AKBAR SILO
PROGRAM PASCASARJANA, UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN PUBLIK DALAM SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASMAT HOTMAN TOMAN SIRINGORINGO; AKBAR SILO; AGUSTINA IVONNE POLI
Jurnal Administrasi Publik Papua Vol 1, No 1 Feb (2022)
Publisher : Jurnal Administrasi Publik Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.75 KB) | DOI: 10.31957/japp.v1i1 Feb.2742

Abstract

ABSTRAKPerubahan sistim pelayanan pada era globalisasi sangat terasa dan banyak mengalami perubahan. Pelayanan berbasis aplikasi telah mengubah pelayanan dari pelayanan manual menjadi pelayan berbasis teknonologi. Secara khusus pelayanan kepegawaian yang semula secara manual tetapi kini telah berbasis Simpeg (sistim informasi manajemen kepegawaian). Simpeg memberikan kemudahan dalam pelayanan kepegawaian. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui pengamatan dan wawancara utntuk mengetahui secara langsung bagaimana penerapan simpeg dalam pelayanan kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi simpeg Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat secara umum telah berjalan dengan baik. Pelayanan simpeg dapat dilihat dari dimensi transparansi, akuntabilitas, kondisional, kesamaan hak, keseimbangan Hak dan Kewajiban. Penerapan simpeg dalam pelayanan kepegawaian dapat memotivasi sehingga memberikan kemudahan akses data. Melalui akses data akan memberikan motivasi pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja ASN. Untuk menjaga stabilitas pelayanan dan kinerja diharapkan simpeg dapat mengikuti perkembangan zaman kemajuan zaman.Kata kunci: Kualitas meningkatkan motivasi dan KinerjaABSTRACTChanges in the service system in the era of globalization are felt and have undergone many changes. Application-based services have changed services from manual services to technology-based services. In particular, the personnel service, which was originally manual, has now been based on Simpeg (employment management information system). Simpeg provides convenience in personnel services. The research was conducted with a qualitative approach through observation and interviews to find out firsthand how SIMPEG is applied in personnel services. The results of the study indicate that the factors that affect the Civil Service and Human Resources Development Agency of Asmat Regency in general have been running well. Simpeg services can be seen from the dimensions of transparency, accountability, conditionality, equality of rights, balance of rights and obligations. The application of simpeg in personnel services can motivate so as to provide easy access to data. Through data access will provide service motivation so that it can improve ASN performance. To maintain service stability and performance, it is hoped that Simpeg can keep up with the times.Keywords: Quality increases motivation and performance
IMPLEMENTASI LIMA NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (Studi komparatif Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura dan Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura) LUKSEN JEMS MAYOR; AKBAR SILO; YOSEPHINA OHOIWUTUN
Jurnal Administrasi Publik Papua Vol 1, No 2 Jun (2022)
Publisher : Jurnal Administrasi Publik Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.784 KB) | DOI: 10.31957/japp.v1i2 Jun.2755

