Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Law Review
Ivans Januardy
Universitas Palangka Raya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Palangka Law Review

 1 
Penundaan Eksekusi: Tinjauan Yuridis Kekuasaan Kehakiman Ivans Januardy
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4048

Abstract

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan secara paksa, menunjukkan bahwa pihak yang tereksekusi berada dalam kondisi “keberatan” atas eksekusi yang diberlakukan terhadapnya. Keberatan tersebut adakalanya dinyatakan dalam bentuk tindakan perlawanan, yang diarahkan agar eksekusi dapat ditunda. Masalah yang diteliti, Pertama, Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bersifat fungsional dengan hal penundaan eksekus?, kedua, Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dapat ditundanya suatu eksekusi/pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Penelitian ini merupakan penilitian normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, “putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”, sesungguhnya merupakan suatu celah yang dimanfaatkan oleh si tereksekusi untuk mengajukan permohonan penundaan eksekusi.
Pernikahan Tanpa Izin di Lingkungan Militer: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim pada Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016 Nuraliah Ali; ivans januardy; Thea Farina; Yessiarie Silvany Sibot; Satriya Nugraha
Palangka Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v4i1.13634

Abstract

Marriage without permission in the military environment is a serious violation that can disrupt discipline, operational efficiency, and the morale of soldiers. This study aims to analyze Indonesian military law concerning unauthorized marriages, focusing on Military Criminal Case Number 143 K/MIL/2016 involving a TNI AL soldier. The research examines unauthorized marriages within the military context. It employs a descriptive-analytical approach by analyzing Indonesian military law regarding marriage permissions and a concrete case of unauthorized marriage by a TNI AL soldier. The results indicate that in this case, the defendant, who married without permission, was charged with violating Article 279, Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Although a 7-month imprisonment sentence was imposed, this decision raises questions about the appropriateness and effectiveness of the sanctions in preventing unauthorized marriages. The study's implications highlight the need for broader regulations governing marriage permissions in the military to more effectively address this issue. The research concludes that unauthorized marriages remain a significant issue that needs to be addressed seriously within the military environment.
Co-Authors Nuraliah Ali Restu Ronggo Wicaksono Rizki Setyobowo Sangalang Satriya Nugraha Thea Farina Yacob F. Martono Yessiarie Silvany Sibot