Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Daya Terima Masyarakat Terhadap Keberadaan Perusahaan Dengan Pendekatan (Social License To Operate) Di Desa Tani Baru Kecamatan Anggana Heru Suprapto; Ali Akbar; Sundoyo Sundoyo; Martain Martain; Sugeng Raharjo; Aswan Efendi
JEMI is managed and published by the Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Kutai Kartanegara University. Institutional legality is reflected in the ISSN number: 1411-9560 published by LIPI in 2003 as a manifestation of the comm Vol 23 No 1 (2023)
Publisher : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/jemi.v23i1.1344

Abstract

Abstract Research on Community Acceptance of the Company's Existence weaving the SLO instrument developed by Thomson and Boutilier (2011), the research uses a two-stage qualitative approach, the first uses a benchmark of SLO perception value then the findings are confirmed to key stakeholders. The results showed that SLO is at Acceptance/high tolerance, i.e. that the company has crossed the threshold of legitimacy to operate. High acceptance/tolerance is a temporary willingness to tolerate the company's operations, thus the company's operating environment is not stable with the potential for turmoil that can be disruptive.
KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI HAMBATAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN) Martain Martain
MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2019): MAHAKAM
Publisher : Prodi Administrasi Negara FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/mahakam.v8i1.546

Abstract

Fokus dalam penelitian ini adalah proses penyusunan dan hambatan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Perda tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di Kukar. Selain itu untuk memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Kukar atas pelaksanaan program dan bidang kerja TJSP yang sinergis dengan program pembangunan daerah.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan untuk penentuan informannya penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pertama bahwa Perda tersebut merupakan Perda inisiatif dari DPRD Kukar, tak mengherangkan jika Perda tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Anggota DPRD Kukar periode 2009-2014, sehingga dalam proses penyusunannya tidak mendapatkan hambatan/persoalan yang cukup mengganggu. Kedua, Perda tersebut lebih bersifat elitis, yang ditandai dengan adanya dominasi pihak eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunannya, sementara partisipasi masyarakat sangat minim bahkan tidak ada dalam penyusunan Perda tersebut. Ketiga, terdapat 4 hal yang menghambat implementasi dari Perda yang dimaksud, yaitu: (1). sosialisasi Perda yang kurang optimal kepada masyarakat dan pihak terkait; (2). belum keluarnya Peraturan Bupati Kukar untuk menindaklanjuti pelaksanaan teknis Perda yang dimaksud; (3). ketidakjelasan pembentukan Forum TJSP Kukar; (4). Masuknya Perda yang dimaksud dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015, sebagai salah satu Perda yang direvisi. Keempat, belum terlaksananya Perda tersebut, berdampak pada belum terjadinya sinergitas yang baik atas rencana pembangunan daerah dengan pelaksanaan program CSR perusahaan yang beroperasi di Kukar.Kata Kunci:  Kebijakan TJSP, Proses Penyusunan Perda TJSP, Hambatan Implementasi Perda TJSP