Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.937
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Selat Jurnal Bina Mulia Hukum Justitia et Pax Soumatera Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Ijtihad Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Law Research Review Quarterly Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram SUPREMASI Jurnal Hukum
Laurensius Arliman S, Laurensius Arliman
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Selat

 1 
PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN HUMAN TRAFFICKING DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA Arliman S, Laurensius
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.995 KB)

Abstract

Kids are part of human who is not separated, all humans are from childhood. Protection of children are increasingly being discussed, as a result of the frequent violations of child protection cases in every region in Indonesia. In the border areas of Indonesia, many trafficked children. Therefore this paper tries to explain bagimana factors that cause the sale of children in border areas, how to organize the strengthening of the protection of children in border areas of Indonesia as well as how mewujdukan sustainable child protection in the border area. Apparently a lot of factors that led to the sale of children in border areas, especially poverty, in organizing the protection of children in the border area, it is necessary to strengthen the rule of law protecting children against trafficking, and to realize sustainable child protection to keep child life continuously. Keywords: Child, Human Trafficking, Regional, Border, Indonesia.   Anak-anak adalah bagian dari manusia yang tidak terpisah, semua manusia berasal dari masa kanak-kanak. Perlindungan anak semakin banyak didiskusikan, akibat seringnya terjadi pelanggaran kasus perlindungan anak di setiap wilayah di Indonesia. Di daerah perbatasan Indonesia, banyak anak yang diperdagangkan. Oleh karena itu makalah ini mencoba menjelaskan bagimana faktor-faktor yang menyebabkan penjualan anak di daerah perbatasan, bagaimana mengorganisir penguatan perlindungan anak-anak di daerah perbatasan di Indonesia serta bagaimana mewujdukan perlindungan anak yang berkelanjutan di daerah perbatasan. Rupanya banyak faktor yang menyebabkan penjualan anak-anak di daerah perbatasan, terutama kemiskinan, dalam mengorganisir perlindungan anak-anak di daerah perbatasan, perlu memperkuat peraturan undang-undang yang melindungi anak-anak dari perdagangan manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan. Untuk menjaga kehidupan anak terus menerus. Kata kunci: Anak, Perdagangan Manusia, Daerah, Perbatasan, Indonesia.
Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah Arliman S, Laurensius
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.859 KB)

Abstract

Children as the nations next generation, should be protected from childhood to adulthood. If the child since childhood was in the neighborhood crime, the boy can be the perpetrators of criminal acts in the future, and will be disturbing peoples lives. It is wise if the protection of children starting in school. School as place a child studying, along with peers, and learn to respect for peers, with smaller or teachers. Nowadays, very sad child protection in the school environment, imagine in the school of environmental protection of children is not running properly, many child protection were violated, so kids do not feel comfortable at school, absences from school, or drop out of school. Against this its good, we are all concerned with the protection of children, especially in the area of the school. This paper tries to offer the world the concept of the protection of children in schools on an ongoing basis, starting from the urgency of the protection of children in school, and the dynamics of child protection solutions in schools, as well as offering a sustainable concept of child protection in the school. The conclusion of this paper expects that all parties can participate in an ongoing child protection in the school. Keywords: Dynamic, Solution, Protection, Child, School   Anak sebagai generasi penerus bangsa, harus dilindungi dari kecil sampai dewasa. Jika anak sejak kecil sudah berada di dalam lingkungan kejahatan, anak itu pasti menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari, dan akan meresahkan kehidupan masyarakat. Sangat bijak jika perlindungan anak dimulai di dunia sekolah. Sekolah sebagai tempat anak menimba ilmu, bergaul dengan teman sebaya, dan belajar menghargai kepada teman sebaya, teman yang lebih kecil ataupun para guru. Sekarang ini, perlindungan anak sangat menyedihkan di lingkungan sekolah, bayangkan di lingkugan sekolah perlindungan anak tidak berjalan dengan semestinya, banyak perlindungan anak yang dilanggar, sehingga anak tidak merasa nyaman di sekolah, absen dari sekolah, atau putus sekolah. Terhadap hal tersebut ada baiknya, kita semua memperhatikan perlindungan anak, terutama di wilayah sekolah. Tulisan ini mencoba menawarkan gagasan konsep perlindungan anak di dunia sekolah secara berkelanjutan, dimulai dari urgensi perlindungan anak di sekolah, dinamika dan solusi perlindungan anak di sekolah, serta menawarkan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan di sekolah. Kesimpulan dari tulisan ini mengharapkan semua pihak dapat berpartisipasi di perlindungan anak yang berkelanjutan di wilayah sekolah. Kata Kunci: Dinamika, Solusi, Anak, Perlindungan, Sekolah
Konsep Dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI Arliman S, Laurensius
Jurnal Selat Vol 3 No 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.231 KB)

