Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang Marilang, Marilang
Jurnal Konstitusi Vol 9, No 2 (2012)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.087 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

Failures indicated by countries with individualistic capitalist liberal ideology (the classical rule of law state) and those with socialist ideology spawned welfare state ideology that seeks to combine the principles of the rule of law with the principles  of the socialist state which adopts the ideology that the state no longer functions as simply an instrument of power but is seen as a tool of service (an agency of service) in the form of policy-making, making arrangements, administration, management and supervision of mining products. Welfare state ideology is adopted by our constitution, so that the mandate of the 1945 Constitution, Article 33 paragraph (3) to the statewhich becomes the main tasks of the government in managing mining goods opens wide opportunities to realize maximum benefit for the people.
Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif Marilang, Marilang
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 2 (2017)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.924 KB) | DOI: 10.31078/jk1424

Abstract

Dalam catatan sejarah perkembangan peradaban manusia diketahui bahwa keadilan merupakan salah satu value (nilai) yang diagung-agungkan, dicari, dan diimpikan semua orang, bukan hanya karena merupakan konsensus moralitas semua manusia yang lahir dari hati nuraninya masing-masing, melainkan keadilan memang merupakan konsep yang diturunkan dari langit. Selain itu, keadilan memang merupakan instrumen penting bagi upaya mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua manusia, bahkan bagi semua makhluk ciptaan-Nya. Demikianlah karakter hukum progresif yang dibangun (dikonstruk) oleh pendirinya yaitu Satjipto Rahardjo yang mengkonsepsikan bahwa “Hukum harus mengabdi kepada kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia yang harus menghambakan diri kepada hukum”. Namun kenyataannya, hukum telah kehilangan rohnya (value-nya) yaitu keadilan, sehingga dalam penegakannya, hukum tampil bagai raksasa yang setiap saat menerkam rasa keadilan masyarakat melalui anarkismenya yang berkedok kepastian hukum dalam bingkai positivisme yang mengkultuskan undang-undang.
Revitalisasi Fikih Keluarga Sebagai Instrumen Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Ismi, Nur; Kurniati, Kurniati; Marilang, Marilang
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 2, MAY 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i2.47489

Abstract

The phenomenon of child sexual violence is becoming more frequent, children should receive special protection for their physical and mental health. This aims to ensure that children can grow and develop well and be protected from the threat of dangerous crimes in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Parents play an important role in preventing sexual violence against children, therefore knowledge and attitudes, as well as parental behavior towards sex education are very important. In this research, two main themes will be discussed, namely; the concept of parenting from a family jurisprudence perspective and the role of parents in preventing sexual violence against children from a family jurisprudence perspective. The question arises whether parents' parenting patterns for children have been regulated in Islamic law, and what is the correct parenting pattern according to family jurisprudence that can prevent sexual violence against children. This research uses the results of a literature search containing theories relevant to the research problem. In this research, an assessment was carried out regarding the concepts and theories used based on literature related to the topic and available. This research is descriptive research which focuses on a systematic explanation of the facts obtained when the research was conducted. From this research it can be understood; The concept of ḥaḍānah or care is explained in three general parts, namely regarding the requirements for a caretaker, the classification of people who have custody, and the length of the care period. The role of parents and family is an important part of the social environment which is needed as a center for children's development towards sexual maturity. Parents must understand and convey sex education to their children. Among the efforts to prevent sexual violence against children are training children to ask permission before entering their parents' room, separating children's beds, getting children used to lowering their eyes and covering their private parts, as well as several other methods which will be explained by the author.
Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa) Wulandari, Rezky Ayu; Marilang, Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16485

Abstract

Penulis membahas tentang peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di kab.Gowa. Maraknya tindakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak dibawah umur dibuktikan dari data yang saya dapatkan pada kepolisian resort gowa yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian normatif sosiologis. Sumber data penelitian adalah Polres Gowa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual kepada anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan preventif dan respresif. (2) Faktor yang menghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah faktor media sosial yang dimana kebanyakan anak dibawah umur menyalahgunakan fungsi dari media sosial tersebut, sehingga anak dapat diperdaya dengan segala tipu muslihat dan mengalami kekerasan seksual. Implikasi dari penelitian ini adalah aparat kepolisian yang menangani langsung tetang masalah hukum perlu lebih meningkatkan pola kerjanya. Serta kepolisian harus terus membina masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.
Analysis of the Theory of the Enactment of Islamic Law: Implications and Challenges in the Indonesian Context Mappasessu, Mappasessu; Marilang, Marilang; Akmal, Andi Muhammad
JHK : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): JHK-June
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v1i4.175

Abstract

Applying Islamic law, there needs to be a deep understanding of the theory of the enactment of Islamic law by the principles of national law, justice, and national values, this paper dissects the analysis of the theory of the enactment of Islamic law, How is the conceptual framework of the theory of the enactment of Islamic law in Indonesia, and What is the purpose of understanding the theory of the enactment of Islamic law in Indonesia, using the library research method is a study whose data is in the form of theories, concepts of thoughts and ideas, examining data and events that have occurred among Muslims in Indonesia in previous research, writing books and articles then continued research using relevant legal reasoning methodologies whose results found a condition that we can realize the complexity and challenges in integrating aspects of Islamic law into a country's national legal system,  including in the Indonesian context.