Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Pesantren Putri Hidayatullah Di Kelurahan Batakte Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Orpa J. Nubatonis; Siti Ramlah Usman; Yossie M.Y. Jacob; Helsina F. Pello
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 11 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child protection is part of the implementation of human rights values. This has the aim of protecting children's rights to live, grow, develop and participate optimally in society.However, in reality the rights of children are often neglected even though there is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This is due to the limited knowledge and understanding of the community regarding what to do when children get violence; and there are still many children's rights that are still neglected and protection must still be carried out in the interests of the child's future. So that socialization related to child protection laws is urgently needed to increase knowledge and understanding to the public regarding these laws.
Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Terhadap Kreditor Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Fernando Paulus Manafe; Agustinus Hadewata; Orpa J. Nubatonis
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dan merupakan salah satu hak warga negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1),Bentuk perlindungan hukum yang ditunjukan dalam penyelesaian sengketa termasuk dalam perlindungan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan untuk menjaminkan benda-benda yang bukan tanah yang selama ini tidak bisa ditampung oleh hipotik dan Gadai, Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis. Hasil yang diperoleh ialah, Perlindungan hukum terhadap debitor dapat dilakukan dengan perlindungan preventif dan represif, Eksekusi Langsung yang melalui Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengubah eksekusi langsung menjadi Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan eksekusi Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.