Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Pada Depot Air Minum Yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang) ]]>
<![CDATA[Echa Yuana Urvash]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.5362
<![CDATA[Legal Protection for Drinking Water Consumers at Drinking Water Depots That Do Not Meet Health Standards (Research Study in Aceh Tamiang District)]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Sebagai Pemberi Layanan Jasa Pembayaran Listrik Kepada Konsumen Pengguna Listrik (Studi Penelitian Di Wilayah Kota Lhokseumawe) ]]>
<![CDATA[Adelia Chairas]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 1 (2019): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v2i1.4065
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara pihak ketiga sebagai agen penyedia jasa pembayaran listrik dengan konsumen, tanggung jawab hukum pihak ketiga sebagai agen penyedia jasa pembayaran listrik dan akibat hukum yang diterima oleh pihak ketiga sebagai agen penyedia jasa pembayaran listrik kepada konsumen yang telah dirugikan. Tanggung jawab hukum pelaku usaha telah diatur sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut pihak ketiga sebagai pemberi layanan jasa pembayaran listrik merupakan pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab atas pelayanan dan penawaran atas barang dan/atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen, namun masih ada agen penyedia jasa pembayaran listrik yang belum melaksanakan tanggung jawab kepada konsumen yang telah dirugikan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hubungan hukum yang terjadi antara agen penyedia jasa pembayaran listrik dengan konsumen terjadi atas dasar perjanjian secara lisan. tanggung jawab hukum pihak ketiga sebagai agen penyedia jasa pembayaran listrik kepada konsumen tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 19 UUPK. Akibat hukum yang diterima oleh pihak ketiga sebagai agen penyedia jasa pembayaran listrik yang telah merugikan konsumen dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek perdata, administratif dan aspek pidana.]]>
<![CDATA[perlindungan hukum terhadap kerajinan kerawang gayo lues (studi penelitian di kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues) ]]>
<![CDATA[Roiyani R]]>;
<![CDATA[Nasrianti N]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4052
<![CDATA[Salah satu kebanggan dari masyarakat gayo lues adalah kerawang gayo, tetapi banyak masyarakat luar yang mengira kerawang gayo ini hanya dimiliki oleh satu daerah yaitu Aceh Tengah padahal setiap daerah ini memiliki motif yang berbeda dari masing-masing kerawang. Selain itu, kerawang gayo juga terdapat di daerah lain seperti lukup (Aceh Timur). Dikatuktan akan diambil oleh pihak lain maka pemerintah berinisiatif mengajukan hak cipta nya. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap kerajinan kerawang gayo lues, serta bagaimanakah hambatan dalam perlindungan hukum terhadap kerajinan kerawang gayo lues serta apakah upaya mengatasi hambatan dari perlindungan terhadap kerajinan kerawang gayo lues. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Kerajinan kerawang gayo lues telah mendapatkan perlindungan hukum yaitu mendapat hak cipta pada awal 2020. Hambatan yang didapat ialah kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya mendaftarkan kerawang gayo lues serta kurangnya pemahaman dari masyarakat gayo lues tentang perlindungan hukum dan upaya pemerintah adalah mendaftarkan kerawang gayo lues kepada HKI dan melakukan seminar sosialisasi kepada masyarakat yang membuka usaha di bidang kearwang gayo lues tersebut atau yang menggunakan motif kerswang gayo lues. Kata kunci : perlindungan hukum, kerawang gayo lues.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU DALAM WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Nia Fadhillah Hanim]]>;
<![CDATA[Sofyan Jafar]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4035
<![CDATA[Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya di sebut UUHC). Perlindungan hak cipta lagu di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta. Semakin canggihnya teknologi elektronik dan banyaknya pengguna lagu menggunakan website yang sebagian besar tidak diketahui domisilinya menyebabkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk melakukan perjanjian lisensi dan menarik royalti yang digunakan users. Hal tersebut yang menimbulkan pelanggaran Hak Ekonomi pencipta atau pengguna hak cipta atas karya ciptanya. UUHC telah mengatur mengenai penggunaan hak cipta, hak-hak yang terdapat dalam hak cipta, jangka waktu hak cipta, dan sanksi berupa ketentuan perdata dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di media internet yang dilakukan oleh pengguna internet, bentuk-bentuk pelanggaran dan upaya pemerintah dalam memberantas pelanggaran hak cipta lagu di internet. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat di ketahui upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta lagu dan penegakan hukum yang di atur dalam Pasal 113 ayat (1) dan (4) UUHC serta bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Karena kurangnya kesadaran dari pengguna internet dalam menghargai karya cipta orang lain dan kebiasaan untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu dengan cara gratis. Disarankan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah serius dalam menanggapi masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya dalam illegal downloading. Dan diharapkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu untuk melakukan pedaftaran atas ciptaannya hal ini dapat mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan hak cipta.]]>
<![CDATA[Peran pemerintah daerah dalam penerangan jalan umum menurut peraturan menteri perhubungan nomor 27 Tahun 2018 tentang alat penerangan jalan (studi kasus di kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil ]]>
