Busri
Universitas Muhammadiyah Makassar

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar Ihyani Malik; Nur Wahid; Busri
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.134

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Reformasi Birokrasi 4.0 berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang gesit (Agile Governance) di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP) LAN Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen yang kemudian data dianalisis serta divisualisasi dengan software Nvivo 11 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agile Governance di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar sudah terimplementasi dengan baik berdasar pada prinsip-prinsip Agile Governance. Prinsip pertama yaitu good enough governance; pelaksanaan reformasi birokrasi 4.0 sudah menyesuaikan konteks dan kapabilitas organisasi. Prinsip kedua adalah business-driven; pelaksanaan reformasi birokrasi sangat berorientasi pada proses. Prinsip ketiga yaitu human focused; reformasi birokrasi sudah melibatkan seluruh pegawai serta peserta pelatihan untuk berkontribusi. Prinsip selanjutnya yaitu based on Quick wins; inovasi dan program kegiatan dalam reformasi birokrasi dapat dengan cepat dilakukan dan mencapai target dalam Quick wins tahunan. Kemudian systematic and adaptive approach; reformasi birokrasi dilakukan secara sistematis, adaptif pada masa pandemi Covid-19, terukur serta dapat dinilai dalam monitoring dan evaluasi. Prinsip terakhir yaitu simple design and continuous refinement; pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara gesit dan memiliki peningkatan pada 8 area perubahan dengan pemanfaatan teknologi serta penerapan budaya kerja yang dinamis. Sehingga reformasi birokrasi dapat menjadi faktor pengungkit menuju tata kelola pemerintahan yang gesit.