Ira Haira Zulfia
Universitas Negeri Padang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI DAERAH DALAM PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI Ira Haira Zulfia; Gus Endrawan; Citra Rosika; Syamsir; Aldri Frinaldi
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6666

Abstract

Kebijakan merupakan kegiatan yang diusulkan dalam menyelesaikan masalah demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat melayani secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik merupakan keputusan pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yakni pimpinan tertinggi dari sebuah organisasi daerah. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik salah salah satunya melalui peningkatan kreativitas organisasi, pegawai/aparat baik dari level pimpinan sampai kepada level staf demi mewujudkan pemerintahan yang cerdas, melalui peningkatan kinerja organisasi dengan mengeluarkan kebijakan inovasi. Dimana kebijakan inovasi ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Kota Padang juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah. Peraturan mengenai inovasi sebelumnya telah ada, namun masih banyak perlu penyempurnaan sejalan telah dilaksanakan peraturan sebelumnya. Namun pelaksanaan inovasi ini tentunya dibutuhkan perjuangan yang besar serta keseriusan pimpinan, pegawai serta pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan ini. Selain itu pelaksanaan inovasi juga perlu dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan inovasi juga dukungan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia. Pelaksanaan inovasi daerah ini juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia yaitu pegawai/aparat serta meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Padang agar meningkatnya kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini memberikan gambaran implementasi kebijakan inovasi daerah sudah berjalan cukup baik namun dibutuhkan keseriusan dari berbagai pihak baik dari Walikota, Sekda dan pimpinan OPD dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan inovasi demi meningkatkan kinerja organisasi. Dengan hasil penelitian ini diharapkan kepada seluruh pimpinan agar dapat memberikan perhatian serius, komitmen dan menyediakan dukungan anggaran untuk dapat melaksanakan kebijakan ini agar meningkatkan kinerja oragnisasi.
Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau Dari Indeks Pembangunan Manusia Ira Haira Zulfia; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganisis menganalisis bagaimana problematika pelaksanaan otonomi khusus ditinjau dari indeks pembangunan manusia (IPM). Artikel ini dianalisis menggunakan pendekatan studi literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dan sumber yang relevan terkait dengan topik yang dibahas. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis isi. Hasil dari studi literatur ini mengungkap beberapa problematika pelaksanaan otonomi khusus di Papua, terutama dalam konteks indeks pembangunan manusia. Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain terhentinya dana otonomi khusus di birokrasi pemerintahan, kurangnya layanan kesehatan yang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, diskriminasi kebijakan pusat terhadap daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah setelah pelaksanaan otonomi khusus.