<![CDATA[Layla Tun Nur]]>;
<![CDATA[Yusrizal Y]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.6565
<![CDATA[Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan Umum. Lampu penerangan jalan umum sangat diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran dalam mobilitas perekonomian suatu daerah khususnya di Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, pelaksanaan tugas dari PJU dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan berkerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Aceh Singkil. PJU merupakan salah satu pelayanan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum dan digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari, namun di Kecamatan Simpang Kanan lampu PJU tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lampu penerangan jalan banyak yang padam dan belum diperbaiki tentu hal tersebut membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman bahkan keamanannya terasa terancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam penerangan lampu jalan di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil serta mengetahui apa hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam penerangan lampu jalan di Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian deskriptif, bentuk penelitian yaitu diagnostik, dan lokasi penelitian di kecamatan Simpang Kanan kabupaten Aceh Singkil. Dan sumber data yang di gunakan sumber data primer, sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data berdasarkan teknik penelitian lapangan. Alat pengumpulan data berupa wawancara dan pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah daerah sangat berperan penting dalam penggerak berjalannya suatu kegiatan pembangunan, tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PJU yaitu mengontrol, memelihara dan mengelola, agar PJU dapat berfungsi dengan baik dan permasalahan tentang padamnya PJU di Simpang Kanan secara garis besar disebabkan karena anggaran tidak memadai, kurangnya sumber daya manusia, faktor alam, fasilitas tidak memadai sehingga hal tersebut membuat penerangan jalan tidak berjalan maksimal. Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk meminimalisir semua hambatan yang ada agar PJU berjalan sebagaimana mestinya. Saran untuk pemerintah daerah yaitu harus lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan membuat Qanun khusus terkait penyelenggaraan PJU serta lebih aktif dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.]]>
<![CDATA[Model Karakter Nasionalisme Keindonesiaan Mantan Pemuda Separatis Di Aceh Utara ]]>
<![CDATA[Arif Rahman]]>;
<![CDATA[F Fakhrurrazi]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 10, No 2 (2016): Pengetahuan dan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Sociology Department Of Syiah Kuala University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (487.192 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan memperoleh suatu pemahaman yang utuh tentang mengapa nasionalisme keindonesiaan dikalangan mantan pemuda seperatis di Aceh Utara yang pada era konflik sangat resisten terhadap Indonesia namun setelah perdamaian tercipta berubah menjadi nasionalistik. Dimensi sosial apa saja yang mendorong terjadinya perubahan sikap mantan pemuda seperatis Aceh Utara terhadap nasionalisme keindonesiaan menjadi fokus khusus dari penelitian ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Sementara untuk memperoleh data sebagai basis analisis dalam memperoleh temuan-temuan dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam (indepth interview) dan Focus Group Discussion (FGD).Setelah proses penelitian dilakukan, studi ini menemukan bahwa nasionalisme keindonesiaan pemuda Aceh Utara terhadap Indonesia pada dasarnya cukup baik. Pada tahun 1945 mereka secara heroik bersama Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Hasan Di Tiro bahu membahu melakukan Indonesianisasi Aceh. berhadapan dengan situasi sosial dan pembangunan yang tertinggal dan porak-poranda pasca perang dengan Belanda dan Jepang, maka pandangan visioner Presiden Soekarno yang berikrar akan membawa Indonesia dalam kedudukan sebagai bangsa besar yang sejahtera dan berperadaban tinggi didunia menjadi alasan subtantif dibalik tumbuh suburnya nasionalisme pemuda dan masyarakat umumnya di Aceh Utara.Namun, berbilang waktu dalam perjalanan menjadi Indonesia, masyarakat Aceh Utara mengalami dan merasakan keadaan yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno doeloe. Eksploitasi besar-besaran “perut bumi” Aceh Utara yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sejak 1976 bukannya merubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik, yang terjadi justeru melebarnya segregasi sosial akibat massifnya penduduk miskin disatu sisi dan minoritasnya yang dapat memperoleh keuntungan dari eksploitas migas di tanah mereka. Pada dimensi lain perlakukan sosial-politik yang menafikan nilai-nilai kearifan lokal dirasakan telah mencabut identitas orang Aceh Utara. Realitas inilah yang kemudian melahirkan resistensi terhadap nasionalisme Indonesia. Sehingga dalam konflik pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mereka bergabung kedalam kelompok perjuangan ini. Namun, seiring dengan tumbuhnya rasa nyaman, meningkatnya kesejahteraan dan penghargaan terhadap identitas kearifan lokal masyarakat Aceh Utara yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan korektif masa lalu oleh pemerintah Indonesia di era pasca damai, rasa kecintaan (nasionalisme) pemuda Aceh Utara terhadap Indonesia mulai tumbuh kembaliKata Kunci: Karakter Nasionalisme, Mantan Pemuda Seperatis, Aceh Utara]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam) ]]>
<![CDATA[Siti Lukmana]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v10i1.8906