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura dan Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura dan menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kementerian Kabupaten Jayapura dan Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura. Jenis penelitian penelitian kualitatif yang bersifat komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi tahap reduksi data, tampilan data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura dalam penerapan Lima Nilai Budaya Kerja pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik dan variabel kinerja pegawai yang yang perlu mendapat perhatian adalah kecepatan kerja pegawai dalam meyelesaikan tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Sementara indikator kualitas kerja, komunikasi, kemampuan bekerja dan inisiatif agar perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Dan Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura dalam penerapan Lima Nilai Budaya Kerja khususnya pada profesionalitas pegawai perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi. Sementara penerapan nilai integritas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan yang selama ini sudah berjalan dengan baik perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan terus. Sementara untuk variable kinerja pegawai yang yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan kerja pegawai untuk terus ditingkatkan.Kata Kunci: Lima Budaya Kerja, Kinerja Pegawai ABSTRACTThis study aims to analyze and describe how the implementation of the Five Cultural Values of the Ministry of Religion in Improving Employee Performance at the Office of the Ministry of Religion of Jayapura Regency and the Office of the Ministry of Religion of Jayapura City and to analyze and describe what factors support and hinder the Implementation of the Five Cultural Values of the Ministry of Religion in Improving Employee Performance at the Office of the Ministry of Jayapura Regency and the Office of the Ministry of Religion of the City of Jayapura. This type of research is a comparative qualitative research. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data display, conclusion and verification stages. The results of the research of the Office of the Ministry of Religion of Jayapura Regency in the application of the Five Values of Work Culture in general have been carried out well and the employee performance variable that needs attention is the speed of work of employees in completing their daily tasks and work. While indicators of work quality, communication, work ability and initiatives that need to be maintained and even improved. And the Office of the Ministry of Religion of the City of Jayapura in the application of the Five Work Cultural Values, especially in the professionalism of employees, needs to be addressed and improved again. Meanwhile, the implementation of the values of integrity, innovation, responsibility and example that have been going well so far needs to be maintained and even improved. Meanwhile, the employee performance variable that needs attention is the employee's work ability to continue to be improved.Keywords: Ministry of Religion's work culture, Employee Performance
OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN TELUK WONDAMA ANDY NIKOLAS RAWAR; AKBAR SILO; YOSEPHINA OHOIWUTUN
Jurnal Administrasi Publik Papua Vol 1, No 2 Jun (2022)
Publisher : Jurnal Administrasi Publik Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.84 KB) | DOI: 10.31957/japp.v1i2 Jun.2753

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta faktor pendukung dna penghambat Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Teluk Wondama. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Informasn sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan dianalisis menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa optimalisasi pengawasan DPRD Kabupaten Teluk Wondama melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Dearah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan DPRD Kabupaten Teluk Wondama juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik. Pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara adminsitrasi misalnya pembuatan raperda baru, Penghentian proyek maupun program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kabupaten Teluk Wondama juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan. Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi karena DPRD berasal dari partai politk sehingga fungsi pengawasan dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan keterbatasan kualitas Sumber daya manusia, terbatasnya fasilitas dan sarana. Tetapi untuk meminimalisasikan suatu penghambat DPRD Kabupaten Teluk Wondama memiliki suatu perangkat komisi sesuai bidangnya yang di optimalkan untuk melakukan pengawasan, Selain itu juga adanya pengawasan lembaga intern dari pemerintah pusat seperti Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) yang merupakan lembaga intern yang membantu DPRD dalam Pemeriksaan keuangan daerah.Kata Kunci: Optimalisasi, Pengawasan, DPRD, Kabupaten Teluk WondamaABSTRACTThis study aims to obtain an overview of the optimization of the supervisory function of the Member of the People’s Legislative Assembly as well as the supporting and inhibiting factors in Realizing Good Governance in Teluk Wondama Regency. This type of research is descriptive qualitative. Sources of data used include primary data and secondary data. Information as many as 6 people. Data collection techniques used interview guidelines and analyzed using qualitative data. The results showed that the optimization of the supervision of the Teluk Wondama Regency member of the People's Legislative Assembly includes supervision of the implementation of regional regulations and other laws and regulations, regional head regulations, APBD, government policies in implementing regional development programs and the Teluk Wondama Regency member of the People's Legislative Assembly is also responsible for supervising Public services. The supervision carried out includes administrative corrective actions such as the making of a new regional regulation, termination of projects and programs. For field supervision, the DPRD of Teluk Wondama Regency also went to the work site to ensure that the work had been carried out in accordance with the plans and regulations. Supporting and inhibiting factors for optimization are because member of the People's Legislative Assembly. comes from political parties so that the supervisory function of the council is always busy in dealing with the affairs of political parties, has not been able to optimize the supervisory function, limited quality of human resources, limited facilities and facilities. However, to minimize an obstacle, the DPRD Teluk Wondama Regency has a commission set according to its field which is optimized to carry out supervision. In addition, there is supervision of internal institutions from the central government such as the Financial and Development Supervisory Agency and the Regional Supervisory Agency which are the an internal institution that assists the DPRD in regional financial audits.Keywords: Optimization, Supervision, Provincial Legislatives Council, Wondama Bay Regency