an intervention by policies to support bundling for smaller projects.

PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM Ade Arianto Asril; Anis Rifai; Arina Novizas Shebubakar
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i1.1185

AbstrakSalah satu pembiayaan perumahan khususnya kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah melalui penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Perlindungan hukum terhadap peserta penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menjadi hal yang diteliti dalam penulisan ini serta diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi terkait pengaturan dan pelaksanaan penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat sehingga diharapkan upaya pemenuhan kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dipenuhi melalui penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif, data dalam penelitian ini adalah data sekunder (studi pustaka) dan metode analisis yang digunakan adalah interpretasi atau penafsiran. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana inplementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Peserta Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi penyelenggaraan Tapera serta perlindungan hukum terhadap peserta tabungan perumahan rakyat di masa yang akan datang.Kata kunci: Tabungan Perumahan Rakyat, Perlindugnan HukumAbstractOne of the housing financing, especially for people with low incomes is through the implementation of the People's Housing Savings (Tapera). Legal protection for participants in the implementation of Public Housing Savings is the matter studied in this paper and is expected to provide input or contributions related to the regulation and implementation of the implementation of public housing savings so that it is hoped that efforts to fulfill housing needs, especially for low-income people can be met through the implementation of public housing savings. The type of research used in this thesis is normative legal research, the approach used is the legal approach. This research is descriptive, the data in this study is secondary data (library study) and the analysis method used is interpretation or interpretation. The purpose of this study is to analyze the extent to which the implementation of Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 and Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, the factors that become obstacles in the implementation implementation of Tapera as well as legal protection for public housing savings participants in the futureKeyword: Housing saving, legal protectio

KEPASTIAN HUKUM JASA PENILAI PUBLIK DI INDONESIA Doni Septo; Suparji Suparji; Anis Rifai
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i2.1270

Abstrak Seiiring dengan semakin luasnya wilayah kerja dan peran dari jasa penilai publik serta risiko yang harus dihadapi dalam melaksanakan pekerjaan penilaian publik harus diimbangi dengan adanya kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu. apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ada sudah memberikan kepastian hukum bagi Penilai Publik? serta bagaimana reformulasi pengaturan peraturan perundang-undangan tentang jasa penilai publik yang akan datang sehingga dapat mencapai kepastian hukum?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian, yang pertama, dasar hukum dari penilai publik adalah peraturan menteri keuangan. Namun, terdapat peraturan perundang-undangan sektoral dengan berbagai hierarki yang juga telah mengakui kedudukan dan peran dari Penilai Publik sehingga peraturan menteri keuangan secara operasional belum dapat dijadikan acuan hukum bagi institusi lainnya dan belum dapat memberikan kepastian hukum. Kedua, untuk menciptakan kepastian hukum, jasa penilai publik diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Kata kunci: Jasa Penilai Publik, Peraturan Perundang-Undangan, Kepastian Hukum AbstractAlong with the wider work area and the role of public appraiser services as well as the risks that must be faced in carrying out public appraisal work, it must be balanced with legal certainty. The formulation of the problem in this research is. Do the existing laws and regulations in Indonesia provide legal certainty for Public Appraisers? And how is the reformulation of the regulation of laws and regulations regarding the services of future public appraisers so that they can achieve legal certainty? This study uses a normative research method with a statutory approach, a case approach, and a comparative approach. The results of the study, firstly, the legal basis of the public appraiser is the regulation of the minister of finance. However, there are sectoral laws and regulations with various hierarchies that have also recognized the position and role of the Public Appraiser so that the operational minister of finance regulations cannot yet be used as a legal reference for other institutions and cannot provide legal certainty. Second, to create legal certainty, public appraiser services are regulated in the form of government regulations. Keyword: Public Appraisal Service, Regulation Legislation, Legal Certainty

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search