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perum pegadaian Syariah dalam pelelangan barang jaminan gadai dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dalam pelelangan barang jaminan gadai. Perum Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman atas dasar hukum gadai yang berlandaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 dengan cara yang mudah, cepat dan aman. Ketika nasabah wanprestasi dan tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak Pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap benda jaminan gadai tersebutTerjadinya kerusakan pada barang jaminan gadai milik nasabah berupa gelang emas yang terputus akibat kelalaian oleh pihak petugas Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam yang menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan, padahal menurut hukum islam pihak yang menerima barang jaminan harus menjaga jaminan tersebut seperti sedia kala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris/yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian adalah Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat 2 yaitu pegadaian wajib mengembalikan/mengganti barang jaminan yang rusak/hilang dengan uang atau barang yang sama atau nilainya setara dengan harga barang jaminan tersebut. Dalam upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dalam pelelangan barang jaminan gadai yaitu : (a) ketika nasabah sudah jatuh tempo maka upaya yang dilakukan pertama kali dengan cara kekeluargaan atau musyawarah, (b) kemudian jika tidak bisa diselesaikan maka akan diperingati secara tertulis maupun melalui telepon, (c) upaya terakhir pihak Pegadaian terpaksa melelang barang jaminan gadai tersebut.]]>
<![CDATA[Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata ]]>
<![CDATA[Khairatus Sulma]]>;
<![CDATA[Jamaluddin Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.7107
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik jika dilihat dari perspektif Hukum Acara Perdata serta untuk mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa pada dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan lewat analisis, deskripsi, dan kajian atas bahan-bahan pustaka yang berbentuk isi perjanjian, undang-undang dan literatur yang berkenaan dengan masalah yang hendak dikaji. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keabsahan suatu kesepakatan yang dilaksanakan dengan memakai tanda tangan elektronik pada perspektif hukum perdata ialah berlandaskan pada asas-asas perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata, selanjutnya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektonik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Transaksi Elektronik. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik sama dengan kekuatan pembuktian sertifikat atau akta otentik yang dibuat oleh aparat umum yang berkuasa. Usaha hukum penyelesaian sengketa mengenai transaksi elektronik yang dokumen elektroniknya ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik didasari persetujuan antar kedua belah pihak tentang alternatif hukum serta badan yang merampungkan persoalan yang berlangsung. Penyelesaian sengketa sendiri umumnya bisa diklasifikasikan jadi penyelesaian sengketa secara litigasi ataupun nonlitigasi.]]>
<![CDATA[Public Hearing of Draft Qanun District North Aceh on Management Old Oil Well: Publik Hearing Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Pengelolaan Sumur Minyak Tua ]]>
<![CDATA[Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Elidar Sari]]>;
<![CDATA[Malahayati]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v7i1.13360
<![CDATA[North Aceh has many old Dutch heritage wells that still have the potential to be reactivated. Reactivation aims to regulate management so that there is a need for innovation to optimize the management of old wells whose innovation starts from the management concept to the technology used to make it more efficient, effective, and economical. This activity was carried out in the form of a public hearing on the draft Qanun of North Aceh Regency on the management of old oil wells involving the local government, DPRD, religious leaders, and community leaders. The public hearing results assessed that the management of old oil wells requires clear rules to avoid illegal drilling and tapping. Communities around the former drilling areas conduct mining in old oil wells, which are no longer economical for corporations. It is necessary to improve the legal basis that supports the establishment of a Draft Qanun on the management of old Dutch-owned oil wells in North Aceh District.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Sebagai Alat Pengelolaan Keuangan Untuk Pemulihan Perekonomian pada UMKM ]]>
<![CDATA[Razif Razif]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>;
<![CDATA[Widyana Verawaty Siregar]]>
<![CDATA[ Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen Vol 6, No 1 (2023): maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/maneggio.v6i1.11662
<![CDATA[Pertumbuhan UMKM terus mengalami pertumbuhan yang lambat bahkan ada yang tutup akibat dampak global. Hal ini membuat para pelaku usaha harus kreatif dalam mencari model bisnis baru yang inovatif dan siap bersaing dengan peradaban baru dalam rangka mempersiapkan bisnis di era digitalisasi. Penelitian ini menggunakan tipe data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe sebanyak 2.354 usaha. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode kuota, dimana teknik garis ini adalah menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan dan diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu dengan melihat usaha yang masih aktif dan berjalan di Lhokseumawe Kota sebanyak 100 usaha, dengan lini usaha mikro, kecil dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM..]]>