Abstract

Indonesia is a vast archipelago country and borders directly with other countries. This article will look at the role of local government borders on child protection. The author will explain the rights of children to education and health. This paper also discusses how the role of local government borders on child protection, as well as offering ideas on child protection by the border area. The conclusion of this paper, the role of border areas are still lacking in meeting the protection of children, this is due to lack of support from the central government. Key words: Concept; Nation; Child Protection; Border Area.
Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Arliman S, Laurensius
Jurnal Selat Vol 5 No 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.992 KB)

Abstract

The domino effect of employment problems is unemployment will have a negative impact on the survival of nation and state. The negative impact of unemployment is the increasing variety of criminal acts, the increasing number of homeless and street singers, has become a social pathology or social germ disease that spread like a virus that is difficult to eradicate. Therefore it is necessary to do a serious step both from the side of the government and the labor itself and of course the willingness of the company. The government serves as a supervisor and regulator as well as facilitators of both parties of the company and workers not to harm each other. The worker should try to continue to improve his competence so that he has a higher bargaining power over the company rather than relying solely on government protection. And finally the good faith of the company so as not to see the worker as a cost factor but an important asset of the company, so that the company can maximize the value of the company itself. This can be seen from the days before independence, after independence, the old order, the new order, and the reform era have each of the existing legal dynamics. In addition, in realizing sustainable legal development must prepare the participation of all parties, so as to realize the protection of good employment. Keywords: Development, Dynamics, Employment, Indonesia.   Efek domino dari masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dampak negatif dari pengangguran adalah kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya gelandangan dan pengamen, sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus yang sulit di berantas. Oleh karena itu perlu dilakukannya sebuah langkah-langkah serius baik dari sisi pemerintah maupun tenaga kerja itu sendiri dan tentunya kesediaan pihak perusahaan. Pihak pemerintah berfungsi sebagai pengawas dan regulator sekaligus fasilitator kedua pihak perusahaan dan pekerja untuk tidak saling merugikan. Pihak pekerja seharusnya untuk berusaha terus meningkatkan kompetensi dirinya sehingga lebih memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dan bukannya hanya bergantung pada perlindungan pemerintah. Dan terakhir itikad baik dari perusahaan supaya tidak melihat pekerja sebagai faktor biaya melainkan sebuah asset penting perusahaan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari zaman sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan zaman reformasi memiliki masing-masing dinamika hukum yang ada. Selain itu dalam mewujudkan pembangunan hukum yang berkelanjutan harus menyiapkan keikutsertaan semua pihak, sehingga bisa mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang baik. Kata kunci: Perkembangan, Dinamika, Ketenagakerjaan, Indonesia.
Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia Arliman, Laurensius
Jurnal Selat Vol 5 No 2 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (862.649 KB) | DOI: 10.31629/selat.v5i2.320

Abstract

Before the VOC came, Indonesia used customary law as a positive law in the archipelago, adhered to and implemented as a custom, hereditary respected by society as a nation tradition. The entry of VOC into Indonesia, foreign society began to pay attention to customary law. At this time the Western Law (Dutch) began to be used although initially only used for the central government area of ​​the Company while for areas that have not mastered can use their customary law or for those who want to submit to Dutch law is allowed. Customary Law is used as a synonym of law not written in legeslative regulation, law living as a convention in state legal bodies (Parliament, Provincial Council and so on), laws arising from judges rulings, living laws as customary rules maintained in the association of life, both in cities and in villages. Customary law conditioned as a solution to legal vacuum is required as a law that is not contrary to legislation. Customary law has the same function and purpose as Indonesias positive law, that is for justice, social control, striving for good as a common goal. The customary law of its existence has been officially recognized by the Indonesian government as agreed by all Indonesian people as one of the official laws. And can be used officially in the community, in addition to the use of laws and regulations made by the government.
Co-Authors Elfitrayenti, Elfitrayenti Ernita Arif Gustiwarni, Gustiwarni Hariyadi, Hariyadi Munandar, Syaiful Pardosi, Debora Angelina Carissa Roza, Darmini Sakurawati, Ade Sarmiati Sarmiati SH,MH, Dr. Yulfasni Veri, Isdal Yasri, Yasri