Articles
<![CDATA[Tradisi Batuyang Maulid Masyarakat Samba Bakumpai ]]>
<![CDATA[Theresia Dessy Wardani]]>;
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>
<![CDATA[ Anterior Jurnal Vol 20 No 1 (2020): Anterior Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33084/anterior.v20i1.1553
<![CDATA[Perayaan Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. telah menjadi tradisi yang melekat bagi masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Desa Samba Bakumpai Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang dikenal dengan Batuyang Maulid. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan kajian historis, makna serta relevasi perayaan Batuyang Maulid pada masyarakat Desa Samba Bakumpai. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang terdiri dari prosedur, teknik pengumpulan serta analisis data yang memuat setiap unsur sumber data penelitian yang menghasilkan gambaran mengenai keberadaan tradisi Batuyang Maulid dalam masyarakat Desa Samba Bakumpai. Tradisi Batuyang Maulid adalah tradisi yang telah mengakar di adat islam masyarakat Desa Samba Bakumpai yang berasal dari perpaduan budaya islam dan hindu. Pelaksanaan perayaan Batuyang Maulid dilakukan dengan mengayun anak-anak dalam sebuah ayunan yang telah dihiasi dengan bermacam bunga, janur daun kelapa serta pinduduk. Setiap barang yang digunakan memiliki makna dan harapan untuk anak yang diayun, seperti Janur yang berbentuk ular lidi memiliki makna kebersihan, anak yang diayun diharapkan nantinya menyukai kebersihan, baik kebersihan diri mapun hatinya. Janur yang berbentuk bunga dan burung memiliki makna kebesaran, anak yang diayun diharapkan menjadi orang besar di kemudian hari nanti. Kemudian Bunga, buah, serta uang yang dijadikan hiasan juga memiliki makna, yaitu kejayaan. Tradisi Batuyang Maulid juga menggambarkan makna kehidupan masyarakat Desa Samba Bakumpai yang selalu mencerminkan sikap gotong royong, kekeluargaan, saling menghormati dan menjaga toleransi sesama warga Desa Samba Bakumpai.]]>
<![CDATA[Penerapan Pali Dalam Ritual Tiwah Dayak Ngaju ]]>
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>;
<![CDATA[Theresia Dessy Wardani]]>
<![CDATA[ Anterior Jurnal Vol 20 No 2 (2021): Anterior Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33084/anterior.v20i2.2175
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ragam pali dan denda pali dalam ritual Dayak Ngaju Tiwah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model pendekatan budaya dengan mengumpulkan data berupa kata, gambar, dan bukan angka dari studi pustaka, wawancara, catatan lapangan, foto, dan video dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa reduksi data, penyajian data. dan menyimpulkan. Hasil yang diperoleh adalah bahwa dalam ritual tiwah terdapat pembatas adat yang disebut Hinting Pali, yang tidak dapat dilanggar oleh beberapa jenis pali atau pantangan seperti pali sayur, pali hewan, pali ikan, dan sikap / perilaku pali. Jika ada pelanggaran pali dalam ritual tiwah, denda yang diberikan adalah mengganti dua kali lipat biaya tiwah yang telah dikeluarkan oleh anggota ritual tiwah. Penelitian ini hanya membahas pali dalam ritual tiwah masyarakat adat Dayak Ngaju. Kedepannya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian tentang pali dalam ritual dan upacara lainnya dalam budaya masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ILMU HITAM PADA MASYARAKAT DAYAK NGAJU ]]>
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v11i1.629
<![CDATA[Melimpahnya kekayaan budaya pada masyarakat dayak ngaju salah satunya adalah kemampuan supranatural/magis yang sangat erat dengan kehidupan ritual adat tetapi kerap disalahgunakan menjadi sebuah kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ilmu hitam dalam pandangan masyarakat Dayak Ngaju dan wujud sanksi adat bagi pelaku ilmu hitam dalam masyarakat Dayak Ngaju. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan pendekatan yuridis empiris dan menspesifikasikannya melalui penelitian kualitatif berdasarkan bahan-bahan yang didapatkan dari lapangan seperti hasil wawancara yang didukung dengan bahan hukum normatif serta penelitian sebelumnya yang terkait. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Dayak Ngaju mengenal beberapa jenis ilmu hitam, yaitu parang maya, aguh, sanggar, dan pulih dan sangat mengutuk serta membenci pelaku kejahatan ilmu hitam. Sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku kejahatan ilmu hitam adalah bayar regan oloh artinya membayar biaya pengobatan bagi yang sakit, dan membayar biaya rukun kematian sesuai agama dan kepercayaan bagi korban yang meninggal dan sanksi sosial berupa pengucilan sosial oleh masyarakat. Sanksi adat dan sanksi sosial ini menjadi alternatif penegakan hukum di masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum Undang-Undang KUHP terhadap pelaku kejahatan ilmu hitam. Kata Kunci: Ilmu Hitam, Penegakan Hukum, Hukum Adat.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENEGAKKAN KETERTIBAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.086 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas ataupun kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari kepolisian yang tertuang Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 43 UndangUndang No. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan keterkaitan tugas pokok dan kewenangan serta kewajiban antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menegakkan ketertiban di masyarakat.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perkawinan Antara Pria dan Wanita yang Tidak Memenuhi Ketentual Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ]]>
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (809.001 KB)
<![CDATA[Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam mencapai tujuan tersebut, keabsahan sebuah perkawinan sangatlah penting khususnya dalam hal batas umur perkawinan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya dalam hal pembatasan usia perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Kata Kunci: Keabsahan, Batas Umur Perkawinan, Perkawinan.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.986 KB)
