Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA SIMPANAN GIRO DI BSI KCP BELOPA Aprilia Hasyim; Anita Marwing; Muhammad Yassir Akbar Ramadhani
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 7, No 2 (2022): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v7i2.3846

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama karyawan dan juga nasabah BSI KCP Belopa, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner,  dan dokumentasi guna menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, UU, PBI, POJK, dan fatwa para ulama yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.)  Penerapan akad wadiah yad dhamanah pada simpanan giro di BSI KCP Belopa dilakukan dengan cara nasabah menitipkan dana kepada pihak bank dan pihak bank dapat memanfaatkan dana tersebut, serta penarikan dana tersebut dapat menggunaka cek atau bilyet giro, akan tetapi nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana setiap waktu, hanya dapat dilakukan di waktu tertentu dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menjelaskan bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu (on call). 2.) Pengelolaan dana simpanan giro di BSI KCP Belopa sepenuhnya dilakukan oleh pihak bank dimana pihak bank mengelola dana simpanan milik nasabah dan dana tersebut dikelola oleh pihak bank untuk produk usaha milik bank. 3.) Penentuan bonus dana simpanan giro di BSI KCP Belopa telah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menjelaskan bahwa dalam tabungan yang berakad wadiah tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
Realitas Perkawinan Beda Agama pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja (Analisis Hukum Islam) Buhari Pamilangan; Anita Marwing
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 19 No. 1 (2023): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v19i1.3059

Abstract

This article discusses interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency with the following problems: 1) factors causing of interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency; 2) the implications caused by interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency; and 3) how to minimize interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency. This research is a qualitative study that uses normative theological, juridical, cultural sociological, and historical approaches. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with religious leaders, community leaders, traditional leaders, the head of the religious affairs office (KUA), and perpetrators of interfaith marriages in South Sangalla District, Tana Toraja Regency. The results showed that: 1) the occurrence of interfaith marriages in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency is due to several factors, namely: women's freedom to choose prospective husbands, legitimization of interfaith marriages by custom, lack of religious knowledge and feelings of like and love; 2) the implications of interfaith marriages, namely: it is difficult to realize the purpose of marriage because of differences in spiritual principles, so that it has the potential to cause disputes and cause problems for children, especially in determining the child's religion and school; and 3) efforts to minimize the occurrence of interfaith marriage can be done internally and externally.