Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Unes Law Review
Syaiful Munandar
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Unes Law Review

 1 
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH NOMOR 4/Pid.Sus/2022/ PN Pyh DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAKAN PIDANA KONTEN ASUSILA LEWAT MEDIA WHATSAPP Lastary Okvania; Lola Yustrisia; Syaiful Munandar
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.669

Abstract

Perbandingan putusan yang di keluarkan oleh hakim adalah hal yang sudah sering terjadi dalam peradilan di Indonesia. Perbedaan pendapat dan penafsiran Hukum membuat banyaknya perbedaan putusan pada tingkatan pengadilan. Hal ini terjadi pada putusan yang di keluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh mengenai tindakan pidana konten asusila yang diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dibebaskan dari tahanan dan putusan Mahkamah Agung RI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan terdakwa menjalani masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data- data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Payakumbuh penggunaan teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Data primer diperoleh dari penelitian dan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan, dokumen dan pendapat ahli yang relevan dengan pembahasan penulis ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa pertimbangan Majelis hakim dan hakim anggota mempengaruhi hasil putusan yang terbukti secara sah atau tidak dalam melakukan tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt) Abdul Gafur; Sukmareni Sukmareni; Syaiful Munandar
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan untuk mengetahui penerpan sanksi dalam putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, mempelajari, mengkaji dan menjelaskan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa 1) pertimbangan hukum bahwa fakta-fakta dipersidangan sekaligus kesesuaian diantara keterangan saksi-saksi akan serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan akan mempengaruhi putusan Hakim. Dalam hal ini terdakwa Eka Sari panggilan Eka memang telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 2) Terkait pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, nomor putusan 90/pid.B/2021/PN Bkt. Ini masih kurang tepat, karena sanksi pidana yang diterima terdakwa belum sebanding dengan jumlah kerugian materil yang diterima oleh cv merapi argo sejati. Dengan kerugian materil yang mencapai Rp. 87.092.000,- (delapan puluh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan kerugian non materil seperti nama baik perusahaan yang sudah dinilai menurun sehingga membuat perusahaan tersebut tutup sementara.
Analisis Dakwaan atas Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan di Kejaksaan Negeri Padang Wiza Fitria; Lola Yustrisia; Syaiful Munandar
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.765

Abstract

State institutions that exercise State power, especially in the field of prosecution, are called the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The Prosecutor's Office is a body that has authority in law enforcement and justice, the Prosecutor's Office itself is led by the Attorney General, the High Prosecutor's Office and the District Attorney's Office which is an integral and inseparable whole. The indictment for the Public Prosecutor is the basis for proving Juridical Analysis, filing charges and legal remedies by the prosecutor. The type of research used is empirical juridical, which is research oriented to data collection at the location. As for the results of research on the consideration of the public prosecutor in making charges, the first thing that is done is in terms of case files, case files from investigators that have been declared complete by the investigating prosecutor are poured into the form of P-21. In the sense that the case file is declared complete because it has met the formal and material requirements. The public prosecutor uses the alternative indictment i.e. first, second or third, The alternative indictment is made in the form of an indictment that includes two or more several Articles that are placed the word "or" indicating the nature of the alternative, the public prosecutor still doubts what type of crime is actually appropriate to be charged. And give the judge the opportunity to choose one of the charges filed in the indictment
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN TERADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Bunga Roswari; Sukmareni Sukmareni; Syaiful Munandar
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.772

Abstract

The application of restorative justice by the Pasaman District Prosecutor's Office to perpetrators of criminal acts of narcotics abuse is an approach in the criminal justice system that focuses on restoration, reconciliation and restoration of relationships damaged by criminal acts. The aim of this research is to examine the implementation of restorative justice by the Pasaman District Prosecutor's Office towards perpetrators of criminal acts of narcotics abuse using empirical juridical methods. The results of this research show that restorative justice for perpetrators of narcotics abuse has been implemented but is not optimal because there are still obstacles, based on Attorney General Regulation Number 18 of 2021 which can only be applied to narcotics addicts, narcotics abusers and victims of narcotics abuse, in the event that they are caught or arrested by the police, evidence of usage expires in one day and also the prosecutor must check whether the suspect is the final user (end user), check the suspect's profile in relation to financial transactions and the suspect's way of life (know your suspect), and must meet the requirements of the results The perpetrator's integrated assessment team tested positive for using narcotics. The obstacle faced by the prosecutor's office is because the prosecutor's office is not directly involved in the investigation process, so the prosecutor's office does not yet know whether the perpetrator can actually implement restorative justice or not, whether the perpetrator is really a narcotics addict, whether the evidence has been used up so The prosecutor's office must coordinate between sectors. And the effort to overcome the obstacles is by profiling or mapping, where the prosecutor's office must look at the perpetrator's legal status, user history, to his involvement in using the narcotics
Co-Authors Abdul Gafur Bunga Roswari Lastary Okvania Lola Yustrisia Rezki Kurnia Abdi Sukmareni Sukmareni Wiza Fitria