<![CDATA[Abstract : Research on the supervision of judicial power in Indonesian legal state, is based on the normative research method. The problem is about the external control of the legislative power over the judicial authorities in Indonesia. From this research, it has been found that within the perspective of the state law, Judicial Power or Judicial Power (Yudiciare) has authoritative powers in overseeing the implementation of the Act implemented by the Executive. General oversight both in the strict sense and loosely equally have internal controls on judicial performance and functionally oversees the Judiciary institutions. External Oversight of Judicial Power exercised by the executive is relatively small, precisely the performance of the judicial power of the past a lot of supervision in the form of interpretation and even changes to the legislation Legislative Product. This happens as an implementation of the theory of separation of power which is constitutionally regulated. Internal control within which there is an ethical dimension is the supervision of the freedom of Judicial Power based on moral rules (ethics) which must be ignored by the exercise of Judicial Power (Judge) in performing Judicial functions even though it is outside the Law but there is a connection with the normative and institutional external limits. Keywords : Community Monitoring, Judicial Commission, Court Performance.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.388 KB)
<![CDATA[Pemerintah daerah sebagai bentuk otonomi daerah di Negara Indonesia merupakan bentuk sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memajukan nilai serta kemampuan mandiri di daerah. Dalam peningkatan kualitas serta kapasitas daerah, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari pemerintah daerah sebagai bentuk demokrasi dalam hal peran serta dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk menelaah bagaimana peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pembentuan peraturan daerah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemerintah daerah dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang telah diamanatkan oleh undang-undang dalam hal peningkatan kualitas pemerintah daerah dalam menuju pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan merupakan bentuk perwujudan sistem demokrasi di pemerintah daerah]]>
<![CDATA[KEWENANGAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (694.636 KB)
|
DOI: 10.61394/jihtb.v4i1.94
<![CDATA[Eradicating corruption in Indonesia has become a pillar measuring the realization of the ideals of good reform of the State administration. In realizing this, the National Police as a law enforcer has become one of the institutions that have authority with the Attorney General's Office and the Corruption Eradication Commission is always maximal in combating corruptors in Indonesia. This study aims to understand the authority of the Indonesian National Police in the Eradication of Corruption Crimes. The method in this study uses a type of normative legal research that examines the laws and regulations governing the authority of the Indonesian National Police in the Eradication of Corruption Crimes. In this study, it is known that the Indonesian National Police has the authority to investigate corruption by always coordinating with the Prosecutor, namely the Public Prosecutor who accepts the results of the Police investigation.]]>
<![CDATA[Eksistensi Hukum Adat melalui Penerapan Singer (Denda Adat) dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju ]]>
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v12i1.787
<![CDATA[Perceraian yang terjadi dalam proses berumah tangga, merupakan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan yang telah berjanji sehidup semati dalam prosesi sakral perkawinan. Tetapi dalam faktanya, perceraian masih marak terjadi dimana salah satunya pada masyarakat adat Dayak Ngaju. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan, yang meelaborasi data dan informasi dari sumber-sumber ilmiah baik cetak maupun elektronik. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perceraian masyarakat suku Dayak Ngaju tidak dapat terpisahkan dari janji perkawinan adat yang telah dibuat. Singer sebagai denda adat dalam perceraian masyarakat adat Dayak Ngaju yang termuat dalam 96 Pasal Hukum Adat Tumbang Anoi yaitu Pada Pasal 3 Singer Hatulang Belum atau denda dalam perceraian sepihak dan Pasal 4 Singer Hatulang Palekak Sama Handak atau denda perceraian karena kehendak bersama, diterapkan kepada pasangan yang melakukan perceraian sebagai salah satu bentuk eksistensi dan penerapan hukum adat serta bertujuan menjadi pengontrol dan pengingat dalam upaya mempersukar perceraian yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Ngaju.]]>
<![CDATA[Desa Bukit Bamba: wisata edu dan wisata kesehatan ]]>
<![CDATA[Fitria Husnatarina]]>;
<![CDATA[Jasiah Jasiah]]>;
<![CDATA[Silvia Arianti]]>;
<![CDATA[Infa Minggawati]]>;
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>;
<![CDATA[Sumiatie Sumiatie]]>
<![CDATA[ Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 3 No. 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Research and Social Study Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33292/mayadani.v3i1.93
<![CDATA[Saat ini pariwisata berkembang pesat. Permasalahannya, kemajuan suatu kawasan wisata tidak menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini dikarenakan perkembangan pariwisata di Indonesia beberapa tahun terakhir ini telah memasuki tatanan baru. Untuk pengembangan tersebut, telah dilakukan strategi melalui pengembangan desa wisata, salah satunya adalah Desa Wisata Bukit Bamba yang terletak di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Dengan berkembangnya wisata edukasi (Edu Tourism) dan wisata kesehatan (Wellness Tourism). Karena kesehatan dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, sedangkan kesehatan adalah bagaimana kita menjaga kesehatan dan berubah dari sakit menjadi sehat. Dengan pendidikan kita menjadi pintar dalam menjaga kesehatan, mulai mampu mempersiapkan generasi yang unggul untuk masa depan, dengan pendidikan kita bisa lebih mengutamakan masa depan daripada ego yang konsumtif. Maka kita menyadari bahwa pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar sebuah negara, termasuk Indonesia.]]>
