Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan
Endriyani Lestari Lestari
Universitas Negeri Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Negarawan, Independensi Kualifikasi Negarawan Sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia Endriyani Lestari Lestari
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v5i2.113

Abstract

Hakim mahkamah konstitusi memiliki kriteria berbeda dengan pemangku jabatan negara lainnya dalam pelayanan otoritas publik. Tidak ada otoritas alamiah, selain reaksi pembentukan manusia sebagai pejabat publik dalam menetapkan hukum untuk keberlangsungan hidup. Daya guna normatif hukum konstitusi, pancasila, etika dan moralitas bertumpu pada integrasi bacaan hukum dan moralitas yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat menyerahkan kebebasan alamiahnya pada otoritas publik untuk mendapatkan putusan yang adil dan tepat sejalan dengan moralitas masyarakat sipil dan positivisme hukum. Penelitian ini bertujuan mengungkap karakteristik terhadap independensi hakim konstitusi atas prasyarat negarawan. Penggunaan metode penelitian didasarkan atas riset penelitian normatif, pendekatan regulasi perundang-undangan, pendekatan komparatif, literature dan objek penelitian doktrinal. Hakim mahkamah konstitusi memiliki karakteristik berbeda dari hakim lainnya, dikarenakan spesifikasi Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang 1945. Komparasi moralitas negarawan dan individu didasarkan atas hukum yang berlaku dan pada standarisasi yang sama. Pelayanan publik yang profesional tidak hanya memerlukan daya kompetisi kepemimpinan dan kompetensi teknik beracara, melainkan juga dalam beretika. Substansi etika hakim adalah independensi yang menghadirkan tanggung jawab pribadi hakim sebagai bagian otoritas publik.
Kualifikasi Negarawan Sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia Endriyani Lestari Lestari
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2 (2023): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (August)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v1i2.6

Abstract

Constitutional court judges have different criteria than state officials in serving public authorities. There is no natural authority, other than the reaction of human formation as public officials in establishing laws for survival. The effectiveness of normative constitutional law, Pancasila, ethics and morality rest on the integration between legal readings and applicable morality. Thus, society surrenders its natural freedom to public authorities to obtain fair and appropriate decisions in line with the ethics of civil society and the laws of positivism. This study aims to reveal the characteristics of the independence of constitutional judges on the prerequisites of a statesman. The use of research methods based on normative research, statutory regulation approaches, comparative approaches, literature and doctrinal research objects. Judges of the constitutional court have different characteristics from other judges, because of the specifications of Article 24C paragraph (5) of the 1945 Constitution. The comparison of the morality of statesmen and individuals is based on applicable laws and the same standards. Professional public service requires competitive leadership, technical competency in processes, and ethics. The substance of the ethics of judges is independence which presents the responsibility of judges as part of public authority.
Co-Authors