Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KERTHA WICAKSANA
ANAK AGUNG ISTRI DIAH LAKSMI, ANAK AGUNG ISTRI
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENDAFTARAN DAN PELANGGARAN HUKUM HAK MEREK DI INDONESIA DIAH LAKSMI, ANAK AGUNG ISTRI
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Merek sebagai salah satu bagian dari HKI memiliki peranan yang sangat penting karena dengan mengunakan mereka tas barang-barang yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Prinsip-prinsip yang penting yang dijadiakan sebagai pedomanan berkenaan dengan pendaftaran mereka adalah perlunya itikad baik (good faith) dari pendaftar. Berdasarkan prinsip ini, hanya hanya pendaftar beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Dalam persefektif UU Merek, pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, ataumenjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dikaji beberapa masalah sebagai berikut: 1) bagaimana peran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pendaftaran Pemegang Merek di Indonesia? Dan 2) bagaimana akibat hukum terhadap Merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik?. Tipe penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian dengan cara melakukan pengajian terhadap bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan litelatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Permohonan pendaftran merek diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal surat permohonan pendaftran merek tersebut harus diajukan dalam bahasa Indonesia. Penghapusan pendaftaran Merek dari daftar umum Merek dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal, baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permohonan pemilik yang bersangkutan. Dari setiap undang-undang yang mengatur Merek, maka pasti ditetapkan ketentuan yang mengatur penyelesaian hukum dan sanksi terhadap pelanggaran merek yaitu penyelesaian hukum dengan cara Non Litigasi dan penyelesaian hukum dengan cara Litigasi. Direktorat Jenderal HKI memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pendaftaran Merek di Indonesia. Diharapkan kepada masyarakat , khususnya pelaku usaha yang ingin mendaftarakan merek agar bersikap lebih jujur dengan cara tidak mempergunakan merek pihak lain yang telah didaftrakan tanpa persetujuan sipemegang merek dengan melawan hukum atau wanprestasi sekalipun. Kata Kunci:KewenanganDirektoratJenderalHakKekayaanIntelektualDalamPendaftaran Dan PelanggaranHukumHakMerek Di Indonesia
KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENDAFTARAN DAN PELANGGARAN HUKUM HAK MEREK DI INDONESIA DIAH LAKSMI, ANAK AGUNG ISTRI
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Brand as on part of the HKI every important thing because using a brand in production, can distinguish the origin of the goods and services. Important principles that service as guidelines with regard to registration of the trademark is the need for good faith of the applicant. Based on this principle, only the intention to the registrant will receive legal protection. Perspective legislation brand, the applicant is acting in good faith applicants who register its brand in a dignified and honest without any intention to hitchhike, imitate, plagiarized brand fame of others for the sake of his orts that resulted in the loss of the other party or in conditionts giving rise to unfair competition,deceive or mislead cosumber. Based of the above background,it can be studied some even as follows : 1) how the role of the Directorate General of Intellectual Property Rights in providing legal protection for the registration brand holder in Indonesia? And 2) how the legal consequences of the brand are registered in bad faith ?. This type of research using a type of normative research is research by conducting lectures on legal materials covering legislation and litelatur relating to the subject matter.brand registration application submitted in writing to the Director General of the letter requesting the registration of the brand must be filed in the Indonesian language.brand registration deletion from the list of common brands can be done by the Directorate General, either on their own initiative or upon the request of their respective owners.Of any legislation governing the brands, then definitely set conditions governing the legal settlement and sanctions against violations of the brand that is a legal settlement by way of Non Litigation and legal settlement by way of Litigation.The Directorate General of HKI has a very strategic role in providing legal protection for brand registration in Indonesia.Expected to society, especially the business people who want to register your brand in order to be more honest by not using a brand other parties without the Approval holder didaftrakan brand unlawfully or in default though. Keywords: Authority of the Directorate General of Intellectual Property Law Violation In Registration and Brand Rights In Indonesia.
Co-Authors