Tri Widya Kurniasari
Fakultas ISIP Universitas Malikussaleh

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Perlindungan Hukum Nasabah Unit Link dalam Risiko Penurunan Nilai Investasi Arif Rahman; Tri Widya Kurniasari
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11, No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v11i1.10766

Abstract

Studi ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah Asuransi yang mengambil produk Unit Link terhadap risiko penurunan nilai investasi. Produk asuransi sekarang tidak hanya sebagai produk proteksi tetapi juga telah berkembang dengan kombinasi produk investasi. Produk ini dikenal sebagai Unit Link. Unit link adalah produk asuransi yang tujuan utamanya adalah proteksi, namun memiliki instrumen investasi yang juga bertujuan mendapatkan untung. Namun sama denganproduk investasi lain, Unit Link juga tidak bebas risiko. Antara lain risiko penurunan nilai investasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang permasalahan bagaimana skema produk Unit Link dalam menginvestasikan dana nasabah serta perlindungan hukum nasabah unit link dalam risiko penurunan nilai investasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif (legal research) untuk menemukan apakah hak nasabah asuransi dalam memilih produk asuransi di Indonesia telah diakomodir oleh Undang-Undang Perasuransian. Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap risiko penurunan nilai investasi telah diakomodir oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 22 ayat (4) mewajibkan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai langkah preventif dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) mengatur sanksi administrasi dan Pasal 74 ayat (2) mengatur sanksi pidana sebagai langkah represif. Artinya, secara instrumen hukum. negara telah hadir melindungi warga negaranya sebagai nasabah Unit Link. Hanya pelaksanaan penegakkannya yang masih perlu mendapat perhatian intens mengingat masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum dalam hal asuransi,