Muhammad Yassir Akbar Ramadhani
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA SIMPANAN GIRO DI BSI KCP BELOPA Aprilia Hasyim; Anita Marwing; Muhammad Yassir Akbar Ramadhani
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 7, No 2 (2022): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v7i2.3846

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama karyawan dan juga nasabah BSI KCP Belopa, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner,  dan dokumentasi guna menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, UU, PBI, POJK, dan fatwa para ulama yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.)  Penerapan akad wadiah yad dhamanah pada simpanan giro di BSI KCP Belopa dilakukan dengan cara nasabah menitipkan dana kepada pihak bank dan pihak bank dapat memanfaatkan dana tersebut, serta penarikan dana tersebut dapat menggunaka cek atau bilyet giro, akan tetapi nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana setiap waktu, hanya dapat dilakukan di waktu tertentu dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menjelaskan bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu (on call). 2.) Pengelolaan dana simpanan giro di BSI KCP Belopa sepenuhnya dilakukan oleh pihak bank dimana pihak bank mengelola dana simpanan milik nasabah dan dana tersebut dikelola oleh pihak bank untuk produk usaha milik bank. 3.) Penentuan bonus dana simpanan giro di BSI KCP Belopa telah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menjelaskan bahwa dalam tabungan yang berakad wadiah tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
SISTEM AKAD MUDHARABAH PRODUK DEPOSITO PADA BANK MUAMALAT KCP PALOPO Yuliana Anwar; Helmi Kamal; Muhammad Yassir Akbar Ramadhani
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 8, No 2 (2023): Al-Amwal : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v8i2.4140

Abstract

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekaatan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama karyawan dan juga nasabah Bank Muamalat KCP Palopo, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menempatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, UU, PBI, POJK, dan fatwa para ulama yang berkaitan, setelah semua data berkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem akad mudharabah deposito di Bank Muamalat KCP Palopo mempunyai perbedaan sistem perhitungan hasil antara deposito mudharabah dengan deposito Bank Konvensional yaitu pada bank syariah sistem bagi hasilnya berdasarkan jumlah dana yang disimpan, rasio bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh bank, sedangkan pada bank konvensional yaitu sitem bagi hasilnya hanya berdasarkan jumlah dana yang disimpan. 2) penerapan akad mudharabah pada deposito di Bank Muamalat KCP Palopo dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yaitu pihak bank mengelola dana milik nasabah dan tidak memiliki batasan dalam mengelolanya. Dana tersebut dikelola dalam bentuk seperti KPR, pembelian rumah, pembelian motor dan mobil, dan renovasi rumah. Sistem pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Pasal 1 ayat 22 UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah